Sekularisme Paham Sesat Dikembangkan Kelompok Liberal Dalam Upaya Membangun Indonesia Baru

Oleh Luthfi Bashori

Muhammad al-Bahi, seorang pemikir mesir, sebagaimana dimuat MDF Al-Mu’tashim, edisi 10, Th III April 1999 M, memberikan gambaran tentang sekularisme dengan membaginya menjadi dua, yaitu, sekularisme radikal dan moderat.

Disebut Sekularisme Radikal, karena menganggap agama sebagai penghalang kemajuan pembangunan yang harus dimusuhi dan dimusnahkan.

Al-Bahi mengatakan pula bahwa komunisme dapat dikategorikan sebagai kelompok sekularisme radikal.

Sedangkan Sekularisme Moderat, menganggap bahwa urusan agama adalah urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan negara. Karena itulah tokoh-tokoh JIL sangat rajin menolak formalisasi Syari’at Islam ke dalam undang-undang negara.

Karena bernegara adalah cermin kehidupan bermasyarakat, maka penganut paham ini berupaya memasarkan pemahaman bahwa agama tidak mampu memberikan kontribusi sedikit pun terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk menguatkan pendapatnya, tak jarang mereka mengatakan “jangan membawa nama agama dalam berpolitik” atau “Agama itu adalah urusan pribadi, bukan urusan pemerintah”, mereka juga berargumentasi bahwa Nabi Muhammad r tidak pernah mendirikan pemerintahan Islam.

Semua yang dikatakan itu, pada hakekatnya bertolak-belakang dengan sejarah maupun kaidah-kaidah Islam. Yang jelas, faham ini telah mendiskreditkan Islam, dengan satu pemahaman, bahwa Islam tidak mampu menjawab tantangan zaman, atau tidak relevan diterapkan di segala zaman.

Pada-hal, Islam sebagai agama universal sangatlah luas cakupannya. Islam mampu memecahkan problematika ummat, baik dalam urusan individu maupun bermasyarakat, juga mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai satu ilustrasi bahwa Syari’at Islam telah mengatur kehidupan pribadi pemeluknya, adalah adanya kaidah-kaidah yang mengajarkan bagaimana cara hidup yang baik sejak bagun tidur di waktu fajar hingga menjelang tidur di waktu malam hari.

Bahkan cara tidur yang baik pun diatur oleh Islam. Shalat sunnat fajar yang didahului dengan berwudlu, tentunya mempunyai makna yang besar dalam usaha membina seseorang menjadi muslim yang baik.

Belum lagi waktu makan pagi yang harus bersih dari makanan yang najis dan haram, serta dimulai dengan bacaan bismillah adalah tuntutan prilaku yang mengajarkan kedisiplinan.

Demikianlah dustur (Undang-Undang Syari’at) Islam dalam mengatur kehidupan pribadi seorang muslim yang taat demi kebaikan semata.

Adapun dustur Islam yang mengatur kehidupan bermasyarakat, telah jelas bagi mereka yang mengkaji Islam secara mendalam.

Tidak dapat dipungkiri lagi, Islam telah mengatur cara bertetangga yang baik, cara menghormati tamu, cara jual beli yang tidak saling merugikan, cara bagaimana orangtua menyayangi anak-anak, serta tingkah laku anak muda dalam menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya.

Demikian juga dalam mengatur kehidupan bernegara, maka sejarah tidak bisa mengingkari bahwa Rasulullah SAW maupun para sahabat yang menggantikan kedu-dukan beliau, telah melaksanakan pemberlakuan hukum Islam di tengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk, sejak hijriah beliau ke kota Madinah.

Di saat Rasulullah SAW memegang tampuk kepemimpinan ummat, segala kebijaksanaan terfokus kepada pribadi beliau. Dengan dituntun wahyu Ilahi dan kemampuan dasar yang beliau miliki, serta mu’jizat yang diberikan oleh Allah.

Beliau membangun suatu masyarakat Negara yang modern dan mampu menghapuskan kebathilan. Mulai dari penyimpangan aqidah hingga perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran susila, serta dera bagi pemabuk dan lain-lain.

