Sebut Ponpes Belum Berizin, Pejabat Kemenag Justru Kelabakan untuk Menjawab Pertanyaan


 

Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan dan Ponpes, Kemenag Kabupaten Bogor HA Sihabudin menyebut pondok pesantren Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung milik Habib Rizieq Shihab belum terdaftar atau belum kantongi izin Kementrian Agama. Hal itu kemudian dipertanyakan oleh Habib Rizieq. 

 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan Habib Rizieq kasus kerumunan Megamendung dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (26/4/2021). 

 

Awalnya Habib Rizieq mempertanyakan kepada Sihabudin terkait ada tidaknya utusan dari Kemenag yang memberikan penyuluhan soal pengajuan izin pondok pesantren ke Markaz Syariah.

 

“Pertanyaan saya apa anda pernah datang ke Markaz Syariah untuk penyuluhan?,” tanya Habib Rizieq. 

 

“Belum,” jawab Sihabudin. 

 

“Tidak pernah, apa anda mengirim petugas lain ke Markaz Syariah untuk penyuluhan?” tanya Habib Rizieq lagi. 

 

“Belum,” timpalnya. 

 

“Artinya bukan markaz syariah menolak untuk melakukan pendaftaran, tapi memang penyuluhannya memang belum ada,” kata Habib Rizieq. 

 

Habib Rizieq kemudian mencecar lagi Sihabudin soal perbedaan pondok pesantren yang memiliki izin Kemenag dengan yang tidak. Sihabudin pun membeberkan sejumlah perbedaannya. 

 

“Pertama yang sudah punya izin ketika penyelenggaraan pendidikan formal berhak menerima anggaran negara. Kedua ketika ada bantuan negara kabupaten, provinsi, mau pun pusat dia berhak menerima. Apabila yang belum bila izinnya belum maka dia tidak berhak menerima itu,” tutur Sihabudin. 

 

Sampai akhirnya Habib Rizieq mencecar Sihabudin soal dampak apabila pondok pesantren belum terdaftar atau belum memiliki izin Kemenag. Habib Rizieq mempertanyakan apakah pondok pesantrennya bisa dibubarkan. 

 

“Artinya saya mau tanya lagi yang belum punya izin apa harus langsung dibubarkan?” tanya Habib Rizieq.  

 

“Bukan kewenangan saya menjawab hal itu,” jawab Sihabudin. 

 

“Ya bagus. Kalau belum punya izin sebagaimana tadi ditanyakan hakim ada pesantren dia membangun asrama dulu, membangun mesjid, dulu mengumpulkan santri dulu, kemudian membuat kurikulum dulu itu kan butuh waktu ya. Boleh nggak sebuah pesantren dia bangun mesjid dulu kumpulkan sanksi buat kurikulum katakan tiga tahun berikutnya baru mendaftarkan izin boleh tidak?,” tanya Habib Rizieq. 

 

“Secara aturan boleh,” timpal Sihabudin. 

 

Adapun dalam persidangan 5 orang saksi dihadirkan jaksa yakni dr Ramli Randan selaku Kepala Puskesmas di Kecamatan Megamendung; Dadang Sudiana selaku petugas Bhabinkamtibmas; Kasi Pendidikan dan Pesantren Kemenag Kab Bogor dr. HA Sihabudin; Sundoyo SH selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes; Adang Mulyana kepala Seksi Survilence dan Imunisasi Dinkes Pemkab Bogor. 

 

Sebelumnya, Camat Megamendung Endi Rismawan dan Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah yang dihadirkan sebagai saksi menyebut Habib Rizieq sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas apa yang terjadi di Megamendung. Pasalnya Habib Rizieq dianggap sebagai pemilik Pondok Pesantren Agrikultural Markaz Syariah, Megamendung. 

 

Dalam kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizieq didakwa telah melakukan penghasutan hingga ciptakan kerumunan di Petamburan dalam acara pernikahan putrinya dan maulid nabi Muhammad SAW.

 

Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Habib Rizieq didakwa telah melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor 13 November 2020 lalu. 

 

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com, Senin, April 26, 2021 Hukum, Trending Topic

Foto: Penampakan para saksi yang dihadirkan JPU dalam sidang kasus kerumunan di Megamendung dengan terdakwa Rizieq Shihab yang digelar di PN Jakarta Timur. (Suara.com/Bagaskara)

(nahimunkar.org)

(Dibaca 473 kali, 1 untuk hari ini)