Ilustrasi: antaranews.com

  • Persetujuan Pemerintah dan DPR terhadap RUU Intelijen diputuskan dalam Rapat Kerja bersama pemerintah pada Kamis (29/9) malam. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa pada sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang yang dijadwalkan sebelum 28 Oktober.
  •  Keputusan Komisi I DPR yang menyetujui draf RUU Intelijen, lalu segera disusul keputusan seluruh fraksi di DPR, kemudian akan disahkan jadi undang-undang  itu dinilai tergesa-gesa. Pembahasan RUU Intelijen tidak melibatkan publik. Padahal, pasal-pasal dalam RUU tersebut akan memberi dampak besar terhadap masyarakat.
  • Draf RUU Intelijen Negara yang telah disepakati semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, masih menyisakan ruang multi tafsir dalam penerapannya. Pasal-pasal dalam draf tersebut juga dinilai masih mengancam kebebasan masyarakat.
  • Bila tetap dipaksakan juga, maka UU itu akan digugat, diuji (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
  • Meskipun telah menjelaskan bahwa penggalian informasi tidak termasuk melakukan penangkapan dan penahanan, namun pada praktiknya tetap berpotensi multitafsir.
  •  Dalam pasal itu disebutkan yang dimaksud dengan penggalian informasi adalah upaya terakhir untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan akurat, antara lain dengan melakukan pengintaian, penjejakan, pengawasan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan. Dalam pasal ini harus mampu dipastikan bahwa tidak ada multitafsir dalam praktiknya.

Inilah berita-berita seputar RUU Intelijen yang dinilai tergesa-gesa dan menurut poster pendemo di antaranya disebut sponsoran asing itu.

***

RUU Intelijen Dinilai Masih Ancam Masyarakat Sipil

Jakarta – Koalisi Advokasi Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara menilai Draf RUU Intelijen Negara yang telah disepakati semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, masih menyisakan ruang multi tafsir dalam penerapannya. Pasal-pasal dalam draf tersebut juga dinilai masih mengancam kebebasan masyarakat.

“Ada ruang multi tafsir dalam penerapannya, masih mengancam kebebasan masyarakat sipil, dan masih memberikan ruang keterlibatan intelijen di lembaga hukum,” kata Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), yang tergabung dalam koalisi, dalam jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta, Jumat 30 September 2011.

Haris mengemukakan sejumlah catatan dalam RUU Intelijen, misalnya soal ancaman pemidanaan bagi setiap orang yang membocorkan rahasia intelijen. Menurut dia, penggunaan kata “setiap orang” tidak tepat. Karena kalau aturan ini disahkan, berati setiap orang berpotensi untuk dipidana.

“Pencantuman kata setiap orang itu tidak tepat karena ini adalah Undang-Undang intelijen,” kata Haris. Selain itu, kata dia, juga harus diatur bagaimana membangun lembaga intelijen terkait ingformasi yang membayahakan kepentingan nasional.

Dia juga mengkritik soal kewenangan intelijen melakukan pendalaman informasi. Istilah “pendalaman informasi” menurutnya, hanya mengubah istilah sebelumnya, dari penangkapan, penanganan, dan pemeriksaan intensif.

Jika menoleh pada kejadian di tahun 1965, Haris mengaku khawatir nantinya intelijen bisa menangkap orang dengan mudah dengan alasan pendalaman informasi itu. Seperti tahun 1965, banyak orang dipanggil untuk pendalaman informasi, tetapi akhirnya mereka ditahan.

Haris juga menyoroti soal wewenang penyadapan. Dalam aturan soal penyadapan dijelaskan intelijen bisa menyadap dengan catatan disertai minimal dua alat bukti. Padahal dua alat bukti itu mengacu pada KUHAP (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan itu masuk kewenangan polisi. “Artinya, pasal itu multi tafsir. Yang paling buruk, lembaga intelijen bisa mengintervensi lembaga penegak hukum dengan alasan untuk penyadapan.”

