Said Aqil Siradj Abaikan Bahaya Laten PKI, Padahal Ia Digaji Negara yang Melarang PKI dan Sah Menetapkan Bahaya Laten PKI

Silakan simak ini.

***

 

Maaf Pak Komut !


MAAF PAK KOMUT !

 

Sesuai KBBI: 

Bahaya Laten adalah bahaya yang tersembunyi, terpendam, tidak kelihatan, tetapi mempunyai potensi untuk muncul. 

 

Contoh yang disajikan KBBI adalah: Kita harus waspada terhadap bahaya laten komunis.

 

Jadi mohon maaf Pak Komisaris Utama PT. KERETA API. Pernyataan anda keliru dan rentan menyesatkan Pemahaman masyarakat.

 

Radikal sendiri bisa saja orang tidak beragama. Kita sebut Komunis Radikal. Tapi saya paham arah yang sedang disampaikan Pak Komut merujuk ke agama tertentu. Agama Pak Komut sendiri.

 

(Mohon dicatat, yang saya kritisi Pejabat BUMN yang digaji oleh Negara)

 

Jadi baik Radikal Beragama, Radikal tidak beragama, semua wajib kita waspadai. Termasuk Kelompok Radikal Islamphobia yang selalu memanfaatkan dan menyudutkan Isu Agama untuk mendapatkan amplop coklat.

 

Saya berharap Komut Kereta Api ini ditegur oleh Ketua PBNU, Ketua Muhammadiyah dan semua Ormas Besar Islam di Indonesia.

 

Harus ditegur juga oleh Ketua MPR RI. Karena berdasarkan Konstitusi (Tap MPRS) PKI sah dan disahkan menjadi Bahaya Laten di Negara Republik Indonesia.

 

(By Azwar Siregar)

portal-islam.id, Jumat, 02 April 2021 Azwar Siregar, CATATAN

***

 

Jangan abaikan bahaya laten komunisme

 

Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tidak ada yang berupaya membangkitkan PKI dan membolehkan ajaran komunisme di Indonesia (CNN Indonesia/Andry Novelino)

 

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan tidak ada pihak yang ingin mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Menurutnya, tak ada pula lembaga yang bisa mencabut TAP MPRS tersebut.

Isu tentang pencabutan TAP MPRS No. XXV tahun 1966 menguat ketika RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mulai dibahas di DPR. RUU tersebut tidak mencantumkan TAP MPRS No. XXV tahun 1966 sebagai peraturan konsideran.

“Ada yang resah, seakan ada upaya menghidupkan lagi komunisme dengan mencabut Tap No. XXV/MPRS/1966. Percayalah, secara konstitusional sekarang ini tak ada MPR atau lembaga lain yang bisa mencabut Tap MPR tersebut,” kata Mahfud lewat akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Minggu (31/5).


Jangan abaikan bahaya laten komunisme. TAP MPRS XXV/1966 secara resmi masih berlaku karena bahayanya mengancam bangsa Indonesia sampai dengan saat ini,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini Rabu (13/5)./ CNN Indonesia | Minggu, 31/05/2020 12:01 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 284 kali, 1 untuk hari ini)