Pemberitaan oleh Tempo, foto dikutip The Jakarta Post


 AntiLiberalNews – Politisi Partai Gerindra Muhammad Syafii menceritakan pengalamannya saat bertandang ke basis Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso di Poso. Ia mengaku sangat beruntung bisa datang ke Poso dan mendapati suasana yang berbeda dengan apa yang diceritakan media.

“Saya sangat beruntung bisa datang ke Poso. Yang pertama, saya mendapat situasi Poso yang berbeda dengan yang kebanyakan diberitakan. Di media-media diberitakan rawan, seram, dan berbahaya sehingga orang berpikir beberapa kali kalau akan ditugaskan ke Poso. Padahal yang saya lihat suasananya sangat kondusif dan masyarakatnya bisa berdampingan,” ujar Ketua Pansus Revisi UU Terorisme ini kepada Kiblat.net di gedung Torulemba, Poso pada Kamis (21/7/2016).

Ia juga melihat dengan sangat jelas kita persatuan para tokoh masyarakat Poso. Pada akhirnya, politisi Partai Gerindra ini menyadari bahwa tokoh Santoso yang dianggap besar itu ternyata hanya tokoh yang dibesar-besarkan oleh media. Hal itu ia dapati berdasarkan penuturan dari tokoh-tokoh yang ada di Poso, baik Islam maupun Kristen.

“Karena dia (Santoso) dibesar-besarkan, (ada) pengerahan ribuan pasukan aparat, trilyunan anggaran dan bulanan waktu pemburuan seakan-akan menjadi logis,” tambahnya.

Syafii menambahkan dari penjelasan masyarakat yang hidup satu daerah dengan Santoso ternyata Santoso adalah orang biasa. “Dia bikin ribut ndak ada yang takut, dia ditembak mati masyarakat tidak ada yang terkejut. Pokoknya gak ada pengaruh apa-apa gerakan Santoso. Jangankan di Indonesia, bahkan di Poso saja nggak ada masalahnya,” kata dia.

Anggota Komisi III DPR ini menyimpulkan, pengerahan ribuan pasukan dengan biaya trilyunan serta pengejaran yang memakan waktu berbulan-bulan menjadi sesuatu yang aneh. Kemudian, begitu Santoso ditembak buru-buru muncul di media siapa ‘tokoh’ pengganti Santoso yang kabarnya bisa hebat pula dari Santoso, yaitu Ali Kalora dan Basri.

“Ini pasti akan memperpanjang perburuan dan akan menarik cukup banyak dana besar dan akan mengerahkan ribuan pasukan lagi. Padahal menurut saya yang paling penting mereka harus awasi supaya tidak lepas dari Indonesia yaitu Papua. Mungkin pasukan sebesar itu diperlukan untuk mengamankan Papua dari gerakan yang ingin membuat Papua lepas dari NKRI,” pungkasnya.

Edit: Adiba Hasan/antiliberalnews.com

***

 Sebaliknya, yang berikut ini belum tentu banyak yang memberitakan.

***

Anggota DPRD Poso: Aparat Selesai Bertugas, Gadis Poso Banyak yang Ditinggal Hamil

https://www.nahimunkar.org/wp-content/uploads/2016/07/RDPU-anggota-DPRD.webp

rdpu-poso

RDPU anggota DPRD dan segenap aparat keamanan di Poso pada Kamis, (29/01).

Poso (An-najah.net) – Anggota DPRD Poso dari Fraksi Partai Demokrat, Iskandar Lalumpa melayangkan kritik atas pengiriman satu battalion Brimob dari Mako Kepala Dua untuk menangkap pimpinan Mujahididn Indonesia Timur (MIT), Santoso.

Menurutnya, aparat keamanan dalam hal ini kepolisian kurang serius dan gagal dalam menyelesaikan kasus keamanan di Poso.

“Persoalan Poso sudah berlangsung 15 tahun lamanya tapi tak kunjung tuntas. Negara gagal memberikan rasa aman padahal Poso hanyalah kota kecil tidak seperti Papua dan Aceh,” ungkap Iskandar.

Hal itu diutarakannya dalam acara rapat dengar pendapat umum (RDPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso bersama Bupati Poso, Kapolres Poso, Dandim 1307 Poso, Danyon 714 Sintuwu Maroso Poso, dan Detasemen Brimob Pelopor Kabupaten Poso di ruang rapat kantor DPRD Poso pada Kamis, (29/01).

Iskandar juga menyatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2003 dan 2002 tentang penanganan gangguan keamanan tidak sepenuhnya terlaksana, maka dia berharap pada tahun 2015 ini merupakan penanganan yang terakhir.

“Sudah dua inpres yang menyoroti penanganan keamanan di Poso, tapi kenapa sampai sekarang belum aman? Terakhir, Presiden Jokowi menyatakan bahwa awal Januari tahun 2015 ini akan diselesaikan kasus Poso. Maka, kami dari Fraksi Demokrat harus menyatakan bahwa ini penanganan terakhir,” tegas Iskandar.

Menyoroti kedatangan personil tambahan sebanyak satu batalion Brimob, ia menyampaikan agar aparat keamanan juga harus berhati-hati jangan sampai menimbulkan dampak sosial baru ke tengah masyarakat.

“Masyarakat Poso sudah trauma dari kejadian beberapa tahun lalu, di mana saat aparat selesai tugas dan meninggalkan kota Poso, banyak gadis-gadis Poso yang ditinggal dalam kondisi hamil. Ini membuat dampak sosial yang baru,” pungkasnya.(ANwar/kiblat/annajah)

Sumber: an-najah.net/Jan 31, 2015

(nahimunkar.com)

(Dibaca 4.875 kali, 1 untuk hari ini)