Sumber foto : Istimewa/Basuki Tjahaja Purnama Gubernur DKI Jakarta


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Anggota Komisi II DPR RI dari FPDIP Arteria Dahlan menyesalkan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengeluarkan pernyataan “Orang Bodoh Nurut Saja Sama Orang Pintar” didepan rakyat terdampak reklamasi saat sosialisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Balai kota. Menurutnya, Ahok sudah berperilaku “sok pendekar” yang tak kenal sopan santun.

“Berani itu bukan berarti tidak takut berbuat apa saja, lagi pula Ahok enggak berani dan bukan berjiwa pendekar, dia berani ngomong macam-macam kan karena dia melekat dengan jabatannya beserta hak protokolernya. Apalagi menjadi gubernur Jakarta yang merupakan etalasenya Indonesia,” tandas dia di Jakarta, Minggu (12/06/2016).

Menurutnya, perkataan kasar Ahok di depan rakyat Jakarta akan berimplikasi pada pilkada DKI 2017 mendatang.

“Pastinya rakyat Jakarta tidak buta, mereka saat ini sedang bersabar dan tentunya lebih beradab, tidak mau bereaksi terlalu keras. Kesabaran rakyat nantinya akan bertransformasi dalam pilkada,” tandas Arteria.

Termasuk, lanjutnya, kalkulasi sikap Ahok tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan masyarakat untuk memilih siapa yang pantas memimpin ibukota.

“Kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada pembangunan semata, toh bicara pencapaian hasil masih bisa kita perdebatkan apakah berhasil memimpin Jakarta,” kata dia.

Sementara, menyinggung apakah pernyataan tersebut semakin meyakinkan partainya untuk tidak mendukung calon incumbent itu pada Pilgub DKI nanti, Arteria menegaskan hal itu pastinya menjadi daftar pertimbangan partai.

Sebab, kata dia, pemimpin adalah simbolisasi politik kepartaian partai. Oleh karena itu, setiap sikap tindak perilaku dan tutur kata harus mencerminkan panji-panji perjuangan partai.

“Pemimpin itu cerminan dan menjadi sikap dan kebijakan partai yang hidup. Mutlak hukumnya untuk berdisiplin dan bertindak di dalam jalur kepartaian yang berpihak pada rakyat,”

“Makanya di PDIP, tidak hanya bakal calon kepala daerah itu wajib mendaftar dan mengikuti serta memenuhi persyaratan ideologis, tetapi mereka juga disekolahkan dalam sekolah partai dengan kurikulum dan materi ajar yang komprehensif dan berkarakter kebangsaan dan kerakyatan,” pungkas dia. (icl)

Sumber: teropongsenayan.com/Bachtiar/Minggu, 12 Jun 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.847 kali, 1 untuk hari ini)