Anies Baswedan Menterinya Jokowi yang dari lembaga sekuler Paramadina ini disoroti Umat Islam sebagai orang yang Mau Susupkan Kemusyrikan Baru/ Pluralisme Agama kepada para murid lewat rencana mengatur doa di sekolah. Karena ramainya protes, maka akhirnya menteri ini urung melanjutkan rencananya yang telah dicurigai itu, dan entah meniru bossnya atau siapa, kemudian dia memainkan jurus ngeles.

Akhir-akhir ini dalam pergaulan sering terdengar lafal “ngeles”. Lafal itu muncul karena memang ada orang tertentu bahkan terkemuka yang gemar “ngeles”.

Dalam sebuah blog ada yang menulis begini: Ngeles itu artinya menghindar dari kesalahan, pembicaraan, perdebatan. Menghindar bisa dengan menimpakan kesalahan ke orang atau objek lain, atau menjawab dengan jawaban yg tidak nyambung.

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan, saat ini masih ada fenomena sekolah negeri yang sering menjalankan praktik agama sesuai agama mayoritas saja. Maka dengan hal itu, fenomena tersebut tidak boleh terjadi lagi.

“Sekolah negeri harus mempromosikan sikap Ketuhanan Yang Maha Esa bukan satu agama,” sebut Mantan Rektor Universitas Paramadina itu dalam konferensi pers usai pelaksanaan silatuhrami dengan seluruh kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia di Gedung Kemendikbud, Jakarta, pada Senin (1/12/2014).

Rencana mengatur doa dengan misi pluralism agama alias kemusyrikan baru seperti itu mendapat reaksi keras dari Umat Islam hingga sangat ramai. Bahkan menteri yang dari perguruan sekuler Paramadina itu dicurigai menyusupkan faham pluralism agama alias kemusyrikan baru lewat aturan doa yang dirancangnya. (Mengenai pluralism agama adalah kemusyrikan baru, silakan simak artikel Dididik Faham Inklusivisme, Pluralisme Agama, dan Multikulturalisme Akhirnya Berani Nyatakan Tuhan Membusuk

By nahimunkar.com on 20 September 2014 https://www.nahimunkar.org/dididik-faham-inklusivisme-pluralisme-agama-dan-multikulturalisme-akhirnya-berani-nyatakan-tuhan-membusuk/ ).

Apa bahayanya?

Bahayanya, tiga faham tersebut (inklusivisme, pluralisme agama, dan multikulturalisme) itu adalah semua menolak Islam yang menegaskan hanya Islam lah yang benar, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta’ala, yang pemeluknya yang beriman dan beramal shalih ikhlas untuk Allah maka dijanjikan surga oleh Allah Ta’ala. Penolakan itu adalah kekafiran. Bahkan kemusyrikan. Karena dalam riwayatnya, orang Majusi yang menolak haramnya bangkai lalu dibisikkan kepada kafir Quraisy agar membantah Islam tentang itu, kemudian dijawab oleh Allah Ta’ala,

{وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: 121]

..dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (QS Al-An’am : 121). (Lihat Tuhfatul Ahwadzi 7/391)

Ketika yang dibantah itu hanya satu bagian dari hukum Islam yakni haramnya bangkai saja ternyata bila diikuti maka menjadi orang-orang musyrik ; apalagi kalau yang dibantah itu seluruh Islam, disamakan dengan agama lain, maka jelas-jelas lebih nyata jadi orang musyrik. Dan itulah yang dilakukan oleh faham inklusivisame, pluralisme agama, dan multikulturalisme. Jadi tidak lain hanyalah kemusyrikan baru yang sangat dahsyat, namun karena istilahnya bukan dari Islam, maka Umat Islam banyak yang tidak tahu dan tidak menyadari bahwa inklusivisme, pluralisme agama, dan mukltikulturalisme itu adalah kemusyrikan baru.