Beliau SAW menerapkan hukum Islam dengan sangat adil, tanpa membeda-bedakan, baik terhadap Islam maupun non muslim (selagi mentaati dustur Islam). Keadaan inilah yang sering distilahkan sebagai “Masyarakat Madani”.

Tentunya peraturan yang demikian bagus dan rapi itu tidaklah bisa dilaksanakan oleh sembarang orang. Namun yang berhak menjalankannya adalah pihak pemerintah, sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Islam.

Rasulullah SAW adalah pemimpin tertinggi Negara pada saat itu, untuk itulah segala kebijaksanaan yang bersifat kenegaraan terfokus kepada pribadi beliau.

Meskipun demikian, Beliau SAW masih mengirim gubernur-gubernur di beberapa daerah, dengan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan daerah binaannya.

Bahkan beberapa kewenangan telah dimandatkan oleh beliau kepada para gubernur.

Di antaranya ialah diperkenankannya mengambil keputusan secara ijtihad, jika mereka tidak atau belum menemukan aturan dalam Al Qur’an dan hadits, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Mu’adz bin Jabal.

Pada saat ia berangkat menuju kota Yaman untuk melaksanakan tugas kenegaraan, Rasulullah SAW bertanya:

“Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu ?”

“Kuhukumi dengan kitab Allah ”, jawab Mu’adz.

“Bagaimana jika tidak engkau temui dalam kitab Allah?”, sambung Rasulullah SAW.

“Dengan sunnah Rasulullah r” ujarnya. “Jika tidak engkau temukan dalam sunnah Rasulullah lantas bagaimana?” tanya Rasulullah lebih lanjut.

“Aku akan menggunakan ijtihad akal pikiranku, dan aku tidak akan meninggalkannya” jawabnya dengan tegas.

Rasulullah SAW lalu menepuk dadanya seraya memuji “Al-hamdulillah, Allah telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Dari keterangan di atas, menjadi jelas bahwa Islam telah mengatur kehidupan pribadi, masyarakat, dan Negara. Sedangkan sekularisme dengan sengaja menolak risalah Nabi Muhammad SAW, atau paling tidak, gerakan ini telah mengingkari kesempurnaan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah.

Berbicara tentang sekularisme tentunya tidak bisa melupakan tragedi yang menimpa umat Islam di Negara Turki di masa lampau, pada saat dipimpin oleh Musthafa Kamal At-Taturk, seorang penganut paham sekuler.

Meski sebelumnya, Islam dalam naungan Turki Utsmany pernah mengalami kejayaan yang cukup disegani oleh musuh-musuh Islam, khususnya dari Barat, namun sejak Sultan terakhir diturunkan dari singgasananya oleh Musthafa Kamal At -Taturk, yang terjadi pada tanggal 12 Maret 1924, lantas berdiri Republik Rakyat Turki, maka kehancuran ummat Islam pun tidak dapat dihindari.

Musthafa Kamal At-Taturk, walaupun mengaku dirinya seorang muslim, ternyata dalam menjalankan roda pemerintah-an lebih senang menerapkan peradaban barat daripada budaya dan hukum Islam.

Dengan demikian kehancuran Islam di Turki bukanlah di tangan-tangan musuh Islam, melainkan oleh kedzaliman seorang muslim nasionalis sekular.

Tangan besi Musthafa Kamal, memaksa rakyatnya untuk hidup ala Barat. Dia berkeyakinan bahwa agama harus dipisahkan dari kegiatan politik dan pemerintahan. Islam harus ditinggalkan, karena dianggap sebagai sesuatu yang out of date (usang) karena sulit dipertemukan dengan peradaban Barat.

Meskipun Musthafa Kamal mengaku sebagaiseorang muslim, namun ke-Islamannya sangatlah buruk. Bahkan yang lebih menonjol pada dirinya adalah nasionalismenya sebagai warga Turki. Untuk itulah ia berusaha mengubah Al-Qur’an ke dalam bahasa Turki.

