Haram Pemimpin Kafir

Peserta aksi membentangkan spanduk bertulis ‘Haram Memilih Pemimpin Kafir’.

Sejumlah Ormas Kecam Arogansi Ahok

Inilah beritanya.

***

Puluhan Ribu Massa Gelar Aksi Tolak Ahok di Bundaran Patung Kuda

Unjuk Rasa Tolak Ahook0003

Berita Islam 24H – Puluhan ribu massa dari sejumlah ormas Islam siang ini menggelar aksi menolak cagub DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama. Mereka mengajak warga DKI untuk tidak memilih Ahok di Pilgub DKI.

Aksi digelar mulai pukul 09.00 WIB dan baru selesai sekitar pukul 12.00 WIB, Minggu (4/9/2016). Ada puluhan ribu orang ikut aksi ini, ada anak-anak, remaja, sampai dewasa. Mereka datang dengan bus-bus yang diparkir di sekitar Monas.

Peserta aksi membentangkan spanduk bertulis ‘Haram Memilih Pemimpin Kafir’. Mereka juga membawa bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun tidak hanya HTI yang ikut aksi ini, ada juga FPI dan ormas Islam lainnya. Para orator bergantian menyerukan sikapnya di atas mobil bak terbuka yang dilengkapi dengan sound system.

“Kita menolak pemimpin kafir. Hal ini sudah termuat dalam Alquran. Ini bukan masalah SARA,” kata Jubir HTI, Muhammad Ismail Yusanto, dalam orasinya di depan seribuan massa di Bundaran Patung Kuda Indosat.

Mereka juga mengkritik kebijakan Ahok. “Kebijakan yang dibuat oleh Ahok itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Yaitu melakukan penggusuran-penggusuran terhadap rakyat kecil. Kalau dia konsisten kenapa Pulau G yang berdiri tanpa IMB nggak digusur,” protesnya. Mereka menegaskan aksi ini bukan kampanye menjatuhkan Ahok atau pimpinan lainnya. “Kami hanya menolak pemimpin kafir,” katanya sembari meminta warga DKI jangan memilih Ahok di Pilgub DKI. [beritaislam24h.comdc]

***

Demo di Patung Kuda, Barisan RT/RW: Wajib Hukumnya Tolak Ahok Jadi Gubernur

Unjuk Rasa Tolak Ahook0002

Demo Forum RT/RW di Patung Kuda (Foto: Badriyanto)

JAKARTA – Puluhan warga DKI Jakarta yang tergabung dalam Barisan RT/RW (Baret) menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai petahana calon Gubernur DKI Jakarta. Mereka bergabung dengan ribuan massa Hizbut Tahrir yang sedang menggelar demonstrasi menolak pemimpin kafir di Patung Kuda, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Koordinator Baret, Munajat menuturkan, kebijakan-kebijakan Ahok semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah banyak yang terbukti bertentangan dengan syariat Islam. Ia mencontohkan, larangan Ahok untuk memotong hewan kurban di halaman masjid.

“Potong kambing di masjid yang menjadi ritual umat Islam tidak dibolehin, maka fardu ain hukumnya menolak gubernur kafir,” kata Munajat dalam orasinya di tengah-tengah ribuan massa Hizbut Tabrir, Minggu (04/9/2016).

Tidak hanya itu, Munajat juga menyoroti masalah KTP yang saat ini meresahkan masyarakat. Menurutnya, hal itu salah satu ketidakmampuan Ahok memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur.

“Lihat saja yabg baru-baru ini, masyarakat diresahkan dengan sulitnya mengurus KTP. Ini merupakan ketidakmampuan Ahok memimpin Jakarta,” pungkasnya.

(Ari)/Badriyanto Jurnalis (news.okezone.com) – Minggu, 4 September 2016

***

Sejumlah Ormas Kecam Arogansi Ahok

Komaruddin Bagja Arjawinangun

Unjuk Rasa Tolak Ahook0001

Ilustrasi, Aksi Unjuk Rasa Tolak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok. (Dok. Sindo).

JAKARTA – Aliansi Tolak Ahok melakukan aksi unjuk rasa di Pintu Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta. Mereka gabungan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Forum RT RW, Laskar Luar Batang, Amju dan organisasi lainnya.

Ketua Forum RT RW, Andi Pane mengatakan, mereka mengecam sikap arogansi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sewenang-wenang kepada masyarakat Jakarta.

“Kami menolak pemimpin zalim. Ini merupakan akumulasi kekesalan, rasa tidak percaya terhadap pemimpin,” tegas Andi di lokasi, Minggu (4/9/2016).

Dia mengungkapkan salah satu sikap arogansi Ahok adanya aturan harus melaporkan kepada Ahok dengan menggunakan aplikasi Qlue. Dia menyampaikan, setiap laporan ada imbalan sebesar Rp.10.000. (Baca: Warga Sudah Tahu Ahok Mudah Cari Kesalahan Orang Lain)

“Apalagi dengan penghapusan dari surat edaran 49/SE/2016 tentang Penghapusan Pengantar/Rekomendasi RT/RW dalam layanan perizinan dan non perizinan. Jadi tidak perlu pengantar kami dan melecehkan kami,” ungkapnya (kur)/metro.sindonews.com – Minggu,  4 September 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 7.359 kali, 1 untuk hari ini)