• Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan liberalisasi pendidikan. Dengan keputusan ini, maka sekitar 1300-an RSBI/SBI yang ada di seluruh Indonesia saat ini harus dibubarkan.
  • Mendikbud Dituding Keblinger, karena Mau Mengganti RSBI dengan Sebutan Sekolah Mandiri.
  • 1.300 an RSBI yang ada di seluruh Indonesia harus dibubarkan tanpa kecuali dan sekolah itu wajib disamakan dengan sekolah reguler lainnya. Jika RSBI hanya berganti nama atau berganti baju dengan nama sekolah mandiri sama juga bohong.

RSBI_83562734823

Ilustrasi RSBI/ poskota.co.id (kiri). Ruang kelas kumuh SMAN 1 Sungguminasa satu-satunya sekolah yang dikenal elit di Kabupaten Gowa. Kumuh tapi elit. / blognatugowa. (kanan).

JAKARTA — Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI), Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendikbud) justru akan mengganti baju dengan nama Sekolah Mandiri (SKM). Karuan saja, Mendikbud Mohammad Nuh dituding keblinger.

“Putusan MK itu sudah jelas terhadap RSBI, yakni dibubarkan, sehingga 1.300 an RSBI yang ada di seluruh Indonesia harus dibubarkan tanpa kecuali dan sekolah itu wajib disamakan dengan sekolah reguler lainnya. Jika RSBI hanya berganti nama atau berganti baju dengan nama sekolah mandiri sama juga bohong, Mendikbud jangan keblinger! Putusan MK sudah jelas RSBI dan SBI harus dibubarkan,” kata Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) Retno Listi, kepada Harian Terbit, Rabu (9/1).

Dia mengungkapkan, setelah putusan MK ini maka Mendikbud harus menindaklanjutinya dengan menyamakan semua pendidikan yang ada selama ini. Sebab selama ini RSBI terlalu eksklusif dan memprokralmirkan diri sebagai sekolah unggulan. Padahal tidak semua RSBI adalah unggulan dan menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas.

“Banyak lulusan dari sekolah reguler juga kualitasnya baik dan itnernasional. Jadi tidak ada lagi perbedaan dalam sistem pendidikan nasional, semua harus sama jika yang satu mutunya bagus maka yang lain juga harus diupayakan bagus. Jangan membedakan antara orang kaya dan miskin dalam sistem pendidikan nasional. Sebab pendidikan itu untuk semua,” katanya.

TETAP SEMANGAT

Sebelumnya Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada tiap jenjang pendidikan tidak boleh menurun meski status RSBI sudah dibubarkan. Untuk itu, tidak perlu ada kekhawatiran dengan keluarnya putusan MK ini.

“Tetap saja bagi orang tua tidak perlu khawatir, anak tetap sekolah seperti biasa. Belajarnya tetap. Guru juga harus tetap semangat. Tanpa RSBI, juga bisa jadi lebih baik,” kata Nuh.

Ia juga menambahkan bahwa kementerian juga tetap memiliki semangat untuk mendorong sekolah yang punya kesempatan menjadi sekolah baik dengan memberikan hibah.

Pemberian hibah ini juga didasarkan pada kinerja masing-masing sekolah. “Jadi block grant ini nanti bisa diubah jadi semacam hibah bagi sekolah yang mampu meningkatkan dan mempertahankan kualitas,” jelas Nuh.

Seperti diketahui, sekolah RSBI ini berhak menerima subsidi dari pemerintah berbentuk dana block grant. Namun, seiring dengan dicabutnya status RSBI, dana block grant ini rencananya akan dialihkan dalam bentuk hibah kompetisi. “Nantinya bisa jadi di sekolah menengah dan dasar ada hibah itu sehingga bisa jadi berkualitas,” tandasnya.

BUBARKAN RSBI

Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan RSBI bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan liberalisasi pendidikan. Dengan keputusan ini, maka sekitar 1300-an RSBI/SBI yang ada di seluruh Indonesia saat ini harus dibubarkan.

Keputusan pembubaran itu terungkap dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin. Menurut Ketua MK Mahfud MD, keberadaan RSBI/SBI di sekolah-sekolah negeri hanya untuk orang-orang yang mampu. Kalaupun masyarakat miskin bisa mendapatkan bea siswa untuk belajar di sekolah itu, mereka harus sangat cerdas.

Kondisi seperti itu sangat bertentangan dengan prinsip konstitusi bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara.

“Sehingga hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang cerdas latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas tidak mungkin sekolah di RSBI/SBI,” ujar Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (8/1).

Hakim MK juga menyatakan keberadaan RSBI/SBI menimbulkan pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan dan memunculkan komersialisasi pendidikan. MK menilai kelas internasional di sekolah negeri menjadikan pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi.

Dia mengemukakan MK menguji materi aturan RSBI/SBI ini berdasarkan tuntutan para orang tua murid dan aktivis pendidikan. Mereka meminta MK menguji pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena tak bisa mengakses satuan pendidikan RSBI/SBI ini lantaran mahal. Mereka adalah Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida (orang tua murid), Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo, Febri Antoni Arif (aktivis pendidikan).

MK tidak menafikan pentingnya Bahasa Inggris, tapi istilah international sangat berpotensi mengikis kebudayaan dan bahasa Indonesia. MK juga menilai out put pendidikan yang dihasilkan RSBI dan SBI adalah siswa berprestasi, namun tidak harus berabel berstandar internasional.

“Selain terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa, RSBI membuka peluang pembedaan perlakuan antara sekolah RSBI/SBI dengan sekolah non SBI,” katanya.

Editor — Maghfur Ghazali

Dody Pranowo — HARIAN TERBIT, Rabu, 9 Januari 2013 10:26 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 364 kali, 1 untuk hari ini)