Hanya melakukan pemantauan selama 4 kali Jumat, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyakarakat (P3M) (bersama) Rumah Kebangsaan merilis hasil yang mereka sebut sebagai survey.

Mereka menyebutkan, dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN, sebanyak 41 masjid negara, terindikasi menyebarkan paham radikal.

Pentolan P3M yang selama ini dikenal adalah Masdar F Mas’udi petinggi PBNU yang ‘berjasa’ dalam meliberalkan kyai-kyai NU sejak 1985. (lihat Masdar Inilah Orang yang Paling ‘Berjasa’ dalam Meliberalkan Kyai-Kyai NU, Setelah Gus Dur https://www.nahimunkar.org/masdar-inilah-orang-yang-paling-berjasa-dalam-meliberalkan-kyai-kyai-nu-setelah-gus-dur/ ).  Namun apa yang disebut survey atau riset oleh P3M dengan kesimpulan adanya sejumlah masjid yang disebut terpapar radikal, kini dinilai abal-abal. Bahkan disebutkan, tidak kenal siapa pendana riset yang jadi heboh dan ramai ini.

Inilah beritanya.

***

P3M dan Rumah Kebangsaan Sebut 41 Masjid Negara Terindikasi Radikal

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID – Hanya melakukan pemantauan selama 4 kali Jumat, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyakarakat (P3M) (bersama) Rumah Kebangsaan merilis hasil yang mereka sebut sebagai survey.

Mereka menyebutkan, dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN, sebanyak 41 masjid negara, terindikasi menyebarkan paham radikal.

“Pengambilan sampel dilakukan dengan cara, seorang relawan merekam materi khutbah dan mengambil gambar brosur, bulletin, dan bahan bacaan lain di masjid tersebut. Semua materi itu lantas diolah,” kata Ketua Dewan Pengawas P3M Agus Muhammad, kepada wartawan, di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Minggu (8/7).

Dikatakan, survei itu menyasar 37 masjid BUMN, 28 masjid Lembaga, dan 35 masjid di kementerian. Survey dilakukan setiap Jumat selama empat minggu, dari tanggal 29 September hingga 21 Oktober 2017

Ketentuan radikal itu, kata Agus, diterjemahkan dalam enam aspek. Yakni, pandangan sikap atau perilaku yang cenderung menganggap kelompok paling benar dan kelompok lain salah. Selain itu mudah mengkafirkan kelompok lain.

Tidak bisa menerima perbedaan, baik perbedaan yang berbasis etnis, agama maupun budaya. Juga cenderung memaksakan keyakinannya pada orang lain. Bahkan, menganggap demokrasi termasuk demokrasi Pancasila sebagai produk kafir. Yang termasuk radikal juga membolehkan cara-cara kekerasan atas nama agama.

Disebutkan, dari 41 masjid yang terindikasi radikal itu 21 masjid di BUMN, 12 masjid di Kementerian, dan 8 Masjid di Lembaga. Tingkat radikal lantas dinilai berdasarkan kategori mulai dari rendah, sedang, dan tinggi.

 “Rendah artinya secara umum cukup moderat tetapi berpotensi radikal. Misalnya, dalam konteks intoleransi, khatib tidak setuju tindakan intoleran, tetapi memaklumi jika terjadi intoleransi,” kata Agus yang menjadi koordinator penelitian tersebut.

Sedangkan dalam kategori sedang, radikalismenya cenderung tinggi. Misalnya, dalam konteks intoleransi, khatib setuju. Tapi tidak sampai memprovokasi jamaah untuk bertindak intoleran. ”Sedangkan kategori Tinggi adalah level tertinggi di mana khatib bukan sekadar setuju, tetapi juga memprovokasi umat agar melakukan tindakan intoleran,” ujar dia.

Namun, Sekretaris P3M Sarmidi Husna ‘mementahkan’ penjelasan Agus. Menurut dia, penelitian tersebut masih sebatas indikasi. Sehingga belum sepenuhnya mencermintkan realitas sebenarnya.

