foto twitter.com/yusejahtera


Salah satu pengurus PBNU yang paling disorot KH. Muhyidin (PCNU Jember) adalah Drs M Imam Azis, Wakil Ketua Umum PBNU. Muhyidin mengatakan,  (Drs M Imam Azis) mantan Ketua Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta itu pembela PKI tulen.

“Dulu, dia pernah mendatangi saya dan membela PKI mati-matian,” ujarnya ketika dihubungi hidayatullah.com  Rabu (28/42010) pagi.

Oknum yang dinilai sebagai pembela PKI tulen itu kini masih duduk di PBNU, dan menyuara pula bernada  menolak pemutaran film kekejaman PKI yang memberontak tahun 1965, lalu difilmkan, dikenal dengan Film G 30S PKI.

Diberitakan, Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan antar-Umat Beragama PBNU Imam Aziz mengatakan film tersebut tak cocok diputar di era terbuka seperti saat ini.

Inilah beritanya.

***

TNI Ajak Tonton Film G 30S PKI, PBNU: Tak Cocok Diputar Sekarang  

MINGGU, 17 SEPTEMBER 2017 | 16:55 WIB

Adegan film Penumpasan Penghiatan G30S/PKI. journalbali.com

TEMPO.COJakarta – Rencana TNI Angkatan Darat untuk memobilisasi masyarakat menonton kembali film Pengkhianatan G 30S PKI mendapatkan kritik dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan antar-Umat Beragama PBNU Imam Aziz mengatakan film tersebut tak cocok diputar di era terbuka seperti saat ini.

“Itu film propaganda yang dipaksakan untuk membenarkan versi tentara tentang peristiwa 1965,” kata Imam melalui pesan pendek pada Tempo, Ahad, 17 September 2017.

Menurut dia, film tersebut bisa jadi itu efektif pada zaman Orde Baru yang serba tertutup. “Tapi kalau diputar sekarang, mungkin banyak yang akan tertawa terbahak-bahak,” kata Imam.

Imam menyebut film yang dibuat oleh sutradara Arifin C.Noer pada 1984 itu sebagai film horor murahan. Sebab, kata dia, semua sudah terbuka siapa dalang gerakan yang menyebabkan terbunuhnya tujuh jenderal TNI AD tersebut. Begitu juga dengan peristiwa lanjutannya di mana ratusan ribu bahkan jutaan orang yang dianggap anggota dan simpatisan PKI menjadi korban. “Semua sudah enggak rahasia lagi,” kata dia.

Karena itu, jika pemerintah tidak mau mengakui fakta-fakta tersebut, hal itu menjadi urusan pemerintah. “Tapi rakyat sudah tidak percaya kebohongan yang dibuat rezim Orde Baru,” kata Imam.

TNI AD menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G 30S PKI. Instruksi yang ditujukan untuk seluruh jajaran TNI AD di daerah ini menyebar lewat pesan pendek.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan pemutaran film G 30S PKI ini penting untuk mengajak generasi muda membaca sejarah. Ia menilai, sejak era reformasi sejarah, Pancasila, dan budi pekerti kurang diajarkan di bangku sekolah. Dia juga menyebutkan sejumlah alasan lain yang mendasari lembaganya perlu mengajak masyarakat menonton film tersebut.

AMIRULLAH SUHADA | BUDIARTI UTAMI PUTRI/tempo.co

***

Kiai Muhyiddin: NU dalam Ancaman Besar!

Hidayatullah.com–Susunan pengurus PBNU 2010-2015 mendapat kritik tajam dari Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember, KH Muhyiddin Abdus Shomad.

Kritik pedas tersebut menyusul diakomodasinya sejumlah tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) ke dalam struktur baru di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU baru, Dr KH Said Aqil Siradj, MA.

Salah satu pengurus yang paling disorot KH. Muhyidin adalah Drs M Imam Azis, Wakil Ketua Umum PBNU. Muhyidin mengatakan, mantan Ketua Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta itu pembela PKI tulen.

“Dulu, dia pernah mendatangi saya dan membela PKI mati-matian,” ujarnya.

Muhyidin menambahkan, selain pembela PKI, dia juga termasuk tokoh liberal. Selain Azis, menurut Muhyidin, masih banyak pengurus liberal yang tak kalah bahaya lainnya.

Tak pelak, hal itulah yang membuat Muhyidin khawatir. “NU sekarang dalam ancaman besar. Paham Aswaja (Ahlussunnah Waljama’ah) bisa tergerus oleh ideologi liberalisme,” ujarnya ketika dihubungi hidayatullah.com  Rabu (28/4) pagi.  Karena itu, Muhyidin mengimbau agar para ulama NU mewaspadai hal tersebut.

Muhyidin menjelaskan, NU sejak kelahirannya telah menganut ideologi Aswaja. Dan, hal itu juga secara resmi ada dalam AD/ART organisasi. Jadi, ideologi NU sebenarnya adalah Aswaja, bukan liberalisme. Karenanya, dia menegaskan, menampung orang liberal jadi pengurus, berarti menyalahi aturan AD/ART organisasi.

Ketika ditanya bagaimana jika penggerusan paham Aswaja benar-benar terjadi?

“Kami akan siap melawan, dan siap berdialog di depan para kyai,” tegasnya. Muhyidin juga berharap agar para ulama mewaspadai gerakan liberalisme di tubuh NU dan penggerusan paham Aswaja. Jika tidak, tunggu saja kerusakannya. [ans/www.hidayatullah.com] – 2010/04/28/

(nahimunkar.com)