Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR yang membawahi bidang Pertahanan, Tubagus Hasanuddin, menilai draf terbaru Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional masih berisi sejumlah pasal krusial yang harus ditolak. Lantaran, jika diterapkan akan menghilangkan esensi dan semangat reformasi.
“Jika kita mau kembalikan peran TNI seperti zaman Orde Baru dulu, mari kita berlakukan UU ini. Tapi, jika reformasi mau dilanjutkan, ya mari kita kritisi,” ungkap Hasanuddin saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).

Hasanuddin, politisi asal PDI Perjuangan ini menjelaskan, dalam RUU itu Pasal 14 ayat 1 menyebutkan status darurat militer diberlakukan bila ada kerusuhan sosial. Menurutnya, status tersebut berlaku bila terjadi pemberontakan senjata atau serangan militer dari luar. “Untuk masalah sosial, misalnya seperti kerusuhan 1998, tak perlu darurat militer. Cukup darurat sipil dan TNI tak perlu masuk,” jelasnya.
Sejumlah pasal lain, seperti Pasal 17 ayat 4, yang menyatakan ancaman potensial ditentukan dan diatur peraturan pemerintah. “Ini bahaya. Karena nanti Presiden boleh membuat skenario apa saja yang jadi ancaman. Jadi kalau ada mogok, misalnya, bisa dikeluarkan perpres untuk mengerahkan pasukan,” tegasnya. (ADI/FRD) RUU Kamnas | oleh Riski Adam

Posted: 25/10/2012 22:13 / Liputan6.com

(nahiimunkar.com)

(Dibaca 919 kali, 1 untuk hari ini)