Ilustrasi: kiri: Al-Qur’an, kanan: foto Zulkarnaen Djabar

ZULKARNAEN DJABAR/IST

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Alquran di Kementerian Agama ke tingkat penyidikan.

Bersamaan dengan itu, KPK menetapkan anggota Komisi VIII DPR RI Zulkarnaen Djabar sebagai tersangka.

“ZD sudah dikeluarkan sprindiknya (surat perintah dimulainya penyidikan), dinyatakan sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (Kamis malam, 28/6).

Diberitakan sebelumnya, KPK menelusuri dua peristiwa tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Al Quran tahun tahun anggaran 2011-2012. Pertama, dugaan transaksi suap terkait pembahasan anggaran pengadaan Al Quran senilai Rp 35 miliar. Kedua, dugaan korupsi pada proses pengadaan Al Quran.

Selain anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen juga anggota Badan Anggaran DPR RI. KPK menjerat politisi Partai Golkar itu denga pasal suap. Ia diduga telah menerima imbalan atau hadiah saat pembahasan anggaran pengadaan Al Quran.[dem]  RMOL. Jum’at, 29 Juni 2012 , 01:41:00 WIB

Laporan: Samrut Lellolsima/ rakyatmerdekaonline.com

***

Inilah Ciri-ciri Tersangka Korupsi Pengadaan Al Quran

RMOL. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqaddas, memastikan tersangka korupsi pengadaan Al Quran tahun 2011 di Kementerian Agama akan diumumkan pekan depan. Siapa orangnya?

Sumber di internal KPK menginformasikan beberapa ciri dari orang tersebut. Dia adalah seorang politisi Senayan yang kini duduk di Komisi VIII DPR RI, komisi yang bermitra kerja dengan Kementerian Agama.

Ciri lainnya, masih menurut sumber itu, orangnya kini tercatat duduk juga di Badan Anggaran DPR RI mewakili partainya.

KPK menduga kuat anggota Dewan tersebut telah menerima imbalan atau hadiah saat anggaran pengadaan Al Quran dibahas di DPR. [dem]/ rmol.co Jum’at, 29 Juni 2012 , 00:41:00 WIB

Laporan: Samrut Lellolsima

***

KORUPSI AL QURAN

Nomor Satu di Bidang Korupsi, Kementerian Agama Dituntut Transparan
Senin, 25 Juni 2012 , 19:30:00 WIB

Laporan: Yessy Artada

RMOL.Kementerian Agama harus terbuka merespons penyelidikan dalam dugaan korupsi pengadaan Al Quran.

“Kemenag harus membuka diri seluas-luasnya, memberi akses kepada KPK untuk menyelidiki kasus ini. Bahkan, meminta asistensi KPK untuk terus mendeteksi potensi korupsi,” pinta Wakil Ketua Komisi VIII, Jazuli Juwaini, di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 25/6).

Masyarakat sudah mengetahui bahwa Kementrian Agama beberapa tahun terakhir selalu menempati nomor pertama dalam instansi yang paling rendah integritasnya dalam pemberantasan korupsi. Karena itu dia menyarankan, agar lembaga negara pimpinan Suryadharma Ali ini dapat melakukan perbaikan radikal, namun tetap sistematis dan terukur.

“Kemenag harus semakin terbuka dengan melibatkan KPK, BPK, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, UKP3R untuk memperbaiki diri,” pinta dia.

Kemenag juga harus menciptakan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan direspons dengan cepat dan transparan. Hal itu untuk mendorong publik mengawasi dan melaporkan indikasi korupsi di Kemenag.

“Jajaran Kemenag memang harus terus dimotivasi agar jujur, amanah, dan transparan, dan hal itu harus diiringi dengan sanksi tegas atas pelanggaran. Hanya dengan hal tersebut mata rantai korupsi dapat dihentikan,” tutup Jazuli. [ald] rmol.co

***

Korupsi Pengadaan Al Quran Mengiris Hati

Jakarta – Agama mengajarkan umat tidak melakukan korupsi. Namun temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kementrian Agama masih terjadi korupsi apalagi menyangkut pengadaan Al-Qur’an. Krisis akhlak dan moral sudah parah dan menakutkan.

KPK sempat kaget dengan temuannya. KPK terkejut, bagaimana mungkin di sebuah institusi yang mempunyai lambang Al Quran, para aparat dan pejabatnya melakukan korupsi pengadaan kitab suci. Beberapa tahun lalu, juga pernah terjadi korupsi dana abadi ‘haji’ di Depag dan pelakunya juga dipenjara. Depag akibatnya dianggap lekat dengan korupsi yang kronis.

Kementerian Agama menyebutkan, anggaran pengadaan Al Quran sangat minim. Anggaran per tahunnya adalah Rp130 miliar, sedangkan kebutuhan per tahunnya adalah 2 juta eksemplar. Pada 2009, pengadaan 42.600 eksemplar Al Quran ditenderkan dengan nilai Rp1,156 miliar. Sedangkan pengadaan 45 ribu eksemplar pada 2010 ditender dengan nilai Rp1,4 miliar.

