Joko Widodo, mudik ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah menggunakan pesawat AirAsia yang disewa secara khusus di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Jokowi tiba di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat, 25 Juli 2014, pukul 17.35 WIB. Jokowi ditemani istrinya, Iriana Widodo.

Gubernur DKI Jakarta ini dijadwalkan berada di Solo hingga malam takbiran yang jatuh pada Ahad, 27 Juli 2014. Pada Lebaran hari pertama, Jokowi akan berada di Jakarta. Pada Lebaran hari kedua, Jokowi akan kembali mudik ke Solo dan merayakan Idul Fitri bersama keluarganya.

Dalam foto yang dilansir Tempo, terlihat Joko Widodo dan istri mendapat pengawalan selama perjalanan. Keduanya terlihat kompak mengenakan baju berwarna putih. Jokowi melilitkan syal berwarna kuning ke lehernya sedangkan Iriana tampak membiarkan rambutnya tergerai sambil menenteng tas berwarna coklat keemasan.

 ***

Surat Edaran Resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta Terkuak, Anehnya Ahok Malah Berkilah!

Terkuaknya ke publik tentang surat edaran resmi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait aturan seragam sekolah mendapatkan respon dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama atau Ahok.

Anehnya, Ahok selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur saat surat edaran disahkan membantah telah menerbitkan kebijakan tentang penggunaan seragam Betawi pada setiap hari Jumat bagi siswa-siswi di Jakarta. Surat edaran tertulis resmi tanggal 14 Juli 2014 di website resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan alamat url :
http://disdik.jakarta.go.id/images/file/781245-01231818072014@05_EDARAN-Seragam-2014.pdf

“Aku juga bingung. Langsung aja SMS Lasro Marbun (Kepala Dinas Pendidikan). Kalau siswa miskin, gimana caranya harus beli pakaian sadariah (khas Betawi),” kata Ahok kepada wartawan, di Balaikota Jakarta, Jumat (25/7/2014) malam.

Saat masih wawancara itu, balasan dari Lasro Marbun pun masuk ke ponsel Ahok. Lasro membalas pesan Blackberry (BBM) Ahok tentang beredarnya Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor 48/SE/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah di dunia maya.

Menurut Lasro, surat edaran itu mengenai sosialisasi Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Hanya saja, perbedaannya, di dalam surat edaran Dinas Pendidikan itu, pada setiap hari Jumat siswa diimbau untuk menggunakan seragam Betawi (sadariah dan encim). Tidak lagi menggunakan seragam Muslim, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pesan singkat itu, Lasro mengatakan, akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah untuk menyesuaikan kondisi murid dengan penerapan Permendikbud Nomor 45 tahun 2014 itu. Evaluasi bakal dilakukannya setelah Hari Raya Idul Fitri.

 ***

Data Kecurangan Memang Sengaja Disembunyikan Prabowo-Hatta, Agar Para Pengkhianat Tak Mampu Bocorkan Datanya

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sengaja tidak membeberkan data-data yang dimiliki kepada publik karena hanya akan dibuka di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK)

“Dengan begitu, baik Jokowi-JK maupun KPU tidak dengan mudah dapat membaca peta dan bukti kecurangan yang dimiliki Prabowo-Hatta,” kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Sabtu (26/7).

Saleh mengatakan beberapa kasus kecurangan memang sengaja disampaikan untuk sekadar menunjukkan ke publik bahwa Pemilu Presiden 2014 bermasalah.

Hal itu juga dimaksudkan untuk memberikan harapan kepada para pendukung di berbagai daerah sehingga mereka tahu bahwa tindak kecurangan itu tidak dibiarkan begitu saja terjadi.

“Ada perlawanan hukum yang dilakukan demi menjaga suara dan hak konstitusional mereka pada pilpres lalu. Harapan kami, para hakim MK akan berani menorehkan sejarah baru. Sejarah dimana kebenaran diungkap dan yang benar dimenangkan,” tuturnya.

Pada Jumat (25/7), sesuai rencana pasangan Prabowo-Hatta bersama tim Koalisi Merah Putih mendaftarkan gugatan hasil rekapitulasi Pemilu Presiden 2014 ke MK.

Pasangan tersebut sebelumnya dikabarkan telah mempersiapkan seluruh bukti yang akan digunakan untuk membuktikan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2014.

KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014. Di sisi lain, Prabowo Subianto menolak hasil pemilu presiden dan menyatakan menarik diri dari segala proses di KPU.

Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada 9 Juli dan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut dua.

Hasil rekapitulasi KPU atas hasil Pemilu Presiden 2014 menunjukkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen dan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat 70.997.833 suara atau 53,15 persen.

 ***

Kubu Prabowo-Hatta Benar-benar Akan ‘Telanjangi’ KPU Dengan Berbagai Pelanggaran di 33 Provinsi

Tim Pembela Merah Putih (kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa) merinci dugaan pelanggaran Pilpres 2014 di 33 provinsi Indonesia, melalui laporan gugatan yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).Berdasarkan dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 yang telah dipublikasi melalui situs resmi www.mahkamahkonstitusi.go.id, beberapa dugaan pelanggaran yang dapat diinformasikan antara lain terjadi di Provinsi Aceh, yakni adanya kejanggalan bahwa jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih di provinsi itu tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.

Kubu Prabowo-Hatta menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Aceh beserta jajarannya (panitia pemilihan kecamatan dan kelompok penyelenggaran pemungutan suara) tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pilpres yang demokratis tidak tercapai.

Di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Nias Selatan, kubu Prabowo-Hatta mengatakan bahwa KPU setempat menggunakan kekuasaannya untuk mengubah hasil perolehan suara pasangan calon menjadi 100 persen hingga 200 persen.

Pada bagian ini Tim Prabowo-Hatta menyatakan telah mengajukan keberatan kepada panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dan telah diakomodasi dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang di sejumlah TPS, namun rekomendasi itu belum dijalankan KPU di sana.

Lalu di Provinsi Sumatera Barat, diduga terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Hal ini menurut tim Prabowo-Hatta, terindikasi dari jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah.

Di Provinsi Riau, Jambi serta Bangka Belitung, tim Prabowo-Hatta menyatakan bahwa terdapat masing-masing 444.756, 213.789 dan 78.581 pengguna hak pilih yang bermasalah.

Sementara di Lampung dan Jakarta juga terdapat dugaan mobilisasi pemilih melalui DPKtb, di mana khusus di Provinsi DKI Jakarta, pengawas pemilu telah merekomendasikan kepada KPU DKI Jakarta agar dilakukan pengecekan terhadap 5.817 TPS serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 13 TPS, namun hanya rekomendasi PSU yang dijalankan oleh KPU.

Lebih jauh untuk Provinsi Jawa Barat tim Prabowo-Hatta mengaku tidak mendapatkan respon yang kuat dari KPU setempat untuk mengakomodir serta menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang telah diajukan melalui pengawas pemilu.

Sedangkan dugaan pelanggaran lain juga dinilai terjadi di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, seluruh provinsi di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat.

Atas dasar itu dalam petitumnya Tim Pembela Merah Putih yang terdiri dari 95 pengacara memohon kepada MK untuk mengabulkan permohonan seluruhnya.

Persaudaraansejati, 29 Juli 2014

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.742 kali, 1 untuk hari ini)