JAKARTA–Sebelum Pilkada 2017 nanti, Petahana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok akan diproses secara hukum oleh Bareskrim, tanpa harus menunggu Pilkada selesai.

 “Bareskrim akan selesaikan kasus Ahok, tidak menunggu Pilkada selesai. Jika Ahok diproses hukum, PDI tidak akan bisa menggantikan calonnya,” kata budayawan Betawi, Ridwan Saidi dalam Diskusi Publik “Jakarta Untuk Perubahan”, di Resto Mbok Berek, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dikatakan Babe, begitu Ridwan Saidi akrab disapa, jika Ahok ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, PDI P juga tidak akan mengganti Ahok dengan Risma.

“Karena, kalau Risma berpasangan dengan Djarot, nanti disingkat menjadi MaErot,” ujar Ridwan Saidi berkelakar dengan khas Betawinya.

Saat ini, demo besar menggugat Ahok terjadi dimana-mana. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta. Polisi pun mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Persoalan Ahok bukan lagi menjadi persoalan warga Jakarta, tapi sudah men jadi persoalan orang Indonesia.

“Bahkan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang sebelumnya Komandan GAM, minta kasus Ahok diserahkan kepada Pemerintah Aceh. Jadi ini bukan main-main,” kata Babe.

Babe mengingatkan pemerintah, baik pusat maupun provinsi DKI, yang selama ini mengabdi kepada kepentingan pengembang, agar segera mengakhiri kezaliman terhadap rakyat kecil dan menengah

“Saya tidak yakin, Ahok akan bertahan hingga Februari 2017 mendatang saat Pilkada. Ahok akan dihentikan sebelum Pilkada selesai. KPK akan melihat kemana angin berhembus, setelah Ahok diproses oleh Bareskrim.

Kembalikan Tanah Adat

Sejak 20 tahun lalu, Ridwan Saidi sudah meminta Pemprov DKI untuk membuat daftar investarisasi kekayaan daerah, tapi tidak pernah dilakukan. Seperti diketahui, tanah di Kampung Pulo, bantara Ciliwung itu merupakan tanah adat.

“Termasuk, Pasar Ikan juga bagian dari tanah adat. Itulah sebabnya Belanda tidak ambil. Seharusnya tanah adat itu tidak boleh dilakukan penggusuran,” tukas Ridwan.

Warga yang tinggal di wilayah Jakarta, yang punya KTP dan Kartu Keluarga (KK), jelas resmi sebagai penduduk, harus dihormati hak-haknya. Karena itu, Pemerintah harus mengembalikan seluruh tanah adat dan membangun kembali hunian warga yang ada di Luar Batang, Pasar Ikan dan Kampung Aquarium. Pemerintah tidak berhak menggusur Luar Batang.

Di zaman Soeharto berkuasa, reklamasi dimaknai mengeruk laut, dan tidak disertai konstruksi. Dulu, Tanjung Pasir, pengembang Liem Sio Liong dihentikan oleh Soeharto.

“Yang terjadi adalah manipulasi, tanah itu milik negara, bukan milik pengembang. Nah, konspirasi besar ini harus dihancurkan,”tandas Babe.

Ridwan Saidi menegaskan, revolusi diambang pintu, tidak akan ada lagi yang bisa mencegah. “Saya menunggu 18 tahun, dimana saya tidak pernah bersahabat dengan rezim yang berkuasa. Jika revolusi tiba, Aguan dan pengembang lain yang telah menzalimi konsumennya adalah musuh revolusi.”

Revolusi tidak boleh pilih kasih, hak rakyat yang dizalimi harus dibela, rezim harus segera diakhiri, tidak bisa dilanjutkan. Negeri ini sudah kacau balau.

“Kok bisa, sebuah forum internasional bisa diwakilkan oleh ibu rumah tangga. Kok bisa, pemimpin yang turun ke comberan dibilang hebat. Kita sudah dicekoki pers yang sudah dikuasai oleh pemodal,” ungkap Babe Ridwan Saidi gemes. (desastian/Islampos) -October 22, 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 8.023 kali, 1 untuk hari ini)