KASUS korupsi di Indonesia  tidak hanya di pemerintahan pusat saja, pemerintah daerah sudah sama parahnya. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menerbitkan data mengenai rangking provinsi terkorup di Indonesia. Data ini tak jauh beda dengan yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari 34 provinsi, ternyata DKI Jakarta meraih ranking pertama sebagai provinsi paling korup di Indonesia.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IPH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II 2011, kerugian negara untuk semua provinsi ditemukan sebesar Rp4.174.640.290.000 dengan 9.703 kasus.

Kerugian negara yang ditemukan mulai 2005-2008 belum dikembalikan kepada kas negara, metrotvnews melaporkan pada Senin (1/10).

Sekretaris FITRA mempunyai beberapa catatan terkait data tersebut. FITRA menyarankan kepada Jokowi-Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru, agar orang-orang yang korup diserahkan ke proses hukum. FITRA juga melihat tak ada pengumumkan kepada publik kerugian negara yang diderita mengindikasikan para pemimpin di tingkat provinsi hanya ingin sembunyi dan tidak punya rasa malu.

Adanya kerugian negara sebesar Rp4.1 triliun juga memperlihatkan wakil rakyat di DPRD lumpuh. Mereka tak saja tidak melakukan pengawasan terhadap eksekutif, tapi lebih bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari materi dari Program-Program APBD demi kebutuhan pribadi dan partai mereka. “Lihat saja APBD provinsi, kadang-kadang disengaja boros, dan kadang-kadang juga dikorupsi,” ujar Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA kepada metrotvnews. [sm/islampos/metrotvnews] 01 Oct 2012 | Berita Nasional | Maulana

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.731 kali, 1 untuk hari ini)