Dalam kasus Menteri Anies Baswedan akan mengatur doa di sekolah yang muatannya seperti tersebut di atas, tampaknya Umat Islam sadar akan bahaya misi pemusyrikan lewat sekolah oleh menterinya Jokowi ini. Rupanya, lantaran keras dan ramainya reaksi Umat Islam, maka jurus ngeles pun dipakai oleh sang menteri dari lembaga sekuler Paramadina yang biasa membela aliran sesat syiah itu.

Inilah beritanya.

***

Setelah Ketahuan Umat Islam, Akhirnya Anies Baswedan Batalkan Tatib Doa di Sekolah! Ini Rezim Kok Tambah Ancur-ancuran?

 

Respon publik yang sangat besar terkait wacana penyusunan tata tertib (tatib) terkait tata cara doa di sekolah akhirnya mendapat respon dari Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar d‎an Menengah Anis Baswedan

Anies menjelaskan bahwa tidak akan melanjutkan penyusunan tata tertib (tatib) terkait tata cara membuka dan menutup proses belajar mengajar di sekolah dengan berdoa. Sebagaimana dikutip dari republika.co.id, selasa (9/12/2014)

Anies menjelaskan bahwa pada awalnya Tatib doa itu disusun terkait keluhan orang tua murid terhadap tata cara berdoa yang dinilai mendominasi agama tertentu.

Anies menjelaskan, penyusunan tatib itu baru wacana dan tidak akan dilanjutkan. Karenanya, pemberitaan mengenai penyusunan tatib untuk mengatur tata cara berdoa yang dibuat kementeriannya. Anies juga mangatakan bahwa respon masyarakat terlalu berlebihan terkait wacana doa ini.

Anies mengklaim bahwa kementerian sebenarnya mendorong agar semua anak-anak sekolah menjadi anak yang bertaqwa. Yaitu, dengan memulai dan menutup aktivitas belajar dengan berdoa. Karena proses belajar itu merupakan bentuk ibadah.

“Justru kita itu ingin mendorong agar anak-anak itu memulai kegiatan dengan berdoa, tetapi cara doanya dan lain-lain merujuk pada kementerian agama. Bukan kita yang mengatur,” ujarnya.

Jadi kata Anis, agak berlebihan jika ada pemberitaan yang mengatakan kementerian akan menyusun tatib terkait tata cara berdoa.

“Jadi yang mengatur bukan kita. Menurut saya agak dilebih-lebihkan, ini malah curiga ada apa? Kok muncul sekarang‎? Apakah punya masalah dengan kurikulum 2013? Kenapa baru muncul sekarang? Itu obrolan sudah dua mingguan lebih,” tuturnya.

Anis mengaku belum mengetahui apakah tata cara berdoa yang merujuk pada kementerian agama itu sifatnya general atau individual. Seperti berdoa sesuai agamanya masing-masing ketika memulai dan mengakhiri proses belajar.

“Saya gak tahu karena belum konsultasi,” katanya. Anis menuturkan, setelah mendapatkan informasi dari masing-masing sekolah tata cara memulai dan mengakhiri belajar berbeda-beda. Ada yang memulainya dan mengakhiri belajarnya dengan berdoa ada juga yang tidak.

Dengan wacana itu, kata Anies, tujuannya untuk membuat anak-anak sekolah menjadi anak-anak yang beriman dan bertaqwa. “Karena itu sekolah dimulai dengan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing,” papar dia.

Dalam jumpa pers Gedung Kemendikbud pada Senin (1/12/2014), Anies mengatakan bahwa : “Saat ini kita sedang menyusun, tatib soal aktivitas ini, bagaimana memulai dan menutup sekolah, termasuk soal doa yang memang menimbulkan masalah. Ini sedang di-review dengan biro hukum,”

Sumber: rol/islamedia/ suaranews.com

***

Aturan Berdoa Menteri Anies, Coba Giring Anak ke Paham Pluaralisme

Majelis Ulama Indonesi (MUI) menilai sikap Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan soal aturan berdoa di kelas dapat menggiring anak ke paham pluralisme.

Paham pluralisme berarti melihat semua agama adalah sama. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MUI bidang pendidikan, Anwar Abbas.

