SANKSI Penolak Vaksin Covid-19 Bukan Pidana Kata Menkumham Setelah Ribka Tjiptaning Tak Mau Divaksin

  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah adanya sanksi pidana bagi warga masyarakat yang menolak vaksin.
  • “Tidak ada sanksi pidana terkait sanksi ya. Mungkin perlu disampaikan juga terkait Hari Pers Nasional ini,” ujar Yasonna Laoly, Rabu (13/1/2021) siang.


Menkumham Yasonna Laoly menegaskan tidak ada sanksi pidana bagi penolak Vaksin Covid-19. Pernyataan Yasonna disampaikan sehari setelah politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menolak divaksin. – photocollage/wartakotalive.com/tribunnews.com

 

JAKARTA– Tidak ada sanksi pidana bagi warga masyarakat yang menolak Vaksin Covid-19.

Hanya saja, sanksi penolak vaksin Covid-19 atau kepada mereka yang tidak mau divaksin, pemerintah tetap bisa memberikan sanksi.

Tujuan pemberian sanksi terhadap penolak vaksin tersebut adalah agar tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.

Demikian Menkumham Yasonna Laoly saat berdialog dengan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari, Rabu (13/1/2021).

“Tidak ada sanksi pidana ya (bagi warga yang menolak vaksin). Mungkin perlu disampaikan juga terkait Hari Pers Nasional ini,” ujar Yasonna Laoly.

Pernyataan Yasonna Laoly ini disampaikan sehari setelah politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning (63) secara terang-terangan menyatakan menolak divaksin.

“Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau,” kata anggota Komisi IX DPR saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur PT Bio Farma, kemarin.

Bahkan, kata mantan pimpinan Komisi IX ini, jika Pemprov DKI akan mengenakan sanksi kepada dia dan anak cucunya gara-gara menolak vaksin, dia lebih memilih bayar denda.

 

“Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa,” katanya seperti ditulis Kompas.com.

Menurut Ribka, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat. “Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh,” ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Apa Sanksi Penolak Vaksin Covid-19

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah adanya sanksi pidana bagi warga masyarakat yang menolak vaksin.

Meski demikian, kata Yasonna Laoly, masyarakat tetap diimbau untuk ikut program vaksinasi Covid-19.

Di samping itu, mereka yang tidak mengikuti Vaksin Virus Corona atau Vaksin Covid-19 tetap akan diberi sanksi.

Demikian dikatakan Menkumham Yasonna Laoly dalam dialog dengan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari.

“Tidak ada sanksi pidana terkait sanksi ya. Mungkin perlu disampaikan juga terkait Hari Pers Nasional ini,” ujar Yasonna Laoly, Rabu (13/1/2021) siang.

Pertemuan Panitia HPN 2021 dengan Menkumham Yasonna Laoly berlangsung secara dalam jaringan (daring) atau online melalui fasilitas zoom meeting.

Apa sanksi Sanksi penolak vaksin Covid-19?

Menurut Yasonna Laoly, meski tidak ada sanksi pidana, mereka atau warga masyarkat yang menolak vaksinasi tetap akan kena sanksi.

“Bentuknya sanksi administratif,” katanya.

Menurut Yasonna, sanksi itu dimaksudkan agar bisa mendorong mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Apabila sebagian masyarakat sudah divaksin, maka akan tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.

“Kalau hanya sebagian kecil, maka herd immunity tidak akan terjadi,” ujar Yasonna Laoly.

Dengan terciptanya kekebalan komunitas maka diharapkan Indonesia bisa melanjutkan kegiatan pembangunan dan ekonomi kembali tumbuh.

“Bagaimana caranya agar kita bisa atasi pandemi Covid-19. Semoga ini menjadi perhatian HPN 2021,” ujar Yasonna Laoly.

 

Wakil Menkumham: Sanksi Pidana Penolak Vaksin

Pernyataan Menkumham Yasonna Laoly hari ini berbeda dengan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej sebelumnya.

Menurut Edward Hiariej, masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara.

wartakotalive.com, Rabu, 13 Januari 2021 15:24 Editor: Suprapto

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 349 kali, 1 untuk hari ini)