Pada 2011, ada pengadaan 67.600 eksemplar Al Quran dengan nilai Rp5,604 miliar. Kemudian ada APBNP untuk pengadaan 660 ribu eksemplar dengan nilai Rp22,8 miliar. Dari nilai itu ada efisiensi anggaran Rp1,8 miliar. Nah, nilai efisiensi itu digunakan untuk kembali mendata Al Quran sebanyak 17 ribuan.

“Memang anggarannya terbatas, Rp130 miliar per tahun. Untuk kebutuhan Al Quran per tahunnya yakni sebanyak 2 juta eksemplar. Sampai saat ini secara normatif atau di atas kertas tidak menemukan penyimpangan,” ujar Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Nasaruddin merasa terpukul dengan kasus korupsi ini. Sebagai Dirjen di Depag waktu itu, dia tidak mengurusi soal pengadaan. Para pejabat pembuat komitmen setingkat direkturlah selaku penanggung jawab pengadaan. Sedangkan pelaksana pengadaan dilakukan pejabat eselon III. Nilai pengadaan saat itu ditaksir sekitar Rp5,6 miliar yang dikucurkan Inspektorat Jenderal Kemenag.

Plt Deputi Penindakan KPK, KMS Rony menyebut tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia sudah menggurita di mana-mana. Salah satunya di institusi pemerintah yang mengurusi mengenai keagamaan yaitu Kementerian Agama.

Memang, masalah korupsi tergantung personil dan peluangnya. Tidak hanya di DPR tetapi juga di Kementerian Agama apalagi yang diduga dikorupsi adalah pengadaan Al-Quran. Pegawai Kementrian Agama yang semula diharapkan menjadi teladan ummat malah ikut melakukan korupsi.

“Saya ikut prihatin dengan kejadian ini. Padahal, sewaktu saya menjabat sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, masalah yang selalu saya wanti-wanti adalah terkait dengan pengadaan Al-Qur’an. Sebab Al-Qur’an ini sesuatu yang sangat suci, bahkan saya tahu persis dampak dari memainkan pengadaan Al-Qur’an. Jangankan korupsi, mencari keuntungan dari pengadaan Al-Qur’an saja saya selalu mengimbau kepada pelaksananya jangan!,” papar Wamenag.

Pihak terkait harus bersedia membuka secara blak-blakan kasus korupsi ini, agar tidak terulang kembali. Alangkah aibnya semua ini. [berbagai sumber]

Oleh: Herdi Sahrasad INILAH.COM,

nasional – Sabtu, 23 Juni 2012 | 17:06 WIB

***

MUI: Menyakitkan Sekali, Kitab Suci Kok Dikorupsi

Jakarta: – Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan mengaku kaget mendengar berita tentang adanya dugaan korupsi pengadaan Al-Quran. “Masak Al-Quran saja dikorupsi. Ini sangat menyakitkan dan menggemparkan. Ini kitab suci, kok dikorupsi,” kata Amidhan Minggu 24 Juni 2012.

Amidhan menjelaskan, Al-Quran masih tetap suci walaupun ada dugaan korupsi dalam pengadaannya, karena yang bobrok adalah mental koruptor yang rendah. Ia pun berharap kasus ini segera bisa diselidiki hingga tuntas. “Karena ini menyangkut kitab suci, harus diselidiki dan diurus sampai tuntas. Supaya tidak terulang lagi,” kata dia.

Amidhan mengaku baru mendengar adanya dugaan korupsi pengadaan Al-Quran ini setelah diungkapkan pemimpin KPK dan menjadi pemberitaan. Tapi dia meyakini KPK sudah memiliki alat bukti yang kuat sehingga berani membuat pernyataan untuk media.

Ketua KPK Abraham Samad, Rabu pekan lalu, membenarkan bahwa lembaganya tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan Al-Quran. Bahkan status kasus itu segera naik ke penyidikan. KPK sudah melakukan satu kali gelar perkara.

Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar mengatakan proyek pengadaan Al-Quran tidak lewat penunjukan langsung. “Selalu melalui proses tender. Tidak pernah ada penunjukan langsung,” ujarnya, Jumat pekan lalu.

Nazaruddin mempersilakan KPK menelusuri dugaan korupsi pengadaan Al-Quran di kementeriannya. Ia juga bersedia kooperatif jika diminta komisi antirasuah itu memberikan keterangan ihwal dugaan korupsi tersebut.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan KPK akan mulai memanggil sejumlah saksi terkait dengan proyek yang berlangsung pada 2010 itu. KPK menaikkan status pengusutan dari tahap pengumpulan bahan dan keterangan ke tahap penyelidikan sejak pekan lalu. »Pekan ini KPK berencana meminta keterangan sejumlah pihak,” kata Johan.

Mereka yang akan dimintai keterangan, kata Johan, adalah para pejabat di Kementerian Agama. Namun identitas pejabat itu belum dapat dipastikan karena pemeriksaan tahap penyelidikan baru akan dimulai.

ARYANI KRISTANTI | RUSMAN PARAQBOEQ | ISMA SAVITRI

TEMPO.CO ,  Sen, 25 Jun 2012

(nahimunkar.com)

(Dibaca 511 kali, 1 untuk hari ini)