RUU HIP Dianggap Berikan Kelonggaran Paham Komunis


Ilustrasi foto/ trendsmap.com/

Jakarta, Beritasatu.com – Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) hingga kini masih menjadi salah satu RUU yang mendapat sorotan banyak pihak. RUU tersebut mendapat sorotan lantaran dinilai sebagai salah satu RUU kontroversial yang akan memberikan kelonggaran terhadap penyebaran paham komunisme.

 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB), Bidang Organisasi dan Pemerintahan, Meridian Ramadir, menilai, Indonesia yang berpancasila dan menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertama tidak memberi ruang pada komunis hidup di Indonesia.

 

Menurutnya, penyebaran paham komunis melalui Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah dilarang melalui TAP MPRS/NO XXV/MPRS/1966 tentang Komunisme, Marxisme-Leninisme. Karena itu, jika dalam kenyataannya RUU HIP justru memberikan kelonggaran terhadap komunis maka akan mendapat penolakan keras dari masyarakat.

 

 

“Di samping alasan sejarah juga ada fakta-fakta yang membuat Partai Bulan Bintang menolak penghapusan TAP MPRS/NO XXV/MPRS/1966 tentang Komunisme, Marxisme-Leninisme,” kata Meridian Ramadir, di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

 

Dirinya mengingatkan, peristiwa kelam penyebaran paham Komunis di Indonesia yang berujung pada upaya kudeta pada 30 September 1965 oleh PKI adalah sejarah yang tidak akan pernah bisa dihapus sampai kapanpun.

 

Karena itu upaya untuk memperlemah dan menghapus sejarah kebiadaban PKI secara sistematis melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila harus dilawan dengan segala mekanisme Kontitusional. Tidak boleh ada setitik celahpun diberikan untuk menghapus Tap MPRS/XXV/ MPRS/1966 tentang Komunisme, Marxisme-Leninisme.

 

Saat ini, PBB sendiri memandang ideologi Komunisme, Marxisme-Leninisme sudah tidak rasional dan sudah tidak dapat diterima di kehidupan masyarakat Modern. Di samping itu kehidupan di Indonesia juga sudah sangat berbeda dengan kehidupan dengan masa lalu. “Masyarakat Indonesia pada saat ini lebih agamis dan menjalankan aturan aturan agama sebagai pedoman kehidupan mereka,” ucapnya.

 

Di sisi lain, negara-negara nenek moyang asal paham ideologi komunis yang kuat sudah tidak ada lagi. Negara yang masih menggunakan paham komunis seperti Rusia dan Tiongkok hanya menggunakannya sebagai simbol dan kenyataannya, kehidupan yang dijalankan sekarang lebih ke arah Sosialis-Kapitalis.

 

Berdasarkan fakta dan sejarah yang ada, PBB pun menganggap tidak sesuai jika Tap MPRS/NO XXV/MPRS/1966 tentang Komunisme, Marxisme-Leninisme dihapuskan. Mengingat, Paham Komunisme masih sebagai ajaran yang dilarang di Indonesia.

 

“Jika hal ini tetap tidak dimasukan ke dalam RUU HIP malah justru akan menimbulkan polemik baru di Indonesia, dimana akan ada pihak pihak yang menggunakan dan memprovokasi hal tersebut dan mengarah ke perpecahan masyarakat,” tutupnya.

 

Sumber: BeritaSatu.com, Yeremia Sukoyo / EHD Rabu, 27 Mei 2020 | 10:11 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 303 kali, 1 untuk hari ini)