”Bisa jadi masjid-masjid yang terindikasi radikal tersebut sesungguhnya moderat, karena yang dianalisis hanyalah khutbah jumat. Tapi temuan ini juga bisa dibaca sebaliknya. Fakta yang sesungguhnya lebih radikal dari temuan lapangan,” imbuh Sarmidi.

Dia menuturkan, penelitian tersebut tentu perlu kajian yang lebih mendalam dan spesifik lagi. Sehingga hasil penelitian berikutnya bisa lebih komprehensif memotret kondisi masjid yang ada di lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN. ”Itulah sebabnya survey ini perlu didalami untuk mendapatkan fakta yang lebih empiris,” tambah dia. Nah, loh?! (jun/jpg)

***

Studi P3M Soal Masjid Radikal, Tengku Zulkarnain: Abal-Abal!

JAKARTA– Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Agus Muhammad menyebut KH Tengku Zulkarnain termasuk penceramah yang radikal tengah berdasarkan materi-materi ceramah yang disampaikan selama ini.

Hal itu disampaikan Agus Muhammad saat menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (27/11/2018) malam.

Penilaian itu pun merujuk pada riset P3M terkait 41 masjid di lingkungan pemerintah terpapar radikalisme. Di antara kriteria yang dimaksud radikal versi P3M, adalah sikap “intoleran” dalam muatan ceramah.

KH Tengku Zulkarnain pun merespons keras pernyataan tersebut. Menurutnya, studi tersebut sangat berbahaya dan merugikan para penceramah secara nasional.

“Ini berdampak nasional dan berdampak dicoretnya ulama-ulama yang dituduh radikal,” tegasnya dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa (28/11), sebagaimana dikutip VIVA.

Ia menilai studi tersebut abal-abal karena dilakukan secara prematur dan dianggap tidak mewakili fakta di lapangan.

Menurutnya, dari 100 masjid yang menjadi bahan studi, hanya empat khotbah yang dijadikan patokan.

“Setahun itu satu masjid ada 52 kali khotbah, dan satu masjid umumnya penceramahnya di Jakarta ini hanya satu atau dua kali dalam setahun,” tambahnya.

Studi ini, ujar KH Tengku, juga tidak melibatkan berbagai pihak terkait. Seperti Majelis Ulama Indonesia dan berbagai organisasi masyarakat Islam yang ada di saat ini.

“Ini penelitian tidak laku kalau di Universitas Sumatera Utara dibuang di tong sampah ini,” ujarnya.

Dia pun menyayangkan, otoritas terkait seperti BIN menggunakan studi ini sebagai acuan. Padahal dinilai jelas tidak dilakukan secara benar.

“Yang saya kesalkan, BIN (Badan Intelejen Negara) percaya penelitian ini, sekelas BIN, aduh-aduh. Kesimpulan saya, ustaz yang dituduh radikal adalah ustaz yang tidak setuju dengan rezim yang berkuasa saat ini,” tandasnya.

(ameera/arrahmah.com)

***

Aneh, P3M Tak Kenal Donatur Riset Masjid Terpapar Radikal

Photo :ILC tvOne Dewan Pengawas P3M Agus Muhammad di ILC

VIVA – Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) merilis hasil riset terkait masjid-masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme. Hasil riset ini sebenarnya dirilis pada 18 Juli 2018 lalu, di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta.

Dari hasil riset P3M terhadap aktivitas khutbah di lingkungan mesjid di lingkungan pemerintahan, P3M menyebut dari 100 masjid yang diriset ada 41 masjid pemerintah terpapar radikal. Hasil ini kemudian dikutip Badan Intelijen Nasional (BIN) dan bergulir menjadi polemik.

Dipilihnya masjid pemerintah sebagai objek untuk menyederhakan studi, merujuk data ormas versi Kemendagri per Januari 2018 mencapai 159 ribu ormas, jika 10 persennya adalah ormas Islam, maka studi akan semakin kompleks dengan keragaman masjid-masjid di berbagai wilayah dengan kultur dan corak di masing-masing daerah.

