JAKARTA (Pos Kota) – Saksi ahli  dari Tim Advokasi Prabowo-Hatta Marwah Daud Ibrahim minta MK mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Kalla, karena adanya unsur terstruktur, sistematis dan massif dalam pembuatan DPT (Daftar Pemilih Tetap ) tambahan dan DPT oplosan.
“Namun  setelah adanya pembuktian audit forensik,” kata Marwah dalam sidang perkara sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilpres  di gedung MK,  Jakarta Pusat, Jumat (15/8/).
Marwah menjelaskan tim forensik ini adalah tim teknologi informasi yang bertugas untuk   mengumpulkan  jejak kecurangan Pilpres di dunia maya.
Meski begitu, dia mengakui audit forensik baru dapat dilakukan, jika MK mengabulkan. Dengan alasan
adanya hambatan pada UU Informasi Teknologi dan Elektronika (ITE).
“Kami sebenarnya bisa melakukan, namun memerlukan license (izin), agar (audit forensik) tidak melanggar UU ITE. Ini sesungguhnya ada jejak teknologi informasinya.”
Solusi  lain dalam mengatasi hasil Pilpres yang lalu berujung pada perkara di MK adalah pemilu ulang. Alasannya, sudah ada anggaran untuk putaran kedua Pilpres, jelas Marwah Daud.
SEBANYAK 12 JUTA
Terkait DPT oplosan, dia mencatat ada selisih  12 juta antara jumlah penduduk 15 tahun ke atas 176 juta dan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 190 juta.
“Jadi, sebenarnya DPKTb 2,8 juta orang, tapi ketika  ketika kami melihat oplosan ini sangat masif jumlahnya. 19 Juta pemilih bodong, ketika  ke kabupaten itu ada 29 juta pemilih,” terang Marwah.
Saksi ahli lain, yang diajukan oleh tim Prabowo-Hatta Margarito  menilai Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tidak sah, sebab tidak memiliki dasar hukum.
“Pelanggaran dalam Pemilu tidak harus dimaknai harus ada pelanggaran terstruktur, sistemik dan masif. Menurut konstitusi,  asal ada pelanggaran maka itu pelanggaran konstitusi. Pelanggaran itu menghilangkan konstitusionalitas itu sendiri. ”
Sebaliknya saksi ahli yang diajukan oleh KPU Didik Supriyanto menyatakan DPKTb sudah ada sejak Pileg (pemilihan anggota legislatif)  dan tidak ada yang mempersoalkan. “DPKTb sudah dipraktikkan pada Pileg 2014 dan tidak ada yang mempermasalahkan,” kata Didik seraya menambahkan  DPKTb pada tingkat TPS waktu  pemungutan suara mungkin ada kekeliruan, tapi bukan berartt DPKTb tidak sah.
DITELEPON JOKOWI
Saksi ahli yang diajukan oleh tim Prabowo Yusril Ihza Mahendra mengaku sempat ditelepon oleh Jokowi dan berbincang terkait  rencana kesaksiannya di MK.
“Tadi malam (Kamis malam),  Pak Jokowi  menelpon saya, saya menerangkan, ‘Pak Jokowi saya hadir sebagai ahli dan diminta oleh pihak Prabowo. Saya akan menyampaikan sesuai dengan keahlian saya dan saya tidak akan memihak manapun, saya hanya akan memihak kepada konstitusi,” tutur mantan Mensesneg ini setelah diminta kesaksian di MK.
“Kalau kemudian  pihak Jokowi komplain, Pak Jokowinya sudah bilang, ‘monggo Pak Yusril, silakan’,”tambah Yusril.
Sementara itu ribuan massa dari barisan pendukung Prabowo-Hatta memenuhi jalan depan gedung MK dan sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka berasal dari massa Gerindra, PAN, PBB serta unsur ormas PPM,  FKPPI  dan buruh pendukung Prabowo-Hatta. (ahi) Jumat, 15 Agustus 2014 20:02:24 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 774 kali, 1 untuk hari ini)