Ilustrasi : Mohamed Badie, pemimpin Ikhwanul Muslimin (IM) dan sebagian anggota IM yang ditahanWARTAHARIAN.CO/AP

 .

 

Seorang hakim di Mesir menyarankan hukuman mati bagi 683 anggota Ikhwanul Muslimin yang dilarang, termasuk pemimpinnya, Mohammed Badie.

Para anggota Ikhwanul Muslimin itu dinyatakan bersalah dalam bentrokan dan pembunuhan perwira polisi di Minya (di bagian selatan Mesir) tahun lalu.

Sejumlah wanita, anggota keluarga dari para pemimpin itu, yang menunggu di luar ruang sidang di Provinsi Minya, di bagian selatan Mesir, jatuh pingsan mendengar kabar tentang amar putusan tersebut.

“Di mana keadilan!” kata mereka berteriak.

Kecaman terhadap vonis mati telah berdatangan, termasuk PBB mengecamnya bahwa hal itu sebagai pelanggaran hak azasi manusia.

.

Inilah beritanya.

***

Turki: Hukuman Mati di Mesir Aib Besar Dunia

dakwatuna.com – Ankara. Wakil perdana menteri Turki, Bülent Arınç, mengecam vonis mati yang dijatuhkan pengadilan Mesir. Beliau berharap tidak ada seorang pun yang sampai ke tiang gantungan. Kesalahan fatal peradilan Mesir ini hendaknya segera dikoreksi. Seperti diberitakan Anadolu, Senin (28/4/2014).

“Aku mendukung dilakukannya reaksi selayaknya menghadapi vonis itu. Masyarakat dunia harus mencegah eksekusi vonis mati ini. Terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa.” Demikian dinyatakan Arınç dalam wawancara sebuah televisi Turki.

Menurut Arınç, vonis yang dijatuhkan kepada penentang kudeta di Mesir adalah hal yang sangat berbahaya. Hal itu adalah aib bagi seluruh dunia, bukan hanya bagi Mesir saja. Setiap kudeta pasti berbuntut penghukuman orang-orang tertentu dengan tuduhan politis atau tuduhan yang mengada-ada.

“Penjatuhan vonis di Mesir didasarkan pada tuduhan yang sangat sepele, dan dilakukan dengan pengadilan formalitas. Hal ini bukan hanya aib bagi Mesir, tapi aib bagi setiap negara yang tidak memprotesnya,” Arınç menambahkan.

Arınç juga mengungkapkan sikap perdana menteri Erdogan yang sangat khawatir dengan perkembangan di Mesir. Beliau mengharapkan di Mesir ada departemen agama yang kuat dan independen dalam menilai, terutama dalam masalah menerima atau menolak sebuah vonis mati. (msa/dakwatuna)

***

Seorang Hakim di Mesir Menyarankan Hukuman Mati bagi Mohammed Badie dan 682 Anggota Ikhwanul Muslimin

Pengadilan Mesir peringan hukuman 400 anggota Ikhwanul Muslimin

Senin, 28 April 2014 – 20:04 WIB

KAIRO (WIN): Seorang hakim di Mesir menyarankan hukuman mati bagi 683 anggota Ikhwanul Muslimin yang dilarang, termasuk pemimpinnya, Mohammed Badie.

Para anggota Ikhwanul Muslimin itu dinyatakan bersalah dalam bentrokan dan pembunuhan perwira polisi di Minya tahun lalu.

Kasus itu kini dirujuk ke Ulama Besar, yang merupakan otorita agama tertinggi di Mesir, untuk mengkajinya dan menetapkan keputusan pada akhir Juni.

Pengadilan Senin 28 April juga meringankan hukuman atas 400 lebih anggota Ikhwanul Muslimin -kecuali 37 orang di antaranya- yang sudah dinyatakan bersalah dalam kasus yang sama bulan lalu.

Mereka kini diganjar dengan hukuman seumur hidup.

Di luar gedung pengadilan di ibukota Kairo, para keluarga terdakwa menyesalkan rekomendasi dari hakim tersebut dan dilaporkan ada keluarga yang jatuh pingsan.