Termasuk juga adzan, rukun-rukun khutbah Jum’at, do’a-do’a, salam, dan banyak hal yang seharusnya berbahasa Arab sebagai pengantar bahasa Islam dalam beribadah, diganti dengan bahasa Turki.

Salah satu peraturan Musthafa Kamal, adalah larangan pembentukan partai politik berasas Islam. Bahkan terjadi pula larangan berbusana muslim seperti berjubah, berkopiah, memakai sorban dan semisalnya, kemudian mewajibkan celana dan topi sebagai pengganti busana muslim.

Bagi yang melanggarnya, termasuk wanita muslimah yang berjilbab, dianggap sebagai pelanggaran kriminal. Pelajaran keagamaan di sekolah dihapuskan. Tempa-tempat majelis ta’lim dicurigai dan diintimidasi.

Kekejaman pemerintah sekuler yang menjadi-jadi itu sangat menyakitkan ummat Islam Turki saat itu. Banyak dari suku Kurdi yang bermazhab Ahlussunnah wal jama’ah dikejar-kejar dan dibantai, dengan alasan tidak loyal pada pemerintah Turki.

Tentunya penderitaan panjang jauh hari sebelum munculnya era Presiden Erdogan yang menimpa kaum muslimin di Turki menimbulkan keprihatinan bagi ummat Islam di seluruh dunia.

Seperti halnya penderitaan yang pernah dialami oleh ummat Islam di Afghanistan saat dipimpin oleh Najibullah, seorang sekuler yang mendapat sokongan dari Uni Soviet dalam memberlakukan kebijaksanaan pemerintah sekuler. Nasib umat Islam Afghanistan saat itu tidak ubahnya seperti saudara mereka yang berada di Turki.

Di samping berupaya mendangkalkan agama yang selalu dilancarkan dalam da’wah kelompok JIL, seperti memasarkan pemahaman “bahwa pada hakekatnya semua agama adalah sama”, atau “semua agama adalah benar, sebab tujuannya satu yaitu Tuhan”, dan pemahaman sesat lainnya, kelompok ini juga giat memasarkan ajaran sekularisme di kalangan umat Islam.

Di sisi lain, NU adalah salah satu ormas Islam yang salah satu tujuan berdirinya adalah untuk ikut menyebarluaskan risalah Nabi Muhammad SAW lewat sendi-dendi kemasyarakatan yang variatif. Terlebih lagi NU menjadi organisasi yang menjadi wadah bagi kumpulan warga Ahlussunnah wal Jama`ah, hendaklah selalu meningkatkan dan menyiarkan serta menerapkan keislaman di tengah warganya dan masyarakat pada umumnya.

Memang itulah tujuan dari para pendiri NU yang sesungguhnya, dengan diniati secara ikhlas beribadah kepada Allah SWT, serta mengharap keridlaan-Nya. Sebab tanpa tujuan yang dilandasi keikhlasan beribadah kepada Allah SWT, serta ketulusan untuk menyiarkan agama islam, maka apalah arti sebuah perjuangan di mata Sang Rabbull Izzati, Allah SWT.

NU & SEKULARISME

Tentunya umat Islam sangat faham terhadap fenomena yang akhir-akhir ini berkembang, bahwa sebagian tokoh-tokoh NU dengan penuh kesadaran mereka telah berjuang untuk memisahkan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, walaupun dalam tingkatan moderat.

Artinya, ada upaya-upaya menggiring umat menuju satu pemahaman bahwa beragama hanyalah urusan pribadi semata.

Di antara dampak yang kini terasa adalah timbulnya rasa kebangsaan yang lebih tinggi di kalangan warga NU, melebihi kewajiban dalam meningkatkan ghirah keislaman.

Ukhuwah islamiyah yang semestinya selalu dinomor satukan, justru ditinggalkan. Sedangkan ukhuwah wathaniyyah maupun basyariyah yang semestinya berada diurutan kedua dan ketiga, justru dijadikan sebagai acuan utama dalam bermasyarakat.

Sekularisme ternyata sedikit demi sedikit telah merasuki jiwa sebagian warga NU. Tak jarang mereka lebih merespon perjuangan hak asasi manusia secara makro, termasuk kalangan non muslim atau penyetaraan gender yang jauh dari tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SWA, dari pada memperjuangkan penerapan syariat Islam yang menjadi hak Allah.