RINA WIDIASTUTI, JUM’AT, 30 SEPTEMBER 2011 | 18:12 WIB/ TEMPO Interaktif

***

Komisi I DPR Terburu-buru Setujui Draf RUU Intelijen

Jakarta – Keputusan Komisi I DPR yang menyetujui draf RUU Intelijen dinilai tergesa-gesa. Wakil Ketua LSM HAM Setara Bonar Tigor Naipospos mengatakan, pembahasan RUU Intelijen tidak melibatkan publik. Padahal, pasal-pasal dalam RUU tersebut akan memberi dampak besar terhadap masyarakat. Contohnya soal pemeriksaan aliran dana kepada pihak-pihak yang dicurigai oleh intelijen tanpa adanya bukti yang mendukung. Setara menilai, draf RUU Intelijen memberikan kewenangan terlalu besar kepada intelijen yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Waktu pembahasan sebenarnya bisa diperpanjang satu sampai dua bulan agar bisa mengklarifikasi lebih banyak. Apalagi sebelumnya RUU intelijen itu dibahas secara tertutup dengan mengundang sejumlah pihak dan kemudian langsung disahkan untuk dibawa ke Paripurna. Jadi terkesan ada upaya percepatan dan hanya sekadar aja untuk mendapatkan masukan tanpa melibatkan publik dan dibawa ke paripurna.”

Wakil Ketua LSM HAM Setara Bonar Tigor Naipospos menengarai, percepatan pembahasan RUU Intelijen dipicu terjadinya konflik di Ambon dan kasus serangan bom bunuh diri di Solo. Menurut dia, RUU Intelijen berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi apabila tetap disahkan pada Sidang Paripurna DPR. Semalam, sembilan fraksi di Komisi I DPR menyetujui draf RUU Intelijen. Rencananya, RUU Intelijen akan segera dibawa ke Sidang Paripurna DPR untuk disahkan. FRIDAY, 30 SEPTEMBER 2011 10:09

DODDY ROSADI / KBR68H.

***

Materi  RUU Intelijen Negara Belum Maksimal

Ary Wibowo | Heru Margianto | Jumat, 30 September 2011 | 16:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi I DPR telah menyepakati untuk membawa Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara ke sidang paripurna DPR untuk dilakukan pengesahan. Namun, keputusan itu dinilai terlalu cepat karena masih banyak hal yang seharusnya dilakukan pembahasan lebih lanjut, terkait materi-materi di dalam RUU tersebut.

“Meski sejumlah usulan masyarakat sipil dapat terakomodasi di materi UU ini, namun secara umum UU Intelijen ini belum maksimal dalam mengatur

lembaga intelijen negara sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, hukum, dan demokrasi,” ujar Koordinator Kontras Haris Azhar saat melakukan jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (30/09/2011).

Dikatakan, naskah RUU Intelijen belum memberikan definisi yang jelas dalam hal keamanan nasional, ancaman keamanan nasional, hak-hak dasar dengan asas retroaktif, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil. Menurut Haris, perlindungan terhadap warga negara tidak terlihat sebagai dasar paradigma RUU tersebut.

“Asas-asas penyelenggaraan intelijen dalam Pasal 2 RUU ini belum lengkap dan jelas. Seharusnya di dalamnya juga mencantumkan asas taat kepada hukum, menghormati HAM, tidak berpolitik, tidak menjadi anggota organisasi apapun di luar intelijen, dan tidak melakukan tindakan represif,” katanya.

Selain itu, terkait kewenangan untuk melakukan penggalian informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 RUU tersebut juga masih belum diatur secara spesifik. Menurut Haris, meskipun telah menjelaskan bahwa penggalian informasi tidak termasuk melakukan penangkapan dan penahanan, namun pada praktiknya tetap berpotensi multitafsir.

“Dalam pasal itu disebutkan yang dimaksud dengan penggalian informasi adalah upaya terakhir untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan akurat, antara lain dengan melakukan pengintaian, penjejakan, pengawasan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan. Dalam pasal ini harus mampu dipastikan bahwa tidak ada multitafsir dalam praktiknya,” jelas Haris.

