Muhammad Said Didu


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Sekretaris Kementerian (Sesmen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, M. Said Didu mengungkapkan biaya kunjungan perjalanan Presiden Jokowi ke Garut yang berlangsung hari ini, Sabtu (19/01), juga dibebankan ke bank milik negara, Bank BNI 46.

Hal itu diungkap Said Didu lewat akun twitter pribadinya, @saididu pada Jumat (18/1) malam.

“Lihat surat ini, Kementerian Desa pun ‘meminta’ BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yang sepertinya kegiatan tersebut bukan acara @BNI,” tulis Said sambil melampirkan sebuah surat dari Kementerian Desa (Kemendes) yang ditujukan ke Bupati Garut.

Dalam surat tertanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes tersebut, di poin 3 tertulis bahwa BNI 46 juga termasuk yang menyediakan fasilitas pada acara kunjungan Presiden Jokowi yang direncanakan berlangsung satu hari.

Ditegaskan oleh Said yang juga mantan stafsus Menteri ESDM saat dijabat Sudirman Said, bahwa penggunaan dana BUMN untuk kegiatan tersebut tidak dibenarkan.

“Dana BUMN tidak boleh digunakan untuk hal-hal seperti ini. Ayo mari kita awasi ‘sponsor’ BUMN yang melanggar aturan,” ujarnya.

Surat dari Dirjen Kemendes yang diunggah Said Didu di akun twitternya @saididu.

Said juga menceritakan pengalamannya saat masih menjabat di era Presiden SBY, bahwa Kementerian BUMN melarang pengunaan dana BUMN untuk kegiatan pemerintah.

“Saat Pak Presiden @SBYudhoyono dapat penghargaan internasional beberapa BUMN ingin buat iklan ucapan selamat tapi kita larang karena uang BUMN hanya boleh digunakan untuk kegiatan BUMN tidak boleh untuk kekuasaan dan biayai pemerintah. Bahkan perjalanan dinas staf Kem BUMN pun tidka boleh dari BUMN,” tuturnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Kemendes maupun BNI 46 terkait surat yang diunggah Said Didud tersebut.

(ARif R)/ seruji.co.id

***

Utang BUMN Terus Membengkak Tembus Rp5.271 Triliun karena Salah Urus dan Campur Tangan Penguasa

Posted on 13 Desember 2018 – by Nahimunkar.com

Ilustrasi foto beritasepuluh

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus membengkak. Saat ini utang perusahaan plat merah itu menembus Rp5.271 Triliun.

“BUMN itu milik negara, bukan badan milik penguasa. Seperti halnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), itu bukan Tentara Penguasa Indonesia. Ini harus kita klirkan,” kata Mantan Sekretaris Meneg BUMN 2004-2012, Said Didu.

Dia kemudian menunjuk contoh penugasan pemerintah terhadap BUMN, yang membuat BUMN merugi.

Inilah beritanya.

***

Utang BUMN Terus Membengkak Karena Salah Urus

Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 12 Des 2018 – 23:46:54 WIB |

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) –Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus membengkak. Saat ini utang perusahaan plat merah itu menembus Rp5.271 Triliun.

Mantan Sekretaris Meneg BUMN 2004-2012, Said Didu menyebut, utang tersebut akibat salah kelola dan campur tangan kekuasaan.

Menurut dia, untuk menghindari BUMN kolaps akibat beban utang yang sudah melebihi kemampuan membayar, perlu ada koreksi total terhadap pengelolaan BUMN.

Hal ini disampaikan Said dalam Diskusi Publik bertema “Selamatkan BUMN sebagai Benteng Ekonomi Nasional”, Rabu (12/11/2018).

“BUMN itu milik negara, bukan badan milik penguasa. Seperti halnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), itu bukan Tentara Penguasa Indonesia. Ini harus kita klirkan,” katanya.

Dia kemudian menunjuk contoh penugasan pemerintah terhadap BUMN, yang membuat BUMN merugi.

PT Pertamina (Persero) yang harus menanggung beban akibat menjual BBM premium di bawah harga keekonomian. Pertamina pun harus menanggung nilai selisih dari harga keekonomisan.

Begitu juga PT PLN (Persero) yang juga terbebani keputusan pemerintah yang tidak memperbolehkan PLN menaikan tarif dasar listrik hingga tahun 2019.

Sementara di pihak lain, harga BBM dan batu bara terus beranjak naik. Keuangan perseroan akhirnya menanggung beban berat.

Walaupun belakangan pemerintah menetapkan DMO batub bara.

“Apabila ada penugasan kepada BUMN tidak ekonomis, pemerintah harusnya mengganti (dengan APBN). Nyatanya tidak, kerugian itu ditanggung oleh BUMN,” ungkapnya.

Dia mengingatkan apabila BUMN sudah mendapat intervensi untuk kepentingan politik, maka kehancuran perusahaan plat merah hanya tinggal menunggu waktu.

“Seperti yang terjadi saat ini, sebagian BUMN sudah terlilit utang besar,” katanya.

Said mengemukakan berdasarkan data Kementerian BUMN saat rapat dengan Komisi VI DPR pada  3 Desember lalu, hingga akhir September 2018, total utang BUMN Indonesia mencapai Rp 5.271 Triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3.311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang. (Alf/bisnis.com)/ teropongsenayan.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 581 kali, 1 untuk hari ini)