Dari 15 rekomendasi hasi Munas MUI ke-9 di Surabaya, satu poin di antaranya mengamanatkan kepada pengurus MUI Pusat untuk mengeluarkan fatwa tentang wajibnya umat Islam memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah yang Muslim.
Komisi bidang fatwa merekomendasikan pengurus untuk melakukan kajian secara mendalam tentang Syi’ah di Indonesia, ajaran dan prakteknya.

Untuk diketahui bersama, MUI Jatim yang dipimpin oleh KH Abdusshomad Buchori sebetulnya telah melakukan kajian yang sangat mendalam tentang Syi’ah. Dan hasilnya, MUI Jatim menegaskan bahwa Syi’ah merupakan aliran yang sesat dan menyesatkan, serta berbahaya bagi umat dan NKRI.

Inilah beritanya.

***

Berikut ini Sejumlah Fatwa & Rekomendasi Munas MUI Ke-9 di Surabaya

munas

SURABAYA (Manjanik.com) – Forum Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-9 di Hotel Garden Palace, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim) telah mengesahkan pembahasan dua fatwa. (Baca: KH Ma’ruf Amin Terpilih Jadi Ketum MUI Pusat Periode 2015-2020)

Keduanya adalah fatwa tentang kriminalisasi hubungan suami isteri dan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa, Prof Dr Hasanuddin mengatakan, selain dua fatwa ini, Sidang Komisi Bidang Fatwa juga merekomendasikan dua rekomendasi. Yakni terkait dengan Pembahasan Penentuan Kriteria Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah, serta rekomendasi dan pembahasan mengenai aliran sesat Syi’ah.

Terkait dengan penentuan kriteria awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah, Komisi C merekomendasikan kepada pengurus baru untuk melakukan pengkajian bersama antara ulama dengan ilmuwan di bidang astronomi.

Pengkajian dilakukan dengan menggabungkan dua pendekatan fiqh dan sains sebagai pedoman Menteri Agama (Menag). Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia 2003 dan rekomendasi fatwa nomor 2 tahun 2004 dengan juga melibatkan ulama- ulama daerah.

Sedangkan terkait dengan Syi’ah, Komisi C merekomendasikan agar melakukan kajian mendalam soal Syi’ah. “Terkait dengan pembahasan Syi’ah, Komisi bidang fatwa merekomendasikan pengurus untuk melakukan kajian secara mendalam tentang Syi’ah di Indonesia, ajaran dan prakteknya,” kata Hasanuddin.

Untuk diketahui bersama, MUI Jatim yang dipimpin oleh KH Abdusshomad Buchori sebetulnya telah melakukan kajian yang sangat mendalam tentang Syi’ah. Dan hasilnya, MUI Jatim menegaskan bahwa Syi’ah merupakan aliran yang sesat dan menyesatkan, serta berbahaya bagi umat dan NKRI[GA/ROL]/manjanik.com, August 27, 2015

MUI Kirim 15 Rekomendasi Hasil Munas ke Pemerintah

Kamis, 27 Agustus 2015 17:10 WIB

Pewarta: Fiqih Arfani

ketua mui

Munas MUI IX Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Abdusshomad Buchori menyampaikan pendapat ketika rapat rekomendasi komisi D disela-sela musyawarah nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) IX di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/8). Munas MUI IX mengambil tema Islam Wasathiyah untuk Indonesia dan dunia yang berkeadilan dan berkeadaban. Antara Jatim/M Risyal Hidayat/15 ()
 Rekomendasi-rekomendasi yang sudah dihasilkan akan dikirim ke pemerintah dan diharapkan segera menjadi perhatian

Surabaya, (Antara Jatim) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat akan mengirimkan 15 rekomendasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX ke pemerintah untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

“Rekomendasi-rekomendasi yang sudah dihasilkan akan dikirim ke pemerintah dan diharapkan segera menjadi perhatian,” ujar Ketua Umum MUI Pusat KH Ma’ruf Amin kepada wartawan usai pelaksanaan Munas IX MUI di Surabaya, Jatim, Kamis.

Dari 15 rekomendasi tersebut, satu poin di antaranya mengamanatkan kepada pengurus MUI Pusat untuk mengeluarkan fatwa tentang wajibnya umat Islam memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah yang Muslim.

“Itu bersifat imbauan dan supaya umat tidak bingung. Tapi, tetap semua harus sesuai dengan konstitusi yang ada, sebab keinginan dan kemauan harus berjalan berdasarkan konstitusi,” ucapnya.

Rekomendasi lainnya, yakni mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan berlaku terkait berkembanganya sekte/kelompok dan paham keagamaan ekstrem, pluralisme agama dan liberalisme, sekulerisme serta komunisme dengan segala bentuknya yang mengancam kehidupan berahama dan bernegara.

Kemudian, mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku dan aktor intelektual secara adil, tegas dan trasparan sesegera mungkin, serta membangun kembali rumah kios dan masjid baru di lokasi tanah yang bersertifikat milik umat Islam Tolikara.(*)

Editor: Chandra Hamdani Noer/ antarajatim

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.481 kali, 1 untuk hari ini)