Ditambahkan, kekhawatiran lain yakni tercantum dalam pasal 29 huruf (d), yang menyebutkan bahwa BIN dapat bertugas membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang atau lembaga asing juga dinilai belum maksimal. Ia juga mengatakan, dalam pasal tersebut, BIN dapat memberikan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap orang atau lembaga asing di Indonesia.

“Pengaturan seperti ini tentunya akan sangat mengancam bagi kebebasan organisasi masyarakat sipil dari luar yang hendak beraktivitas di Indonesia. Dengan alasan mengancam serta kepentingan nasional, intelijen negara dapat secara mutlak melarang kehadiran sebuah organisasi masyarakat sipil asing di indonesia,” katanya. /kompas.com

***

Bila Disahkan, UU Intelijen bakal Digugat

Penulis : Ghani Nurcahyadi

Kamis, 29 September 2011 04:30 WIB

JAKARTA–MICOM: RUU Intelijen harus segera dirombak untuk menghindari UU tersebut dari pasal-pasal krusial yang selama ini menuai penolakan dari publik. Bila dipaksakan, menunjukkan adanya hidden agenda dalam RUU tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Setara Institue Bonar Tigor Naipospos seusai konferensi pers di kantor Setara Isntitute, menyikapi RUU Intelijen yang akan segera disahkan. “Kalau dipaksakan berarti terbukti ada hidden agenda” Ujarnya, Rabu (28/9).

Adanya kewenangan penggalian informasi dan pemeriksaan aliran dana juga pasal-pasal krusial lainnya, menurut Bonar, merupakan bentuk extent power yang kuat kepada agen intelijen.

UU tersebut menurutnya, juga tidak secara tegas mengatur bagaimana koordinasi intelijen antara Badan Intelijen Negara (BIN) selaku koordinator dengan intelijen yang ada di institusi lainnya.
Bonar menyatakan, dengan masih banyaknya pasal-pasal krusial dalam RUU Intelijen, Setara Institute dan beberapa elemen masyarakat lain akan berusaha memaksa DPR untuk membahas kembali RUU tersebut.

“Bila tetap dipaksakan juga, maka UU itu akan diuji (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tegasnya. (OL-8) http://www.mediaindonesia.com

***

RUU Intelijen Masih Mengandung Pasal Krusial

Jakarta | 19:51 Fri, 30 Sep 2011

Jurnas.com | RUU Intelijen Negara yang tengah dibahas DPR saat ini dinilai bermasalah secara norma dan berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasinya ke depan.

“Sebab ditengarahi berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM,” kata Koordiantor Koalisi Advokasi RUU Intelijen Negara Mufhti Makaarim dalam konferensi pers tentang RUU Intelijen di kantor KontraS, Jumat (30/9).

Masalah dalam RUU Intelijen ini di antaranya perlindungan terhadap warga negara tidak menjadi dasar paradigma RUU ini. “Malah justru perlindungan pada kedaulatan negara,” katanya. Dicantumkannya pasal-pasal dengan istilah yang multitafsir dan tanpa penjelasan yang rinci, kata Mufthi, juga menjadi ancaman terhadap kebebasan sipil.

Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan penyadapan (pasal 30), penggalian informasi (pasal 34), pemberian rekomendasi berupa persetujuan dan penolakan terhadap orang atau lembaga asing untuk masuk ke Indonesia (pasal 29 d), pasal 26 jo pasal 44 jo pasal 45 tentang rahasia intelijen, dan usulan pasal 15 yang membahas rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi.

“Pasal 15 ini tidak mencantumkan rujukan peraturan perundang-undangan dan definisi dari masing-masing istilah,” kata Mufthi. Pemulihan efektif memiliki tiga dimensi dan menjadi kewajiban negara jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran HAM.

