Suasana audiensi tentang vaksin MR di MUI, Jakarta, Selasa (28/8/2018) (Foto: Aisyah/detikHealth)


Selama ini MUI hanya mendapat laporan dari Kemenkes dan para dokter yang dari mereka ada yang melayani penjualan vaksin. Aduan dari orangtua korban vaksin menghentak pihak MUI. Tidak menutup kemungkinan aduan ini bisa mengubah fatwa haram menjadi mutlak.

Menurut Kiai Tengku (Wakil Sekretaris Jenderal MUI) kondisi setiap anak berbeda. Vaksin tidak bisa diberikan ke semua anak. “Harus dilakukan dengan pemeriksaan ketat sebelum vaksin dan wajib meminta izin orangtua. Jika tidak, maka bisa dipidanakan,” ujarnya dikutip klikbalikpapan.co   Selasa, 28 Agustus 2018 Jam: 21:16:17 WIB

Inilah beritanya.

***

Tindak Lanjuti Aduan Orangtua Korban Vaksin MR, MUI: Vaksin Tak Boleh Diberikan ke Semua Anak

Pertemuan orangtua korban vaksin dengan MUI. (dok)

KLIKBALIKPAPAN.CO – Para orangtua yang anaknya menjadi korban vaksin atau kejadian ikutan paska imunisasi atau KIPI, menyampaikan aduan kepada Majelis Ulama Indonesia, hari ini, 28/8/2018.

Mereka diterima Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat KH Tengku Zulkarnain dan Pimpinan Harian MUI lainnya, di kantor MUI, Jalan Proklamasi 51, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini diinisiasi Komunitas Halal Corner dan Komunitas Thinker Parents serta masyarakat Muslim dari pelbagai daerah di Indonesia. Turut hadir mendampingi korban CEO Halal Corner Aisha Maharani, ahli Patologi Anatomi dr. Susilorini, dan sejumlah dokter serta relawan pemerhati korban vaksin atau KIPI.

Menanggapi aduan orangtua korban vaksin, Majelis Ulama Indonesia Pusat berjanji akan menindak lanjuti masalah ini.

Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain, mengaku terkejut mendengar langsung aduan orangtua korban yang anaknya meninggal dunia setelah divaksin. Para orangtua membawa sejumlah bukti kuat dan mempresentasikan kondisi di lapangan.

“Tentu saja tidak berhenti di sini. MUI akan membawa aduan ini ke Kemenkes dan LPPOM MUI,” ujar Kiai Tengku, pada KLIK, Selasa, 28/82018. Ia tidak menduga banyaknya korban jiwa akibat divaksin.

Selama ini MUI hanya mendapat laporan dari Kemenkes dan para dokter yang dari mereka ada yang melayani penjualan vaksin. Aduan dari orangtua korban vaksin menghentak pihak MUI. Tidak menutup kemungkinan aduan ini bisa mengubah fatwa haram menjadi mutlak.

Menurut Kiai Tengku kondisi setiap anak berbeda. Vaksin tidak bisa diberikan ke semua anak. “Harus dilakukan dengan pemeriksaan ketat sebelum vaksin dan wajib meminta izin orangtua. Jika tidak, maka bisa dipidanakan.”

Angelin Rike Hadiana, relawan pencatat data KIPI menerangkan pihaknya menyerahkan data-data korban KIPI kepada MUI. Kemudian diharapkan MUI dapat meninjau kembali fatwa Nomor 33 Tahun 2018 yang membolehkan (mubah) penggunaan vaksin MR meski jelas mengandung babi.

Angelin melanjutkan, dalam catatannya hingga 2018 ini ada 56 orang korban KIPI yang meninggal dunia. Ratusan orang diopname, dan sebagian mengalami kelumpuhan.

 “Ada beberapa orang tua yang akan menempuh jalur hukum,” tutur Angelin. Ia menekankan tujuan pertemuan supaya tidak boleh lagi ada kewajiban vaksin dan dalam memberi vaksin anak tidak boleh dilakukan diam-diam.

“Semua harus izin orangtua, tidak memaksa dan mentaati UU Internasional, UUD 1945 serta UU terkait. Setiap tubuh anak itu berbeda jadi tidak semua main paksa divaksin,” ingatnya.

Salah satu orangtua korban yang anaknya meninggal dunia setelah divaksin, Seliawati Rahardjo, mendesak pemerintah memberi vaksin yang halal dan aman.

“Jangan memaksa vaksin haram dan berbahaya ke anak-anak Indonesia. Anak saya menjadi korban setelah divaksin hingga meninggal dunia,” kisahnya.*/klikbalikpapan.co Selasa, 28 Agustus 2018 Jam: 21:16:17 WIB

***

Selasa, 28 Agu 2018 12:12 WIB

Dorong Uji Klinis, Sejumlah Komunitas Keluhkan Vaksin MR ke MUI

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) hari ini, Selasa (28/8/2018), mengadakan audiensi bersama sejumlah komunitas di antaranya Halal Corner, Komunitas Korban KIPI, dan Komunitas Thinker Parents untuk membahas mengenai masalah vaksin MR. Komunitas yang hadir menyampaikan sejumlah hal seperti misalnya pengujian jangka panjang soal vaksin MR.

Wakil Sekjen MUI pusat, KH Tengku Zulkarnain dan Dr Amirsyah Tambunan, serta Ketua Ketua MUI yakni Dr KH Sodikun MSi, ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, dr Susilorini, Msi.med, SpPA mendorong pihak kesehatan untuk melakukan pengujian klinis lanjutan untuk vaksin MR atau campak rubella.

“Selama ini vaksin lewat fase 3 (uji klinis) dipasarkan, tidak ada uji fase 4, yang melihat post marketing surveillance nya untuk jangka panjang yang panjang. Rata-rata post marketingnya hanya berlangsung 5 tahun tidak sampai 20-40 tahun, padahal kita bicara produksi vaksin menggunakan sel hewan atau sel hewan kemungkinan kerusakan genetik karena pencemaran DNA dari virus hewan, DNA dari hewan, itu bisa menyebabkan mutagenesis pada gen manusia, dan itu sudah diakui oleh WHO,”, jelas dr Rini.

Pertemuan juga dihadiri oleh para orangtua yang mengeluhkan mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Mereka pun mendorong agar pemerintah juga lebih aktif dalam memantau kejadian pasca imunisasi./ health.detik.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 381 kali, 1 untuk hari ini)