RUGI BERLIPAT KERETA CEPAT: Inilah Hasilnya Jika Pembangunan Infrastruktur Hanya untuk Gagah-gagahan


 

RUGI BERLIPAT KERETA CEPAT


Inilah hasilnya jika pembangunan infrastruktur hanya untuk gagah-gagahan.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kian terang bakal menjadi contoh buruknya dampak dari keputusan pemerintah yang ambisius. Masalah lingkungan yang kini timbul akibat proyek senilai Rp 66,75 triliun itu bukan tak mungkin menjadi bencana ekonomi di masa mendatang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai kemarin (Senin 2/3/2020) menghentikan sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung selama dua pekan ke depan. Pekerjaan konstruksi proyek ini dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas jalan tol Jakarta-Cikampek, jalan tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi), dan jalan non-tol di sekitar proyek.

Ulah kontraktor menumpuk material di bahu jalan juga dinilai mengganggu fungsi drainase di sekitar lokasi proyek. Di sisi lain, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai penggarap dinilai terlambat membangun drainase yang terputus akibat kegiatan proyek. Walhasil, banjir meluber hingga ke badan jalan tol pada awal Januari lalu. Kejadian serupa berulang pada akhir Februari lalu, yang memicu kemacetan.

Proyek ini sejak awal memang dipaksakan. Kementerian Perhubungan era Menteri Ignasius Jonan, pada September 2015, mengusulkan agar proyek ini dibatalkan dan diubah menjadi kereta medium yang lebih masuk akal dari segi pengoperasian dan pembiayaan. Jarak Jakarta-Bandung yang hanya 150 kilometer bakal membuat kereta peluru ini tak akan mencapai kecepatan maksimumnya di kisaran 350 kilometer per jam. Apalagi kereta ini harus berhenti di empat stasiun. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian saat itu, sempat mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo mengabulkan usul tersebut. Tapi Jokowi sendiri yang di kemudian hari menegaskan bahwa proyek kereta cepat dilanjutkan.

Dampak inkonsistensi itu berlanjut dalam hal pembiayaan. Sudah tepat pemerintah memutuskan tak adanya duit negara (APBN) untuk mendanai proyek ini. Tapi keputusan untuk mengurangi risiko keuangan negara itu tak efektif lantaran pemerintah menugasi empat badan usaha milik negara, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk terlibat dalam proyek mercusuar ini.

Mengantongi 60 persen saham KCIC, keempat perusahaan pelat merah itu tetap harus merogoh kocek untuk modal konsorsium yang akan menutup 25 persen kebutuhan investasi proyek. Wijaya Karya, misalnya, harus berutang kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation untuk memenuhi kewajiban ini. PT KAI dan PTPN VIII belakangan juga harus menyetor dana tunai berubah dari rencana awal menyumbang lahan. Bebannya tak berhenti di situ. Bersama konsorsium Cina yang menguasai 40 persen saham KCIC, China Railway Corporation, mereka juga harus gotong royong menanggung utang senilai Rp 49,85 triliun, belum termasuk bunga, dari China Development Bank.

Gunungan utang BUMN itu pada akhirnya bisa membebani negara jika pembangunan kereta cepat ini berantakan. Lagi pula, kalaupun kelar, tak ada jaminan proyek ini kelak bakal untung. Jika benar-benar buntung, sungguh celaka negeri ini. Gara-gara proyek ini pula, ratusan hektare kawasan pertanian yang membentang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terpaksa beralih fungsi. [TEMPO]

*Catatan: Ini merupakan artikel tajuk koran TEMPO edisi 3 maret 2020

portal-islam.id/ Kamis, 05 Maret 2020  Berita Nasional

***

Dibanggakan? LRT Palembang Tekor: Biaya Operasional Perbulan 10 Miliar, Pendapatan Hanya 1,1 Miliar


Posted on 5 Februari 2019

by Nahimunkarcom

 

LRT Palembang diresmikan Presiden Joko Widodo pada pertengahan Juli 2018 lalu./foto sindo


Tingginya biaya operasional Light Rail Transit (LRT) per bulan yang mencapai Rp10 miliar tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp1,1 miliar perbulan.

Hal inilah yang menyebabkan hingga saat ini, LRT masih mendapat subsidi dari pemerintah pusat berkisar Rp150 miliar per tahun./ Tribunnews.com Kamis, 31 Januari 2019 20:17 WIB

***


Foto dok/ist

LRT Palembang Yang Diresmikan Jokowi Sekarang Sepi, PT KAI: No Comment

PALEMBANG – Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang merupakan moda transportasi massal modern pertama di Indonesia saat ini sepi penumpang.

Untuk mengetahui penyebab sepinya peminat pengguna LRT, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) III Palembang sebagai pelaksana operasional saat dihubungi tidak ingin memberikan banyak peryataan.

Manager Humas PT KAI Divre III, Aida Suryanti saat dihubungi via Whatsaap hanya membalas singkat saat ditanya soal sepinya pengguna LRT Palembang. “No Comment,” tulis singkat Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti.

Sumber: Sindonews.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 2.380 kali, 1 untuk hari ini)