Menurutnya, jika dalam satu kelas terdapat dua kelompok anak yang berbeda agama maka masing-masing anak tersebut berdoa menurut ajaran agamanya saja. Bukan dengan cara membuat aturan cara berdoa dengan mengganti kata Allah dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Ia menjelaskan, dalam agama Islam jika ingin berdoa maka panggilah nama Tuhan dengan nama yang disukai-Nya seperti yang terdapat dalam Asmaul Husna.

“Kalau Anies mau meniadakan doa secara Islam lalu beliau menginginkan cara berdoa seperti apa? Kalau orang Islam berdoa tentu dengan cara Islam, kalau orang Kristen berdoa tentu dengan cara Kristen. Saya melihat ide Anies ini sadar atau tidak sadar bisa menggiring anak ke paham pluralisme,” ujar Anwar Abbas kepada Republika, Selasa (9/12).

Ia menambahkan, MUI berharap agar Menteri Anies tidak merusak apa yang sudah ada karena aturan cara berdoa ini tidak baik dan tidak benar untuk anak Indonesia.

Sumber : Rol/ suaranews.com

***

Wacana Pengaturan Doa di Sekolah: Mengetes Reaksi Publik?

Rabu, 10 Desember 2014 – 13:22 WIB

“Kenapa muncul sekarang?” pertanyaan itu lebih tepat untuk Anies Baswedan sendiri, bukan pada publik

 Oleh: Gilig Pradhana

SEJAK berita mengenai wacana pengaturan doa di sekolah dimuat oleh detik.com pada 1 Desember 2014, pro dan kontra mengalir tajam. Hal ini sangatlah wajar mengingat semangat keberagamaan di Indonesia boleh dibilang sangat kental. Dunia pendidikan sekalipun tak lepas dari nuansa agamis, seperti tercantumnya faktor iman dan taqwa pada visi atau misi sekolah.

Seperti diketahui, dua hari ini berita di Indonesia disibukkan dengan isu Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan yang akan mengevaluasi doa dalam proses belajar mengajar yang selama ini telah berlangsung di sekolah-sekolah negeri.

Yang menarik ialah, salah satu permasalahan yang sedang dievaluasi berkenaan dengan tata cara membuka dan menutup proses belajar.

Persoalan ini dimunculkan oleh sejumlah orangtua murid yang mengeluhkan tata cara agama tertentu yang mendominasi dalam proses belajar mengajar. Hal itu membuat siswa penganut agama lain menjadi tidak nyaman.

Berikut detik.com mengutip pernyataan mantan rektor Universitas Paramadina ini, “Saat ini kita sedang menyusun, tatib soal aktivitas ini, bagaimana memulai dan menutup sekolah, termasuk soal doa yang memang menimbulkan masalah. Ini sedang direview dengan biro hukum,” ujar Anies dalam jumpa pers di kantornya, Gedung Kemendikbud, Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Senin (1/12/2014).

“Sekolah di Indonesia mempromosikan anak-anak taat menjalankan agama, tapi bukan melaksanakan praktik satu agama saja,” tuturnya.
Tentu saja hal ini mudah ditebak, bahwa “satu agama saja” yang dimaksud adalah Islam, mengingat jumlah pemeluknya mayoritas di Indonesia, kecuali Bali, Papua, dan beberapa daerah di Indonesia bagian timur.

Kenapa Baru Sekarang?

Banyak guru dan orangtua yang menampik isu tersebut sebagai suatu ketidaknyamanan mengingat proses belajar-mengajar sudah diawali dan diakhiri dengan doa sejak puluhan tahun republik ini berdiri, dan tidak ada keluhan dari siswa yang beragama minoritas. Sekolah-sekolah negeri selama ini menjadi pilihan netral bagi seluruh masyarakat Indonesia karena mengakomodasi seluruh ummat beragama dengan baik.

Kekhawatiran kaum Muslim mengenai rencana “diaturnya” (baca: dihapuskan) doa oleh pemerintah, khususnya, sangat beralasan, mengingat mereka berharap bahwa pendidikan karakter dan keagamaan untuk putra-putrinya dapat diperoleh di sekolah negeri. Sedangkan alternatif sekolah Islam yang kebanyakan dikelola swasta, kendatipun menyediakan pendidikan agama yang lebih berkualitas masih belum terjangkau oleh sebagian kalangan.