Ketiga dimensi tersebut adalah melakukan pengungkapan kebenaran atau investigasi (duty to truth seeking), prosekusi dan penghukuman bagi pelaku yang bersalah (duty to prosecute and punish) dan pemberian ganti rugi kepada korban (duty to provide reparation).

Penulis: Gema Trisna Yudha/ jurnas.com

***

RUU Intelijen Rawan Disalahgunakan

Oleh : Rachmad Yuliadi Nasir | 30-Sep-2011, 21:39:58 WIB

KabarIndonesia –Tindak kejahatan terus berkembang sejalan waktu dan kemajuan peradaban manusia. Pada perkembangannya menyangkut segala aspek yaitu modus operandi, locus delicti yang tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara, pelaku dan korban kejahatan yang tidak lagi hanya melibatkan warga negara satu negara. Hal ini sebagai dampak perkembangan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, globalisasi dan perkembangan teknologi dewasa ini.

Intersepsi atau penyadapan sesuai dengan pasal 31 UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, mencatat transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Salah satu poin penting dari RUU Intelijen  adalah pemberian mandat kepada lembaga intelijen untuk melakukan intersepsi (penyadapan) terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan suatu negara. Selain lembaga intelijen, beberapa institusi negara saat ini sudah memiliki kewenangan untuk melakukan intersepsi berdasarkan amanat undang-undang yang secara limitatif mengaturnya sehingga kaidah lawful interception terpenuhi.

Lawful interception sendiri berarti suatu penyadapan dan pengawasan terhadap aktifitas komunikasi secara sah atas nama hukum dari suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh peraturan tertentu kepada individu maupun kelompok. Agar suatu intersepsi itu sah dimata hukum, haruslah di dasarkan pada aturan atau perundangan yang mengaturnya dan teknis serta prosedur yang memadai.

informasi telah menjadi komoditas dan mulai dominan dalam kehidupan masyarakat. dilain pihak masyarakat menghendaki suatu keterbukaan informasi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktek-praktek KKN.

Bagi Polri, tata cara penyadapan di atur dalam peraturan Kapolri No.5 tahun 2010 yang disahkan tanggal 24 Februari 2010. Disisi lain ada informasi yang tetap harus dibatasi dari akses masyarakat, terutama yang mengandung akibat pada terganggunya ketertiban umum, keamanan maupun pertahanan negara.

Wartawan rawan disadap, ini terkait kasus tindakan penyadapan telepon genggam yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas wartawan majalah Tempo,  penyadapan atas wartawan investigatif dari salah satu media terkemuka itu adalah tanda-tanda bahaya yang menandakan kebebasan pers di negeri ini kembali terancam.

Jika komunikasi wartawan yang melakukan tugas jurnalistik di bawah naungan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bisa dengan seenaknya disadap dengan dalih penegakan hukum, maka masa depan kebebasan pers di negeri ini sudah gelap gulita. Terlebih jika benar penyadapan itu dilakukan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang selama ini justru melakukan pelanggaran hukum dengan manipulasi pajak yang merugikan negara sampai triliunan rupiah.

Kita lihat cara-cara Polda Metro Jaya menegakkan hukum dengan mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap kebebasan pers dan hak wartawan mencari informasi yang dilindungi undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akhirnya menyepakati draf Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara. Dalam rapat pembicaraan tingkat pertama, Kamis 29 September 2011, sembilan fraksi yang ada di Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR menyatakan setuju.

Poin-poin krusial tersebut di antaranya, pasal penyadapan, pasal penggalian informasi, posisi Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga koordinator seluruh lembaga intelijen, dan pembentukan Tim Pengawasan Intelijen dan Dewan Kehormatan Intelijen. Rapat dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar dan Kepala BIN Sutanto beserta jajarannya.

RUU Intelijen adalah satu-satunya rancangan undang-undang yang dalam proses persiapan dan pembahasannya tidak perlu kunjungan kerja ke luar negeri oleh DPR. RUU Intelijen adalah yang pertama di DPR yang tidak diiringi kunjungan kerja ke luar negeri.

