RUU BPIP Dinilai Mendegradasi Pancasila, Pengamat: Rakyat Harus Belajar Sejarah Kelicikan Komunis

  • BPIP dibentuk dengan undang-undang padahal Pancasila itu ibaratnya iman. Kok iman ini dibina lagi, itu mendegradasi Pancasila…
  • Kita jangan ditipu diktum TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 dalam RUU BPIP, gerakan komunis syarat dengan bohong. Sebelum satu tahun G30 S PKI, Soekarno dipuji dan diberi berbagai gelar, DN Aidit bicara Pancasila.
  • Agar RUU BPIP itu diterima, Jokowi harus menyatakan PDIP dan partai-partai yang kerja sama dengan Partai Komunis Cina itu kejahatan negara.
  • Agar publik menerima RUU BPIP, Jokowi harus menyatakan, kerja sama PDIP dengan PKC melanggar konstitusi negara.

 
 

Inilah berita ulasannya.

***

RUU BPIP, Pengamat: Rakyat Harus Belajar Sejarah Kelicikan Komunis

 


 

Rakyat harus belajar sejarah kelicikan komunis ketika RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) diajukan pemerintah sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

 

“Kita jangan ditipu diktum TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 dalam RUU BPIP, gerakan komunis syarat dengan bohong. Sebelum satu tahun G30 S PKI, Soekarno dipuji dan diberi berbagai gelar, DN Aidit bicara Pancasila,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional , Sabtu (18/7/2020).

 

Amir mempertanyakan, BPIP dibentuk dengan undang-undang padahal Pancasila itu ibaratnya iman. “Kok iman ini dibina lagi, mendegradasi Pancasila, keberadaan BPIP menjadikan Pancasila berarti menjadi objek, padahal harusnya sebagai subjek,” ungkapnya.

 

Menurut Amir, dalam RUU BPIP mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 menjadi dasar menyalahkan PDIP maupun partai-partai yang menjalin kerja sama dengan Partai Komunis Cina (PKC).

 

“Agar RUU BPIP itu diterima, Jokowi harus menyatakan PDIP dan partai-partai yang kerja sama dengan Partai Komunis Cina itu kejahatan negara. Agar publik menerima RUU BPIP, Jokowi harus menyatakan, kerja sama PDIP dengan PKC melanggar konstitusi negara,” jelas Amir. (*)

 

DEMOKRASI News

Juli 19, 2020

***

“Mendegradasi” Pancasila Lewat RUU HIP adalah Makar pada Dasar Negara, dan ini adalah Pidana


Posted on 17 Juni 2020

by Nahimunkar.org

 

“Mendegradasi” Pancasila Lewat RUU HIP adalah Makar pada Dasar Negara, dan ini adalah Pidana


Oleh: @dusrimulya (lawyer)

Catat! Pancasila itu sudah final 18 Agustus 1945.

Kalau ada yg ingin menggantinya dengan “mendegradasi” lewat UU HIP (Haluan Ideologi Pancasila)..mau itu Trisila ataupun Ekasila..maka itu masuk katagori Makar pada Dasar Negara yang sudah final.

Patut dicurigai RUU HIP yang ada sekarang adalah upaya untuk mengganti Pancasila hasil Konsesus Founding Fathers pada 18 Agustus 1945 lewat sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Sekalipun dibungkus dengan nama Haluan Ideologi Pancasila, isinya justru menciptakan Norma baru bernama Trisila dan Ekasila,

Mengesahkan RUU HIP sama saja mengembalikan Pancasila yang sudah ditasbihkan oleh para Founding Fathers kembali kepada konsep mentah dari Soekarno pada 1 Juni 1945.

Padahal Soekarno sendiri sudah meninggalkan konsepnya tsb dan menerima kesepakatan tokoh-tokoh lain pada sidang PPKI 18 Agustus 1945.

Bagi yang paham Tata Negara pasti mengerti istilah “die Stuferordnung der Recht Normen” oleh Hans Nawaisky, yaitu tingkatan suatu aturan:

1. Staatsfundamental norm
2. Staatsgrundgesetz
3. Formell gesetz
4. Verordnung & Autonome Satzung

(1) Staatsfundamental norm adalah norma fundamental suatu negara.

Indonesia punya Pancasila.

Perancis punya Liberte, Egalite, Fraternite.

Namanya Fundamental tak boleh diubah…mengubah = meruntuhkan negara tersebut.

(2) Staatsgrundgesetz adalah Konstitusi suatu negara..dalam hal ini UUD 1945.

(3)  Formal Gesetz adalah Hukum Formil dalam bentuk Undang-Undang.

(4) Verordnurn adalah Aturan Pelaksana dari Undang-Undang.

Dan kita tahu Tupoksi DPR hanya membentuk UU..tidak bisa membentuk UUD 1945 apalagi mengubah StaatsFundamental Norm yaitu Pancasila.

RUU HIP yang materinya dapat disimpulkan berupaya mereduksi dan mengubah sila Pancasila, secara tak langsung dapat dianggap sebagai bentuk Makar pada Pancasila.

Hans Kelsen berkata “suatu norma tidaklah berlaku bila dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang”.

Jelas upaya mengubah Pancasila sekalipun dengan kamuflase RUU Haluan Ideologi Pancasila dapat dikatagorikan sebagai upaya mengubah Dasar Negara agar terkesan legal.

Dan ini adalah Pidana.

Mendefinisikan Pancasila tapi membuat norma baru bernama Trisila dan Ekasila.

Kurang kerjaan atau memang punya niat lain?

