Jakarta,- Sikap menghargai proses hokum harus menjadi budaya politik sesuai dengan adat ketimuran, terutama oleh politisi dan penyelenggara Negara dalam suasana pilpres, kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus.

Diberitakan, Prabowo-Hatta sudah mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014. Anggota Tim Prabowo-Hatta, Fadli Zon menolak bila kubunya disebut tidak legowo dengan menggugat.

“Ini proses yang masih panjang. Jangan katakana tidak legowo. Ini ada kecurangan. Pihak sanaharus legowo, kita sedang proses mencari keadilan,” ucap Fadli di Gedung M K, Jl Medan Merdeka Barat, ‘Jumat (25/7/2014).
Petrus menyayangkan pihak Jokowi-JK yang secara berlebihan membuka masukan untuk pembentukan kabinet, dan mengangkat menteri di saat upaya hokum ditempuh kubu Prabowo-Hatta. Menurut dia hal itu sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan visi Jokowi-JK tentang revolusi mental.
“Akhirnya masyarakat menilai bahwa konsep revolusi mental itu hanya slogan dan saat ini sudah dirusak sendiri oleh Jokowi-JK dan timnya karena sudah larut dalam euphoria,” sesalnya.
Di sisi lain, kemenangan tanpa menyadari bahwa pasangan Prabowo-Hatta dengan 60an juta pendukungnya menolak keputusan KPU karena ada kecurangan proses pemilu. Secara teori gugatan Prabowo-Hatta ke MK bias mengubah kemenangan Jokowi-JK menjadi sebuah kekalahan besar.
“Secara praktek pun kita lihat banyak sengketa pilkda yang oleh MK keputusan KPU bias dibatalkan dan yang kalah berdasarkan Keputusan KPU menjadi pihak yang menang berdasarkan putusan MK,” pungkas Petrus sebagaimana diberitakan voa-islam.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 629 kali, 1 untuk hari ini)