• Sesungguhnya forum WTO di Bali hakekatnya adalah merugikan Indonesia dalam jangka panjang. Sudah saatnya Indonesia berani menolak proposal negara maju yang hanya untuk kepentingan mereka.
  • Agenda pertemuan Bali harus disikapi karena sepenuhnya hanya akal bulus negara maju memanfaatkan negara berkembang untuk mengatasi masalah krisis yang mereka ciptakan sendiri.
  • “Secara substansial tidak ada keadilan dalam draft kesepakatan di KTM WTO Bali,” kata analis politik Puspol Indonesia, Ubedilah Badrun Senin (2/12).

 

Bali –Penyelenggaraan forum Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang akan digelar di Bali 3-6 Desember 2013, justru membuat produk Indonesia sulit menembus pasar internasional, ditambah membanjirnya produk asing dalam pasar nasional. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tantangan.

Umat Islam Indonesia harus berani tolak seluruh proposal kesepakatan pada Konferensi Tingkat Menteri anggota WTO ke-9 di Bali pada 3-6 Desember 2013.

Ketika umat Islam riuh dan disibukkan dengan Pekan Kondom Nasional 2013, menyeruak ke permukaan secara perlahan di balik keriuhan fokus umat pada isu free sex Sitok Srengenge dan Pekan Kondom Nasional.

Agenda pertemuan Bali harus disikapi karena sepenuhnya hanya akal bulus negara maju memanfaatkan negara berkembang untuk mengatasi masalah krisis yang mereka ciptakan sendiri.

“Secara substansial tidak ada keadilan dalam draft kesepakatan di KTM WTO Bali,” kata analis politik Puspol Indonesia, Ubedilah Badrun Senin (2/12).

Selain itu, sebenarnya pertemuan WTO di Bali besok tidak penting karena sebelumnya pertemuan General Council of WTO di Jenewa yang berakhir pada 26 November 2013 kemarin gagal menghasilkan kesepakatan. Pertemuan General Council of WTO di Jenewa tersebut gagal menyepakati dua isu besar yakni soal fasilitasi perdagangan dan masalah pertanian.

Sebagaimana diketahui hal yang disepakati di Jenewa untuk diagendakan di Bali hanya menyangkut tentang peraturan mengenai asal barang (rules of origin), pembebasan kuota dan bea masuk (duty free and kuota free), pembebasan ekspor untuk negara-negara penghasil kapas, dan mekanisme monitoring.

“Oleh karena itu sesungguhnya forum WTO di Bali hakekatnya adalah merugikan Indonesia dalam jangka panjang. Sudah saatnya Indonesia berani menolak proposal negara maju yang hanya untuk kepentingan mereka. Empat hari forum WTO di Bali harusnya menjadi sejarah untuk Indonesia berani bersikap” demikian Ubedilah Badrun. [sj/aktual/voa-islam.com]. Selasa, 1 Safar 1435 H / 3 Desember 2013 04:46 wib

***

 Tolak Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali

Tuesday, 03 December 2013 13:21

MALANG – Puluhan massa mengatasnamakan Youth Food Movement Indonesia (YFMI) melakukan aksi demontrasi di Jalan Veteran Kota  Malang kemarin (3/12). Massa terdiri dari gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang dan aktivis peduli pertanian ini menyerukan penolakan terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) negara-negara organisasi perdagangan dunia (WTO) ke-9 di Bali pada 3-6 Desember 2013.Aksi  dimulai sekitar pukul 11.00  dan berakhir pada pukul 12.00.
Juru bicara aksi, Tegar Putuhena  menilai keberadaan KTM WTO justru akan banyak merugikan rakyat kecil, dan hanya semakin menguntungkan negara maju. Untuk itu, mereka  mengemukakan tiga  tuntutan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yakni,  mendelegimitasi WTO dan   agar Indonesia keluar dari keanggotaan WTO.Kemudian, agar membatalkan seluruh perdagangan bebas, baik regional maupun bilateral yang merugikan rakyat.Serta ketiga adalah menyusun model alternatif perdagangan dan perekonomian dunia yang berlandaskan pada keadilan ekonomi.
“Aksi ini merupakan bagian dari aksi kawan-kawan lain yang sejalan dengan gerakan rakyat anti neoliberalisme dan kapitalisme. Hari ini ada aksi nasional di Jakarta, Solo, dan Semarang,” ujarnya kepada wartawan.
Tegar, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa pertemuan di Bali itu membahas banyak hal, termasuk pemulusan paket-paket yang merugikan negara berkembang. “Paket-paket itu akan semakin menjerumuskan Indonesia pada jebakan hutang melalui pasar bebas dan sebagainya, mengingat sekarang kita sudah masuk pada jebakan hutang dan tidak bisa keluar,” terangnya.
Ia menilai, akibat pembukaan akses pasar yang kebablasan, Indonesia kini menjadi net-importir pangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai impor pangan terhitung sejak tahun 2009-2012.
Data  dibeberkan YFMI menyebutkan bahwa pada 2009 nilai impor pangan tercatat sebesar US$ 5,94 milyar dan meningkat tajam hingga US$ 12,05 milyar pada tahun 2012. “Akibatnya, produk pertanian lokal sulit bersaing, harga jual petani merugi, serta pangan dan pertanian menjadi sektor yang tidak atraktif lagi,” kata Tegar.Lebih lanjut, Tegar khawatir hal tersebut berdampak pada ancaman kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. “Data BPS menyebutkan angka kemiskinan di desa masih tinggi, yakni sebesar 18,08 juta orang,” pungkasnya. (mg11/nug) malang-post.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 692 kali, 1 untuk hari ini)