Tokoh-tokoh NU kini mulai meninggalkan tradisi tawaddhu` (budaya rendah diri) di depan warganya di saat memperebutkan jabatan, baik jabatan dalam tubuh organisasi NU sendiri, maupun jabatan dalam pemerintahan.

Banyak di kalangan mereka yang telah mengabaikan nilai-nilai moral kesopanan dan hukum fiqih di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Bahkan yang patut disayangkan dari dampak semua itu, ternyata masih banyak pula warga NU yang keabsahan shalatnya-pun masih perlu dipertanyakan, karena ketidakmengertian terhadap hukum fiqih, bahkan ada pula yang secara sengaja meninggalkan kewajiban shalat lima waktu.

Dalam percaturan politik akhir-akhir ini, upaya kelompok sekuler semakin menemukan kemapanan dan sangat mengejutkan.

Partai-partai sekuler sangat diminati oleh waga NU, baik disadari maupun tidak. Padahal kelompok sekuler telah menyiapkan skenario pencaplokan terhadap hak-hak umat Islam dalam menjalankan kebebasan kehidupan beragama sesuai hukum Islam di segala aspek.

Mulai hukum Islam yang mengatur kehidupan pribadi, rumah tangga, cara hidup bermasyarakat, bahkan cara hidup berpemerintahan atau bernegara.

Sebagai contoh konkrit, para ulama NU di masa lampau akan selalu mengedepankan pendapat jumhur (mayoritas) ulama di dalam memutuskan suatu hukum, namun kelompok sekuler sedikit demi sedikit menggiring warga NU untuk meninggalkan tradisi para sesepuhnya.

Qaul mu`tamad (pendapat terkuat) dalam empat madzhab yang selama ini diyakini kebenarannya oleh warga NU, semisal haramnya wanita menjadi pemimpin di pemerintahan. Keyakinan untuk berpegang teguh terhadap qaul mu`tamad, mulai tergeser oleh derasnya sekularisasi dalam tubuh NU, termasuk pada tingkat elit NU sekalipun. Karena itu sebagian warga NU mulai membolehkan wanita menjadi presiden.

Maka dasar hukum sebagai rujukan warga NU bukan lagi bersumber kepada Al Qur`an, Al Hadits maupun pendapat ulama salaf yang tertera di dalam fiqih empat madzhab, tetapi lebih disandarkan kepada wawasan kebangsaan, fanatisme, materialisme, kursiisme, dengan mengedepankan pendapat fiqih syadz (lemah/tertolak) demi lancarnya program sekularisasi terhadap warga NU.

Apabila umat Islam, khususnya warga NU mulai menyadari akan bahaya sekularisme, maka wajib bagi mereka untuk memerangi pengaruh faham ini dalam menjalani roda kehidupan pribadi, berorganisasi maupun bernegara. Sebab jika terlambat dalam mengantisipasi gencarnya sekularisme dalam tubuh NU, maupun di kalangan umat Islam pada umumnya, maka umat Islam pulalah yang menjadi korban di masa mendatang.

Untuk itu hendaklah setiap warga NU yang konsisten, berusaha mengembalikan misi organisasi, sesuai dengan tujuan para sesepuh saat merintis berdirinya NU, yaitu merujuk Qanun Asasi Jam`iyyah Nahdlatul Ulama, yang sangat identik dengan keislaman secara murni.

NU Di Persimpangan

Suatu hari, saya pergi ke Surabaya dan kebetulan mampir ke rumah salah satu pengurus NU di wilayah Sidotopo. Saat saya berada di rumah pengurus NU ini, terjadilah perbincangan yg cukup `gayeng` di antara kami berdua. Sayang sekali, saya tidak mungkin menyebut nama besar beliau demi menjaga privasi sesama muslim.

Hampir lima jam tanpa terasa saya bertamu, dan banyak hal yg kami bicarakan, khususnya tentang ke-NU-an, mulai dari dunia pendidikan NU, Rumah Sakit, kepengurusan, dan lain sebagainya, hingga menyangkut aliran-aliran sesat yang merambah Indonesia. Entah karena apa, sepanjang waktu dialog beliau lebih banyak bertanya kepada saya daripada memberi input.