Semua fraksi di Komisi I DPR sepakat menolak pasal penangkapan dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen. Namun, dalam rancangan yang sudah akan disahkan pada pembahasan tingkat pertama itu, Komisi Pertahanan tetap mengakomodir pasal penyadapan. Masalah penyadapan pun harus mendapat penetapan dari pengadilan.  Pasal tentang penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen akan diberlakukan pada operasional Badan Intelijen Negara (BIN). (*)/kabarindonesia.com

***

Umat islam jauh-jauh hari telah mengkritisi draf RUU Intelijen. Di antaranya sebagai berikut:

Berikut Draft RUU Intelijen yang dikritisi ormas-ormas Islam :

Pertama, terdapat kalimat yang tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga berpeluang menjadi pasal karet. Seperti frase “ancaman nasional” dan “keamanan nasional”. Juga frase “musuh dalam negeri”, tidak jelas siapa dan apa kriterianya.

Rumusan yang tidak jelas cenderung multitafsir sehingga sangat mungkin disalahgunakan. Bisa jadi, sikap kritis atas kebijakan pemerintah akan dibungkam dengan dalih mengancam “keamanan nasional” dan stabilitas, serta dianggap musuh “dalam negeri”.

Kedua, dalam pasal 31 disebutkan, bahwa Lembaga Intelejen memiliki kewenangan untuk melakukan intersepsi (penyadapan) terhadap komunikasi dan/atau dokumen elektronik, serta pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat terkait dengan kegiatan terorisme, separatis, spionase, subversi, sabotase dan kegiatan atau yang mengancam keamanan nasional.

Di dalam penjelasan dikatakan, intersepsi itu bisa dilakukan tanpa ketetapan Ketua Pengadilan. Bahkan di ayat 4, pasal yang sama, Bank Indonesia, Bank, PPATK, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga jasa pengiriman uangan, wajib memberikan informasi kepada LKIN atau BIN.

Pemberian wewenang penyadapan tanpa izin pengadilan akan menjadi pintu penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi penyadapan itu didasarkan pada alasan yang definisi, kriteria, dan tolak ukurnya tidak dijelaskan, kabur dan multi tafsir sehingga bisa bersifat subjektif dan tergantung selera.

Akibatnya secara implisit setiap personel intelejen berhak melakukannya. Pemberian wewenang intersepsi tanpa izin pengadilan ini bisa menyebabkan terjadinya penyadapan secara liar dan warga akan terancam hak privasinya.

Ketiga, dalam RUU itu diusulkan pemberian wewenang kepada BIN untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan intensif (interogasi) paling lama 7X24 jam. Usulan itu sama saja memberi wewenang intel BIN untuk mengambil orang yang dicurigai, tanpa surat perintah, tanpa diberitahu tempat dan materi interogasi, tanpa pengacara dan tanpa diberitahukan kepada keluarganya.

Keempat, dalam RUU tidak ada mekanisme pengaduan dan gugatan bagi individu yang merasa dilanggar haknya oleh lembaga intelejen. Rakyat berpotensi menjadi korban tanpa ruang untuk mendapatkan keadilan.

Kelima, RUU Intelejen tidak mengatur dengan jelas mekanisme kontrol dan pengawasan yang tegas, kuat, dan permanen terhadap semua aspek dalam ruang lingkup fungsi dan kerja intelejen (termasuk penggunaan anggaran). Akibatnya, intelejen akan menjadi “super body” yang bisa melakukan apapun tanda kendali.

Artinya, negara menjadi kian sadis pada rakyatnya, inilah yang harus dikritisi. (Daniel Handoko)

http://www.sabili.co.id/indonesia-kita/inilah-draft-ruu-intelijen-yang-dikritisi-ormas-islam/

JUMAT, 08 APRIL 2011 13:37 DWI HARDIANTO/ CyberSabili

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 430 kali, 1 untuk hari ini)