Bisa dikatakan RUU HIP ini hanya upaya untuk rematch “kekalahan” Soekarno dalam perumusan Pancasila dulu pada 18 Agustus 1945.

Ada yang tak rela usulan Soekarno tak diterima Panitia Sembilan? Makanya mau diulang pembahasannya dalam RUU HIP.

Tak sadar itu bisa mengubah Pancasila yang telah disepakati 18 Agustus 1945.

Dulu menentukan sendiri hari lahir Pancasila pada 1 Juni..padahal secara de jure hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus 1945.

Kini mau membahas kembali Trisila dan Ekasila yang dulu tidak diterima oleh Founding Fathers yang lebih memilih Pancasila 18 Agustus 1945.

Indonesia itu bukan hasil kerja keras satu orang semata …jangan hal yang sudah final coba diutak-atik lagi demi nama seseorang.

Sebab tanpa tindakan tersebut..nama orang tsb sudah besar dan diakui jasa-jasanya.

(Dari twit @dusrimulya)

[THREAD]

Catat !

Pancasila itu sudah final 18 Agustus 1945

Kalau ada yg ingin menggantinya dengan “mendegradasi” lewat UU HIP..mau itu Trisila ataupun Ekasila..maka itu masuk katagori Makar pada Dasar Negara yg sudah final

Makar !

— Young Lawyer (@dusrimulya) June 16, 2020

Rabu, 17 Juni 2020  CATATAN

 
 

portal-islam.id, Rabu, 17 Juni 2020  CATATAN

 

***

RUU HIP Produk Cacat, Menggusur Agama, Harus Ditolak!


Posted on 15 Juni 2020

by Nahimunkar.org


Ilustrasi: Dewan Syariah Kota Solo gelar aksi ‘Tolak RUU HIP’ di Bundaran Gladak Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jateng, Ahad 14 Juni 2020. (Apriyoga/Trans89.com)


Walaupun PDIP dikabarkan mau ‘mengalah’ hingga Tap MPRS nomor XXV tahun 1966 mengeni Pelarangan PKI -Komunisme (yang kini Tap itu tak dicantumkan di RUU HIP) akan dimasukkan ke RUU HIP, tetap saja RUU itu harus ditolak.


Persoalannya adalah: Tidak dimasukkannya Tap MPRS 25/1966 (kemudian diprotes ramai2) itu hanya merupakan sebagian dari masalah besar yang menandai cacatnya RUU ini. Justru ada yang lebih prinsipil lagi, yaitu bahwa yang namanya ideologi itu bukan untuk diwadahi di UU (undang undang), tapi di konstitusi/ UUD (Undang Undang Dasar). Maka bagaimanapun, RUU HIP itu tidak diperlukan sama sekali, karena Ideologi itu bukan untuk diwadahi di Undang Undang.


Secara sederhana untuk memudahkan pemahaman: ibaratnya satu bangunan rumah, komponennya harus diletakkan pada tempatnya masing-masing. Genteng atau apapun sebagai penahan hujan dan panas itu merupakan bagian yang ditaruhnya di atap. Bukan di lantai. Bila dipaksa untuk salah letak, maka atapnya jadi bolong, tapi gentingnya malah ditata di lantai. Apa ga’ hancur itu rumah? Begitu gambaran secara sederhananya.


Jadi bagaimanapun, RUU HIP harus ditolak mentah2. Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yaitu ‘ideologi’ yang tempatnya itu di konstitusi namun akan ditaruh di Undang-Undang, yang kini diproses berupa RUU di DPR. Tentu saja harus ditolak. Maka sudah benar, ketika MUI se-Indonesia menabuh genderang jihad melawan RUU HIP itu.


Apalagi muatan RUU HIP itu jelas menyingkirkan agama, berbau anti agama, mendudukkan agama sejajar dengan budaya, bahkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa pun dibuang. Maka sekali lagi, sudah benar itu seruan ‘tolak RUU HIP’ di mana2 itu.


Bagaimana Umat Islam akan mau menerima RUU HIP yang membuang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Bagaimana pula Umat Islam akan mau menerima RUU HIP yang menurunkan derajat agama selevel dengan budaya. Tidak mungkin.


Umat Islam meyakini, agama (Islam) itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, suci, dan kebenarannya mutlak. Sedangkan budaya itu buatan manusia, tidak suci, dan apalagi mutlak benar, sama sekali tidak. Maka menyejajarkan agama dengan budaya itu tidak akan dilakukan kecuali oleh pihak yang ingin membasmi agama, menggusur agama, dan anti agama.


Gambaran yang sebenarnya tingkatnya hanya berbeda sedikit pun, bila disejajarkan, maka akan jadi kacau keadaannya. Misalkan, bini kalian para pembuat RUU HIP, disamakan atau disejajarkan dengan pembantu rumah tangga kalian (walau sang pembantu rumah tangga alias babu kalian itu lebih cantik dari bini kalian, misalnya) apakah tidak mencak2 itu sang bini? Padahal, bedanya juga hanya sedikit. Bini juga manusia, babu juga manusia. Bahkan sang babu mungkin lebih cantik. Tetapi, ketika disamakan itu sang bini dengan sang babu, maka kacaulah rumah tangga jadinya.


Oleh karena itu, bagaimanapun (kembali ke RUU HIP), RUU HIP yang kenyataannya memberi peluang kepada bangkitnya PKI-Komunis dan bahkan menggerus agama, menyingkirkan agama, menggusur agama, dan mendegradasi derajat agama itu tidak boleh tidak harus ditolak!


Sekian!


(nahimunkar.org)

 


 

(Dibaca 337 kali, 1 untuk hari ini)