Atau barangkali, sebagai pengurus NU struktural, beliau ingin mengorek keterangan sebanyak-banyaknya dari orang lapangan seperti saya, yakni warga NU yg benar-benar kultural semata, dengan istilah sekaang sebagai NU METAL (Melok Tahlil) alias ikut tahlilan warga NU. Saya juga menyampaikan keprihatinan kepada beliau tentang maraknya aliran sesat yang masuk ke dalam tubuh NU sendiri. Misalnya masuknya JIL dan Syi`ah Iraniyah ke dalam pemikiran beberapa tokoh struktur NU.

Tatkala saya sedang asyik menerangkan perbedaan aqidah antara keyakinan Sunny versus Syi`ah, semisal mayoritas umat Islam di dunia ini adalah penganut Ahlus sunnah, yang sangat menghormati Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khatthab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib RA.

Sedangkan kaum Syi`ah yang keberadaannya di dunia ini minoritas, justru mencaci-maki khalifah ke satu, ke dua, dan ke tiga, bahkan di dalam kitab panduan utama mereka, yaitu Alkafi, karangan Alkulaini, cetakan Teheran Iran, kaum Syi`ah telah mengkafirkan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman serta mayoritas para Shahabat RA.

Sedangkan yang diakui ke khalifahannya oleh kaum Syi`ah hanyalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lebih ekstrimlagi, Khomeini sang tokoh kaum Syi`ah, dalam bukunya, dia menyakini bahwa kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib lebih tinggi daripada derajat Nabi Muhammad SAW.

Tiba-tiba pengurus NU ini berkomentar: “Ustadz, timbulnya aliran Syi`ah itu, kan di saat pemerintahan Sayidina Ali bin Abi Thalib, terus mengapa Sayidina Abu Bakar, Sayidina Umar, dan Sayidina Utsman KOK DIAM SAJA, tidak ikut bersama-sama dengan Sayidina Ali memerangi kaum Syi`ah, yang telah mengkafirkan mereka bertiga? Padahal jaman itu kan banyak peperangan seperti membasmi `nabi-nabi palsu`… “.

Mendengar komentar beliau, hati saya menjadi prihatin, khususnya kepada warga NU, yg mendapatkan tokoh pemimpin justru tidak mengenal dunia Islam. Tidakkah beliau pernah menbaca kitab atau mendengar pengajian, yang menerangkan bahwa Sayidina Abu Bakar, Sayidina Umar, dan Sayidina Utsman radliyallahu `anhum telah wafat, saat Sayidina Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi Khalifah ke empat?.

Demikianlah, setelah selidik punya selidik, ternyata tokoh pengurus NU ni, tidak pernah mengenyam pendidikan Pesantren, sebagaimana layaknya para pengurus NU di masa-masa awal berdirinya Jam`iyyah Nahdlatul Ulama.

Bahkan penamaan Nahdlatul Ulama yang berarti Kebangkitan Para Ulama, adalah identik dengan tokoh-tokoh Ulama pesantren. Yaitu figur-figur yang telah malang melintang dalam dunia Islam lewat kajian-kajian ilmu keislaman yg dibidangi oleh kependidikan pesantren.

Bilamana dewasa ini para pengurus NU bukan lagi tokoh-tokoh pesantren, maka eksistensi NU sebagai kebangkitan para Ulama akan semakin terombang-ambing.

Dalam sebuah kaedah dikatakan idza wussidal amru ilaa ghairi ahlihi, fantadliris saa`ah, artinya jika sebuah perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Demikian juga jika jam`iyyah NU pada akhirnya dipimpin dan diurusi oleh tokoh-tokoh yang bukan dari kalangan para Ulama pesantren, maka bisa ditebak dengan mudah apa yang terjadi. Semoga Allah melindungi umat Islam negeri ini dari kehancuran.

Via Fb Luthfi Bashori

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.783 kali, 1 untuk hari ini)