Risalah Yogyakarta hasil Kongres Umat Islam VI menyerukan Umat untuk menjaga dan mengisi negara Indonesia berdasar wawasan Islam yang berpaham ahlus sunnah wal jama’ah.

Inilah beritanya.
***

Kongres Umat Islam Indonesia Hasilkan ‘Risalah Yogyakarta’

Rabu, 11 Februari 2015 – 15:09 WIB

KUII mengajak penguatan politik, ekonomi, dan sosial budaya umat Islam yang berkeadilan dan berperadaban

Hidayatullah.com- Akhirnya Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-VI yang diselenggarakan di Yogyakarta sejak hari Ahad (08/02/2015)  berakhir hari Rabu (11/02/2015) ini.

Acara yang penutupannya dihahdiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini akhirnya ditutup dengan sebuah kesepatakan yang disebut dengan “Risalah Yogyakarta”.

Risalah itu dibacakan langsung oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Prof. Dr Din Syamsudin dalam pidato penutupan KUII Ke-VI di Ballroom Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Rabu (11/02/2015) Pagi.

Risalah itu berisi 7 butir, salah satunya untuk dijadikan rujukan bagi umat Islam di Indonesia dalam menjaga, mengawal, membela, mempertahankan dan mengisi negara Indonesia berdasar wawasan Islam rahmatan lil alamin dan washatiyah dalam semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah bashariyah sebagai ciri Islam Indonesia yang berpaham ahlus sunah wal ajama’ah.

Berikut 7 butir dari “Risalah Yogyakarta’:

  1. Menyeru seluruh komponen umat Islam Indonesia untuk bersatu padu, merapatkan barisan dan mengembangkan kerja sama serta kemitraan strategis, baik di organisasi dan di lembaga Islam maupun di partai politik untuk membangun dan melakukan penguatan politik, ekonomi, dan sosial budaya umat Islam Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban.
  1. Menyeru penyelenggara negara dan kekuatan politik nasional untuk mengembangkan praktik politik yang ber-“akhlaqul karimah” dengan meninggalkan praktik politik yang menghalalkan segala cara, dengan menjadikan politik sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan kedamaian bangsa.
  1. Menyeru penyelenggara negara untuk berpihak kepada masyarakat yang berada di lapisan bawah (dhuafa` dan mustadh`afin) dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi kepada pemerintaan dan keadilan, serta mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah, baik keuangan maupun sektor riil dan menata ulang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta meniadakan regulasi dan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan rakyat.
  1. Menyeru seluruh komponen umat Islam Indonesia untuk bangkit memberdayakan diri, mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan kapasitas SDM umat, menguatkan sektor UMKM berbasis ormas, masjid, dan pondok pesantren, meningkatkan peran kaum perempuan dalam perekonomian, mendorong permodalan rakyat yang berbasis kerakyatan dan mendorong kebijakan pemerintah pro rakyat.
  1. Menyeru pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai dan menghindarkan diri dari budaya yang tidak sesuai dengan nilai syariat Islam dan budaya luhur bangsa seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pornografi dan pornoaksi, serta pergaulan bebas dan perdagangan manusia.  Hal ini perlu dilakukan dengan meningkatkan pendidikan akhlak di sekolah atau madrasah dan keluarga, penguatan ketahanan keluarga, dan adanya keteladanan para pemimpin, tokoh, dan orangtua seiring dengan itu menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan regulasi dan kebijakan yang membuka pintu lebar-lebar masuknya budaya yang merusak serta melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
  1. Menyatakan keprihatinan mendalam atas bergesernya tata ruang/lanskap kehidupan Indonesia di banyak daerah yang meninggalkan ciri Keislaman sebagai akibat derasnya arus liberalisasi budaya dan ekonomi.  Oleh karena itu, meminta penyelenggara negara serta berbagai pemangku kepentingan utk melakukan langkah2 nyata utk menggantikannya dan menata ulang regulasi dan kebijakan lanskap kehidupan Indonesia agar tetap berwajah keislaman dan keindonesiaan.
  1. Memprihatinkan kondisi umat Islam di beberapa negara di dunia, khususnya Asia yang mengalami perlakuan diskriminatif dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. KUII meminta kepada pemerintah negara-negara yang bersangkutan untuk memberikan perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkeadilan dan berkeadaban. Menyeru kepada pemerintah dan umat islam untuk memberikan bantuan kepada mereka dalam semangat ukhuwah Islamiyah dan kemanusiaan. (hidayatullah/antara)

***

Sebelumnya telah diberitakan sebagai berikut.

Syiah dan Ahmadiyah tak Diundang di Kongres Umat Islam karena Mereka Bukan Bagian dari Islam

Tidak diundangnya organisasi Syiah ke acara ini  menunjukkan kalau Syiah dianggap di luar pagar. Pihak yang diundang hanya organisasi Islam, IJABI dan ABI bukan organisasi Islam.

“Ahlul Bait Indonesia (ABI) dan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) tidak diundang dalam Kongres Umat Islam. Mereka bukan bagian dari Islam,” ujar Tengku, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa, (10/2 2015).

“Ahmadiyah merupakan paham aliran yang sudah jelas sesat. Maka tidak kita undang dalam kongres ini,” kata Din Syamsuddin Ketua Umum MUI usai acara pembukaan KUII Ke-VI di Keraton Yogyakarta, Senin (09/02/2015) siang.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 438 kali, 1 untuk hari ini)