Pengamat: “Guru telah dipolitisasi Jokowi dan tim suksesnya.”

Teks janji yang ditandatangani Jokowi ketika masih sebagai calon presiden/ foto suaranasional.com

Inilah beritanya.

***

Tagih Janji Jokowi, Ribuan Guru Honorer Serbu Istana

tagih janji jokowi

Ribuan guru honorer melakukan aksi demo ke Istana Negara. (Toeloes/HanTer)

Jakarta, HanTer – Ribuan guru honorer se-Indonesia mendatangi Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2/2016). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merealisasikan janji pengangkatan status sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Aksi juga berlangsung bersamaan di setiap daerah di Indonesia.

“Kita (tenaga guru honorer) siap duduki Istana. Kita ingin deskresi dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan ini karena selama ini seakan tidak ada jalan keluar dari beliau (presiden),” tegas Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Dia mengatakan tenaga honorer kategori dua itu berharap rasa kemanusiaan dari pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, kata dia, tenaga honorer sudah mengabdikan dirinya kepada negara selama berpuluh-puluh tahun, namun persoalan pengangkatan tenaga honorer belum kunjung diselesaikan.

Dalam aksi kali ini, tenaga honorer tak ingin lagi mendengar dalih pemerintah bahwa pengangkatan tenaga honorer K2 termasuk guru honorer ini terhambat karena terbatasnya anggaran negara.

“Kami  enggak mau tahu masalah itu, ketika presiden membuat deskresi apapun bisa terjadi. Jokowi harus cari solusi ketika memang punya prikemanusiaan. Selama ini kita benar-benar mengabdi, ini enggak boleh main-main lagi. Pokoknya nanti kita (tenaga honorer) sudah siap duduki Istana pukul 07.00 WIB,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dadang Rusdiana mendukung aksi guru honorer tersebut. Ia juga menyarankan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk mengangkat guru honorer.

“Ini kan menyangkut guru, jadi pemerintah harus serius mengatasinya.

Secara ringkas ada tiga peraturan pemerintah (PP) yang dibuat dari tahun 2005 sampai 2012 berkenaan dengan tenaga honorer. Ketiga PP tersebut dinyatakan pengangkatan tenaga honor harus tuntas pada tahun 2014, tapi ternyata sampai saat ini guru honor saja ada 400 ribuan yang belum jelas nasibnya. Jadi kebijakan melalui PP ini harus diselesaikan oleh pemerintah sekarang supaya tidak berlarut-larut,” paparnya.

Menebar Janji

Sementara, Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris meminta pemerintah tak ‘menggantung’ nasib guru honorer kategori dua (K2) dengan menebar janji pengangkatan menjadi CPNS. Dia mengatakan, Presiden Jokowi  bisa menerbitkan peraturan presiden (Perpres) untuk mengangkat guru honorer.

“Presiden bisa keluarkan Perpres. Saya rasa Parlemen (DPR dan DPD) akan mendukung itu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Dengan begini, anggaran pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS terutama tenaga guru bisa dimunculkan lagi dalam RAPBN Perubahan 2016,” ujarnya.

Menolak

Terpisah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menolak bertanggungjawab atas pengangkatan guru honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan pengangkatan guru honorer menjadi CPNS merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

“Kemendikbud tidak mempunyai hak untuk mengangkat guru honorer.

Pihak yang mengangkat guru adalah sekolah, yayasan dan atau pemerintah daerah. Mereka seharusnya menuntut mereka sebagai pihak yang mengangkat,” kata Pranata kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (9/2/2016).

(Yunisa) http://nasional.harianterbit.com/ Rabu, 10 Februari 2016 10:09 WIB

***

Pengamat: Dasar Pembohong, Jokowi Tipu Guru Honorer

ibuan-guru-honorer-geruduk-dpr

Demo guru honorer (IST)

Pemerintah belum bisa memastikan mengangkat guru honorer. Padahal saat mau sebagai capres, Jokowi berjanji akan mengangkat guru honorer.

Bahkan Jokowi ikut menandatangi Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang isinya mensejahterakan para pendidik.

Di acara Rapimnas PGRI, di Puri Agung Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014) saat Jokowi yang menjadi capres ingin merampungkan secepatnya guru honorer.

“Kalau saya jadi presiden pengen rampungkan secepatnya (masalah guru honorer). Tapi harus ada kualifikasi,” ungkap Jokowi.

Namun janji itu tinggal janji, guru honorer sudah melakukan demo menuntut kejelasan namun Jokowi tidak bisa menyelesaikan guru honorer untuk diangkat sebagai PNS.

Menanggapi kasus ini pengamat politik Muslim Arbi menilai Jokowi itu sudah membohongi para pendidik di Indonesia. “Guru telah dipolitisasi Jokowi dan tim suksesnya,” ungkap Muslim kepada suaranasional, Kamis (11/2).

Muslim menilai sudah watak Jokowi yang suka berbohong dan tidak menempati janji. “Lihat saja berapa janji yang sudah ditepati Jokowi saat kampanye,” jelas Muslim.

Muslim melihat gerakan guru honorer yang berdemonstrasi ini bisa menjadi kekuatan besar. “Ini kekuataan besar, para guru honorer bisa menyuarakan kebenaran dan menuntut keadilan,” pungkas Muslim.

By: suaranasional.com/11/02/2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.959 kali, 1 untuk hari ini)