RUU HIP Masih Bertengger di Prolegnas Prioritas 2020 Baru yang Disahkan DPR

Di antara 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 hasil Rapat Paripurna DPR RI
di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (16/7) adalah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Padahal protes keras terjadi di mana-mana terhadap RUU HIP yang dinilai berisi penggantian Pancasila dengan ideologi komunis dan memberi peluang bangkitnya PKI Komunis yang telah dilarang dalam Tap MPRS XXV 1966.

RUU HIP itu juga diniliai oleh para pemrotes sebagai menggusur sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, diganti dengan Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Itu dinilai para pakar sebagai menghapus agama, disamakan dengan budaya. Maka penolakan keras dilancarkan di mana-mana, namun tampaknya justru RUU HIP itu tetap dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 yang baru. Maka suara yang menilai bahwa DPR akan menelikung masyarakat, rupanya mulai perlu ditunggu bagaimana akhirnya nanti setelah reses. Apakah DPR akan mencabut RUU HIP yang mengganti Pancasila dengan ideologi komunis yang diusung PDIP itu, atau menggantinya, yang kalau hanya diganti maka sudah ada ancaman untuk didemo kembali atau diprotes untuk dicabut lagi. Karena mengenai ideologi itu ranahnya bukan undang2 tapi adalah konstitusi. Bahkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pun mengemukakan ancaman itu.

Mengenai masih adanya RUU HIP di Prolegnas yang baru, inilah beritanya.

***


DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2020 Baru, Masih Ada RUU HIP

Ilustrasi Rapat Paripurna DPR RI. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia — 

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan sebanyak 37 rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 hasil evaluasi. Salah satu di antara 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 itu ialah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Keputusan pengesahan Prolegnas Prioritas 2020 hasil evaluasi ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan seluruh anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna.

“Apakah laporan Baleg atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas Prioritas RUU Prioritas 2020 dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (16/7).

“Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna DPR.

Selain RUU HIP masih ada, dalam daftar Prolegnas Prioritas hasil evaluasi itu pun tak terdapat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang telah diminta Komisi VIII RI untuk dicabut.

Berikut daftar 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 hasil evaluasi yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR.

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
2. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
4. RUU tentang Jabatan Hakim
5. RUU Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
8. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)
9. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan nasional
13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
14. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI)
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
16. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (HIP)
17. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
20. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
21. RUU tentang Ketahanan Keluarga
22. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
23. RUU tentang Profesi Psikologi
24. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
25. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
26. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus law)
27. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus law)
28. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
29. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
30. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
32. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus law)
33. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
34. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
35. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
36. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
37. RUU tentang Daerah Kepulauan

Sebelumnya, siang ini pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menggantikan RUU HIP. Mahfud mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengirim surat ke DPR terkait sikap resmi pemerintah soal RUU HIP ke gedung wakil rakyat tersebut.

“Saya membawa surat presiden berisi tiga dokumen, satu surat resmi presiden kepada ibu, lalu ada dua lampiran lain yang terkait dengan RUU BPIP,” kata Mahfud di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7).

Ia datang ditemani sejumlah menteri lain yakni Menhan Prabowo Subianto, Menkumham Yasonna H Laoly, Mensesneg Pratikno, Menpan RB Tjahjo Kumolo, dan Mendagri Tito Karnavian.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat mengakhiri polemik RUU HIP setelah pemerintah mengajukan RUU BPIP.

Puan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu kembali. Dia minta masyarakat fokus menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) dan dampaknya yang sedang menghantam Indonesia.

“Segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dengan RUU HIP sudah dapat kita akhiri dan kita kembali hidup rukun dan damai,” kata Puan yang didampingi rekan pimpinan DPR lain menyambut rombongan Mahfud.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan mengenai pencabutan atau penggantian RUU HIP baru akan dibahas dewan setelah masa reses.

Untuk diketahui, DPR akan menjalani masa reses kurun waktu 17 Juli-13 Agustus 2020.

“Mekanisme akan dibicarakan apakah dicabut atau penggantinya ini akan diatur masa sidang depan,” kata Dasco lewat pesan singkat, Kamis.

Sementara itu, dari pagi hingga petang ini di depan kompleks DPR/MPR berlangsung demonstrasi yang dilakukan atas dua RUU oleh massa yang berbeda. Massa pertama yang digawangi PA 212 hingga FPI melakukan aksi menolak pembahasan RUU HIP. Sementara itu, massa kedua adalah elemen buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi menolak pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

(mts/kid) 

CNN Indonesia | Kamis, 16/07/2020 17:00 WIB

 

***

Mari kita simak berita tentang DPR menelikung

***

DPR akan Menelikung Rakyat Indonesia dengan Ganti Nama RUU PIP & Disahkan Jadi UU


Posted on 6 Juli 2020

by Nahimunkar.org


DPR akan Menelikung Rakyat Indonesia dengan Ganti Nama RUU PIP & Disahkan Jadi UU

 
 

 

 
 

DPR akan menelikung rakyat Indonesia dengan mengganti nama RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan disahkan menjadi undang-undang.

“Kalau dilihat perkembangannya, RUU HIP diganti nama RUU PIP dan DPR menelikung rakyat Indonesia dengan mensahkan RUU HIP menjadi UU,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Senin (6/7/2020).

Menurut Muslim, sampai sekarang DPR mengabaikan rakyat Indonesia yang meminta mencabut RUU HIP dari prolegnas.

“Belum dicabut artinya RUU HIP akan terus dibahas dan komprominya diganti nama RUU PIP dan langsung disahkan menjadi undang-undang,” jelasnya.

Muslim mengatakan, DPR terbiasa menelikung rakyat seperti pengesahan RUU KPK hasil revisi, RUU Minerba. “Nantinya pihak DPR meminta yang menolak pengesahan RUU PIP melakukan judical review ke Mahkmah Konstitusi,” papar Muslim.

Kata Muslim, melihat Mahkamah Konstitusi sekarang ini, kemungkinan besar judicial review UU PIP akan ditolak.

suaranasional.com, 06/07/2020ByIbnu Maksum

 
 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 212 kali, 1 untuk hari ini)