JAKARTA (KUH)  – Mulai 2 Oktober tahun ini, atau bertepatan dengan 1 Muharram 1438 H, Pemerintah Arab Saudi menerapkan visa berbayar untuk ibadah haji dan umrah. Namun, kebijakan itu tidak berlaku untuk umrah dan haji pertama. Visa berbayar itu hanya diterapkan untuk pengajuan visa umrah dan haji kedua, dan seterusnya.

Duta Besar Republik Indonesia di Arab Saudi Agus Maftuh Abu Jibril mencontohkan, biaya visa umroh paling tinggi nantinya bisa mencapai 8 ribu real atau sekitar Rp 30 juta.

Untuk biaya umroh kedua sekitar 300 riyal atau Rp 1 juta dan meningkat progresif seterusnya. Selain visa umrah, Pemeritnah Saudi akan menerapkan visa ziarah atau one time entry visa dengan biaya 2 ribu riyal atau sekitar Rp 7 juta.

Agus Maftuh mengakui visa berbayar ini cukup memberatkan. Sebab itu, dalam waktu dekat, pihak kedutaan Indonesia di Arab Saudi akan membicarakan hal tersebut dengan pemerintah Saudi. “Kami sedang berkomunikasi dengan Kemenlu Saudi terkait dengan hal ini karena itu adalah otoritas mereka,” ujarnya.

Seperti dilansir Arab News, Selasa (9/8), pemerintah Arab Saudi memberlakukan biaya visa umrah. Keputusan tersebut diambil atas rekomendasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekornomi dan Perencanaan Saudi, di tengah menurunnya penghasilan dari minyak. Keputusan ini diambil dalam rapat kabinet yang dipimpin Wakil Pelindung Dua Masjid Suci, Pangeran Mohammed bin Naif, di Istana Al-Salam, Jeddah.

Berdasarkan keputusan baru ini, biaya visa sekali masuk atau one-time entry visa untuk umum (bukan untuk naik haji atau umrah) ditetapkan sebesar 2 ribu riyal. Namun bagi jemaah yang baru pertama kali melakukan ibadah haji maupun umrah, biaya tersebut akan ditanggung otoritas Saudi alias tidak dipungut biaya.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah naiknya harga biaya penyelenggaraan umrah maupun haji untuk jamaah yang sudah pernah menunaikan ibadah tersebut. (nrd)

Sumber: kabarumrahhaji.com/Nurdian Akhmad/09 September 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 5.120 kali, 1 untuk hari ini)