Pertama, kalau guru dilarang meneladankan doa dalam secara Islam, maka yang terjadi adalah sekulerisasi, yakni menjauhkan kaum Muslimin dari ruh ibadah.

Selama ini, siswa Muslim yang belajar di sekolah non-Muslim juga dibimbing doa menggunakan tata cara non-Islam, dan hal tersebut dimaklumi oleh kaum Muslimin mengingat fungsi kelembagaan mereka memang untuk mendidik sesuai ajaran agamanya. Jadi, toleransi beragama kaum Muslimin sudah berjalan cukup baik dalam dunia pendidikan Indonesia.

Kedua, bila guru dituntut berdoa secara semua agama, maka itu pluralisasi.

Sebelumnya, Pjs Ketua bidang Pendidikan MUI Anwar Abbas di Jakarta, Selasa (09/12/2014), menghimbau, “Jangan dibuat cara berdoa dengan mengganti kata Allah menjadi Tuhan Yang Maha Esa” karena akan mengaburkan identitas agama yang pada akhirnya pasti akan membuat ummat Islam merasa tidak nyaman. Bila faktor dominasi agama tertentu menjadi landasan bagi pemerintah untuk menetralisirnya, maka subyektivitas akan menjadi liar, bisa-bisa akan muncul aturan untuk mengganti “Assalaamualaykum” dengan “Selamat Pagi” sebagaimana yang pernah diusulkan “Bapak Pluralisme Indonesia”.

Beginilah semestinya, pendidikan bagi ummat Islam merupakan bagian dari ibadah, tak (boleh) terpisahkan. Selama ini umat beragama lain diperbolehkan berdoa sendiri menurut keyakinannya, tanpa paksaan. Maka biarlah tetap begitu. Sebagaimana bila dalam sekolah Nasrani, murid-murid Muslim juga seharusnya diperbolehkan berdoa menurut keyakinannya, tanpa tekanan.

Mengenali perbedaan itu upaya awal untuk saling menghargai. Kalau identitas tidak boleh ditunjukkan, maka keberagaman akan menjadi tabu, dan itu menghilangkan motto Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”.

Klarifikasi atau Pembatalan?

Namun kita bersyukur, bahwa Anies Baswedan menampik akan mengatur doa di sekolah sebagaimana yang diberitakan di media massa. Dia menyebut itu hanya wacana. Bahkan sebaliknya, beliau malah akan mendorong semangat religiusitas.

“Kita menganjurkan agar sekolah itu dimulai dengan doa diakhiri dengan doa. Ini baru wacana, dan kita ingin ini didorong,” ungkap lulusan Universitas Maryland tersebut kepada ROL, Selasa (09/12/2014) kemarin. Beliau akan mendiskusikan hal ini kepada kementerian agama.

Seandainya beliau lebih terbuka, mengenai materi apa yang hendak didiskusikan dengan Kemenag, mungkin akan lebih jelas lagi. Sebab memulai dan mengakhiri pelajaran dengan doa bukanlah wacana, melainkan sudah diterapkan di sekolah-sekolah. Sehingga ketika beliau bertanya, “Kenapa muncul sekarang?” pertanyaan itu lebih tepat beliau jawab sendiri, bukan pada publik.

Lepas dari spekulasi apakah pernyataan beliau tersebut adalah klarifikasi ataukah sebetulnya adalah pembatalan dari sencana sebelumnya, masyarakat dapat kembali tenang dan melanjutkan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Yang menarik ialah reaksi publik yang seolah terbagi secara dikotomis, ini tetap perlu untuk ditindaklanjuti, terutama latar belakang yang mendukung, meskipun jumlahnya tidak mewakili. Dalam rangka melindungi kebebasan beribadah kaum minoritas, tanpa harus mengorbankan kebebasan beribadah kaum mayoritas.

