Ketua Umum MUI KH Makruf Amin menerima cindera mata dari Wakil Ketua MPR Dr Hidayat Nurwahid usai Halaqah Nasional tentang Hukum Islam kerjasama MUI dan DPR, Kamis (10/12) lalu.


Jakarta (SI Online) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Zainut Tauhid Sa’adi,  mengatakan, sejumlah produk hukum nasional telah mengakomodasi syariat Islam. Hal ini sudah dibuktikan dengan hadirnya berbagai perundang-undangan, seperti Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal (JPH), Pengelolaaan Zakat, dan Penyelenggaraan Haji.

“Tidak bisa dinafikan, regulasi itu memiliki muatan hukum Islam,” kata Zainut saat berbicara dalam halaqah nasional bertajuk “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional” di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12) lalu.

Untuk itu, lanjut Zainut, harus ada lembaga atau pihak yang terus mengawal UU agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, MUI harus terus melakukan pendampingan sekaligus memberikan kontribusi dalam penyusunan perundangan agar nanti dihasilkan regulasi yang sesuai dengan nilai keislaman.

MUI, menurut Zainut, juga dituntut bisa bekerja sama dengan partai politik berbasis Islam. Hal ini penting dilakukan agar upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif dapat diwujudkan. “Saya kira itu (hukum Islam jadi hukum positif) sah saja, asal sesuai konstitusi,” kata anggota Fraksi PPP DPR ini.

Terkait hal itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan, pihaknya akan mengkaji setiap produk perundang-undangan dalam aspek syariah. Untuk itu, MUI akan menggandeng lembaga-lembaga negara yang berwenang dan pihak yang kompeten.

MUI, menurut Kiai Ma’ruf, juga bertekad mengevaluasi hukum positif yang tidak menguntungkan rakyat. Pada saat yang sama, MUI pun akan mengawal aturan-aturan yang dekat dengan isu agama, seperti soal minuman beralkohol. MUI, lanjut Kiai Ma’ruf, akan menggandeng lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal itu untuk membentuk kesamaan pandangan dalam mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam UU.

“MUI akan memantau rancangan undang-undang (RUU), me-review UU yang berlaku, dan mengusulkan UU yang diperlukan,” ujarnya. Setelah halaqah ini berlangsung, kata dia, MUI akan membentuk tim teknis di bawah Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI.

Dalam pandangan Kiai Ma’ruf, Islam memiliki peran besar dalam memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, akan lebih baik jika ajaran Islam bisa diserap dalam hukum formal. Akan tetapi, jika memang belum bisa, setidaknya substansi ajaran Islam bisa terserap. “MUI mendukung ajaran Islam terserap secara demokratis dan konstitusional.”

Perlu pengawasan

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengatakan, perlu peningkatan pengawasan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan umat Islam. Hal itu penting untuk menunjukkan sumbangsih positif Islam dalam pembangunan Indonesia.

“Saya kira yang dibutuhkan adalah pengawasan UU yang mengakomodasi kepentingan umat Islam, seperti asuransi syariah, perbankan syariah, dan pornografi,” ujar Nasir.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera menekankan, pengawasan implementasi UU tersebut sangat diperlukan. Ia mengatakan, dalam UU tersebut, biasanya disebutkan ada kementerian yang bertugas mengawasi pelaksanaannya. Ia mencontohkan UU Jaminan Produk Halal. Menag, selaku penanggung jawab UU tersebut, dinilai perlu ditagih terkait pencapaian implementasinya di lapangan.

Menurut Nasir, jika regulasi-regulasi itu diterapkan secara maksimal maka bisa menampakkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin kepada masyarakat, baik Muslim dan non-Muslim. “Artinya, produk-produk yang mengakomodasi kepentingan umat Islam ternyata bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.

Meski demikian, tambahnya, bukan berarti upaya mendorong penyerapan hukum Islam dalam hukum positif tidak penting. Hal itu, menurutnya, bisa dikerjakan secara beriringan.

red: ummu syakira

sumber: Republia.co.id/suara-islam.com – Sabtu, 12/12/2015 14:56:24

(nahimunkar.com)