P3M kemudian bekerjasama dengan Rumah Kebangsaan dalam hal dukungan dana. Agus menambahkan, Rumah Kebangsaan dipilih karena dinilai memiliki visi misi yang sama, memiliki program sosial kemasyarakatan yang didalamnya termasuk pemberdayaan rumah ibadah.

“Kami bilang ke teman-teman, kami tidak punya banyak duit untuk studi, telepon Rumah Kebangsaan punya program masjid, kami kontak mereka dan setuju,” kata Agus Muhammad dalam program ILC, 27 November 2018.

Anehnya, saat ditanya lebih jauh, Agus mengaku tidak tahu apa itu Rumah Kebangsaan dan siapa pimpinan lembaga yang dia sebut sebagai donatur riset ‘Masjid Terpapar Radikal’. Ia hanya menyebut Rumah Kebangsaan layaknya LSM sosial kemasyarakatan.

“Ketuanya saya enggak tahu, kami kerjasama dengan direkturnya Erika,” ujarnya.

Dalam kesempatan lain, penceramah Ustaz Haikal Hassan menyebut Rumah Kebangsaan dipimpin oleh Darmadi Durianto, anggota Komisi VI dari PDIP. “Yang anggota humasnya namanya Charles, Oktafius, saya saja tahu,” timpal Ustaz Haikal di ILC.

“Kalau bapak bekerjasama dengan PDIP bilang aja enggak apa-apa, atau bukan PDIP tapi pribadi Darmadinya ya silakan aja. Tapi kalau sampai enggak tahu Rumah Kebangsaan itu, semua orang tahu Rumah Kebangsaan. Pak Darmadi Durianto, anggota Komisi VI PDIP,” katanya.

Sumber: co.id / Dedy Priatmojo

***

P3M Rilis 41 Masjid Terindikasi Radikal, Wakapolri: Hati-hati Dilaknat Allah

P3M menyampaikan hasil dari penelitiannya terhadap 100 masjid yang ada di instansi pemerintah dan ada 41 masjid yang terindikasi radikal

Komjen Pol Syafruddin. / Jitunews/Latiko Aldilla Dirg

JAKARTA– Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan membeberkan ada 41 masjid di instansi pemerintahan yang terindikasi radikal.

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengatakan, tidak benar jika masjid disebut tempat radikal, karena menuruntnya masjid adalah tempat suci.

“Paling tidak, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat membantah kalau ada yang mengatakan mesjid itu tempat radikal. Masjid itu benda tempat suci. Tidak mungkin radikal itu. Kalau toh ada radikal pasti orang, pasti bukan masjid,” kata Syafruddin di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).

Dia meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam menyampaikan soal masjid yang terindikasi radikal.

“Makanya hati-hati. Jangan sampai dilaknat oleh Allah menuduh-nuduh masjid radikal. Tidak mungkin. Nih saya membantah. Tadi malam Sekjen Dewan Mesjid sudah dialog dan sudah membantah itu,” ujarnya.

Meskipun info tersebut didapat dari sebuah penelitian, tapi Syafruddin meminta untuk lebih bijak dalam menyampaikan hal itu.

“Jadi karena orang mengadakan penelitian jadi hati-hati, itu saya ingatkan. Orang penelitian boleh saja. Jadi hendaknya saya imbau untuk menggunakan standar-standar,” ucap Syafrudin.

Sebelumnya, P3M menyampaikan hasil dari penelitiannya terhadap 100 masjid yang ada di instansi pemerintah. Menurutnya, ada 41 masjid yang terindikasi radikal. 41 masjid tersebut dibagi menjadi 3, yakni 21 masjid di kantor BUMN, 8 masjid di kantor lembaga, dan 12 masjid di kementerian.

Penulis : Aurora Denata / jitunews.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 569 kali, 1 untuk hari ini)