Di lain pihak, Ustadz Yusuf Mansur yang sempat mempertanyakan dan mengklarifikasi kebijakan ini menekankan bahwa beliau (yang cukup representatif di kalangan ummat Islam) akan tetap menegur pihak yang meresahkan umat, khususnya pemerintah. Dalam tweet-nya, pimpinan Pondok Pesantren Daarul Quran Bulak Santri ini mengapresiasi kaum Muslimin yang telah melakukan peran pengawasan terhadap pemerintah, media massa, dan masyarakat sendiri.

Begitulah seharunya tokoh masyarakat dan publik (khususnya kaum Muslim). Dengan fenomena media sosial, sesungguhnya fungsi pengawasan juga bisa lebih cepat dan efesien. Wallahu a’lam.*

 Rep: Administrator

Editor: Cholis Akbar/ hidayatullah.com

***

Doa di Sekolah Akan Diatur Rezim Jokowi, MUI: Islam Seperti Sudah Tak Dihargai Lagi

JAKARTA (Panjimas.com) – Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Luthfie Hakim mengatakan upaya tata cara dan tata tertib doa di sekolah yang akan di revisi oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) merupakan tanda kurangnya rasa hormat pemerintah bagi Islam yang menjadi agama mayoritas.

Menurut Luthfie, penggunaan doa secara Islam di sekolah merupakan sebuah wujud penghargaan bagi umat yang paling banyak dianut di Indonesia. “Hal ini menandakan bahwa Islam sepertinya sudah tidak dihargai lagi,” tegasnya, pada Selasa (9/12/2014) seperti dilansir RepublikaOnline.

Luthfie menjelaskan, agama Hindu di Bali sendiri mendapat penghargaan yang lebih dibanding dengan minoritas di sana, termasuk Islam. Di Bali, ungkap Luthfie, masyarakat beragama Hindu memperoleh penghormatan karena kemayoritasnya.

Maka dari itu sebagai agama mayoritas seharusnya Islam lebih dihormati. Namun melihat situasi ini, Luthfie mengaku sangat menyesalkan statemen dari Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan tersebut. Menurutnya, lebih baik Mendikbud hapus dahulu kata ‘Assalamu’alaikum’.

“Setelah itu, Anies barulah membuat peraturan berdoa dengan memakai bahasa yang umum. Kalau perlu Mendikbud hapus saja agama sekalian,” sindirnya. (Baca: Astaghfirullah! Menteri Pendidikan Anies Baswedan Akan Atur Tata Cara Berdoa di Sekolah)

Menurutnya bukan hal yang tidak mungkin, lama-kelamaan akan terjadi seperti itu. Pernyataan Luthfie Hakim ini terkait dengan rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang mengevaluasi tata cara membuka dan menutup proses belajar. Anies menyebut masalah doa di sekolah menimbulkan masalah.

Seperti diberitakan Panjimas.com sebelumnya, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan, saat ini masih ada fenomena sekolah negeri yang sering menjalankan praktik agama sesuai agama mayoritas saja. Maka dengan hal itu, fenomena tersebut tidak boleh terjadi lagi.

“Sekolah negeri harus mempromosikan sikap Ketuhanan Yang Maha Esa bukan satu agama,” sebut Mantan Rektor Universitas Paramadina itu dalam konferensi pers usai pelaksanaan silatuhrami dengan seluruh kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia di Gedung Kemendikbud, Jakarta, pada Senin (1/12/2014).

Anies menambahkan, untuk mencegah persoalan ini semakin keruh, dirinya akan segera menyusun tata cara dan tata tertib. Peraturan itu akan mengatur mengenai penggunaan doa sebelum dan sesudah sekolah agar tidak didominasi oleh satu agama tertentu, yakni agama Islam saja.

Namun, mantan Rektor Universitas Paramadina yang dikenal sebagai kampusnya para kalangan Liberal ini mengatakan belum bisa memastikan kapan peraturan itu selesai dibuat dan bisa diterapkan. Dirinya akan segera meminta badan hukum kementeriannya agar segera bekerja membuat peraturan terkait hal ini. [GA]

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.494 kali, 1 untuk hari ini)