Unjuk rasa yang diwarnai kekerasan marak setelah Presiden Mohammed Morsi digulingkan Juli tahun lalu dan pemerintahan sementara Mesir -yang didukung militer- melarang Ikhwanul Muslimin dengan menuduhnya sebagai organisasi teroris.

Tuduhan itu selalu dibantah keras oleh Ikhwanul Muslimin. Sekitar 16.000 orang ditangkap sejak Presiden Morsi turun, termasuk para pemimpin Ikhwanul Muslimin.(win15)

***

Sejumlah Wanita Pingsan Dengar Pengadilan Mesir Jatuhkan Hukuman Mati 683 Ikhwanul Muslimin

Disiapkan oleh  Asrianty Purwantini

Diterbitkan di Hukum & HAM

 Senin, 28 April 2014 16:57

WARTAHARIAN.CO-(Minya, Mesir)   Pengadilan Mesir menjatuhkan hukuman mati atas pemimpin Ikhwanul Muslimin (IM) Mohamed Badie dan 682 orang lain pada Senin, kata pengacara dan jaksa setelah dua sidang singkat, yang sebagian diboikot pembela.

Pengadilan sama juga mengubah 492 dari 529 hukuman mati, yang disahkan pada Maret, menjadi sebagian besar hukuman seumur hidup.

Persidangan yang dipimpin hakim Said Youssef Sabry telah memicu kritik internasional terhadap hukuman yang dijatuhkan pada bulan lalu.

Vonis tersebut dikeluarkan di tengah-tengah penumpasan para pendukung Presiden terguling Mohammad Moursi.

Berdasarkan atas hukum Mesir, hukuman mati dirujuk kepada pakar Islam tertinggi untuk dimintai pandangannnya sebelum diratifikasi.

Satu pengadilan boleh memilih untuk mengubah hukuman, yang kemudian bisa diajukan ke pengadilang tingkat banding.

Dari 683 orang yang dijatuhi hukuman pada Senin, hanya sekitar 50 berada dalam tahanan. Hakim akan mengeluarkan putusan pada 21 Juni. Yang lainnya mempunyai hak untuk pengadilan ulang jika mereka menampakkan diri di pengadilan.

Putusan tersebut merupakan yang pertama terhadap Badie, pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin, organisasi dimana Moursi memiliki posisi sebagai salah satu pemimpinnya. Dalam beberapa peradilan yang dia hadapi atas berbagai dakwaan bersama dengan Moursi sendiri dan para pemimpin Ikhwanul Muslimin lain.

Sejumlah wanita, anggota keluarga dari para pemimpin itu, yang menunggu di luar ruang sidang di Provinsi Minya, di bagian selatan Mesir, jatuh pingsan mendengar kabar tentang amar putusan tersebut.

“Di mana keadilan!” kata mereka berteriak.

Beberapa mengatakan anggota keluarga didakwa tak adil atau diadili.

“Anakku bahkan tidak shalat, dia bahkan tidak tahu dimana masjid,” kata seorang wanita, yang puteranya termasuk di antara 529 orang yang dijatuhi hukuman mati pada Maret.

Mereka yang dijatuhi hukuman pada Senin dituduh terlibat dalam pembunuhan dan usaha pembunuhan psersonel polisi di Provinsi Minya pada 14 Agustus, saat polisi membunuh ratusan pendukung Presiden terguling Moursi dalam bentrokan-bentrokan di Kairo.

Para pembela memboikot sidang terakhir itu dengan menyebutnya “menggelikan” setelah hukuman mati massal dijatuhkan. PBB mengecam hal itu sebagai pelanggaran hak azasi manusia.

Pengacara Khaled Elkomy menyatakan bahwa 60 persen dari 529 terdakwa, termasuk guru dan sejumlah dokter, mempunyai bukti “yang memperkuat bahwa tidak hadir pada hari merea dituduh menyerang kantor polisi Matay di Minya, kata satu pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok hak azasi manusia Avaaz.

Pemerintah telah mengeluarkan pemebelaan bahwa penanganan kasus pertama oleh pengadilan disahkan setelah melalui kajian hati-hati dan dapat diajukan banding.

Jaksa Abdel Rahim Abdel Malek membela tuduhan-tuduan tersebut terhadap 529 orang. (Ant/AP)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.089 kali, 1 untuk hari ini)