Sembako Kena Pajak, Anggota DPR: Jadi Wacana Saja Tak Pantas, Apalagi Jadi RUU

  • Ekonom Sebut Jasa Pendidikan Tak Pantas Kena Pajak
  • Mestinya Diberi Subsidi

     

     


Ilustrasi–Penampakan Pasar Induk Pasar Minggu, Jakarta Selatan di tengah wacana Sembako dikenakan pajak. (Suara.com/Arga).

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, bahwa perluasan pengenaan pajak untuk sembako hingga pendidikan yang tertuang dalam Revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak layak dan tak pantas dijadikan wacana.

“Tak pelak memang kalau ini dijadikan wacana, saya kira nggak pantas. Jadi wacana saja nggak pantas, apalagi jadi RUU,” kata Anis dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (12/6/2021).

Anis mengatakan, bicara soal pemungutan pajak dari sembako hingga pendidikan bukan lah hal yang tepat dilakukan kekinian. Pasalnya kondisi ekonomi masyarakat belum pulih di tengah pandemi.

“Masalah kita sangat banyak, kesejahteraan, kesehatan, mewacanakan ini nggak pantas banget, apalagi kalau itu ada di dalam draf RUUnya,” ujarnya.

Baca Juga:Waduh! Bukan Cuma Sembako, Sekolah Juga Kena Pajak PPn 5 Persen

Lebih lanjut, Anis mengatakan, kekinian pihaknya masih dalam posisi menunggu adanya usulan pemerintah tersebut. Nantinya DPR akan mencermati melihat hal yang menguntungkan untuk masyarakat.

“Yang harus kita ingat bahwa RUU itu tidak bisa diimplementasikan sebelum ada persetujuan di DPR ketok palu sebagai UU, jadi ini masih wacana,” tuturnya.

Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait kekisruhan di publik soal wacana pemerintah yang ingin memajaki produk bahan pokok atau sembako.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, ia mengakui bahwa ada niatan pemerintah untuk memperbaiki struktur penerimaan negara dalam rancangan draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Salah satu yang diatur adalah soal perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk sembako dan sekolah, namun dokumen draft tersebut bocor ke publik dan menjadi polemik.

Suara.com – Erick Tanjung | Bagaskara Isdiansyah

Sabtu, 12 Juni 2021 | 14:43 WIB

 

***

Ekonom Sebut Jasa Pendidikan Tak Pantas Kena Pajak

Pemerintah Indonesia mulai mengutip pajak jasa pendidikan, jasa medis, dan bahan pangan yang dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN.

 JAKARTA — Penerimaan negara yang berkurang akibat terdampak pandemi virus corona serta respons terhadap resesi ekonomi yang melanda dinilai menjadi mimpi buruk bagi sektor pendidikan di tanah air. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan pajak jasa pendidikan, jasa medis, dan bahan pangan.

Jasa pendidikan, jasa medis, dan bahan pangan itu dipertimbangkan dibebani pajak pertambahan nilai. Padahal ekonom menyebut jasa pendidikan, medis, dan sembako tidak pantas dikenai PPN.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics atau Core, Mohammad Faisal, posisi jasa pendidikan memang cukup sulit. Kondisi tersebut, lanjutnya, memang mengharuskan pemerintah untuk mengejar defisit penerimaan pajak.

“Ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kembali penerimaan negara. Terutama, sebagai respon terhadap masa resesi di mana penerimaan negara mengalami penurunan drastis dan defisit mengalami pelebaran yang sangat signfinikan,” ujarnya pada Jumat (11/6/2021).

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah perlu mengejar penerimaan pajak dalam melakukan pemulihan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui reformasi perpajakan.

Faisal melanjutkan kemungkinan wacana kebijakan tersebut sepertinya mesti diterapkan ketika ekonomi sudah bisa pulih. Namun, pemulihan tersebut dia perkirakan tidak terjadi dalam waktu dekat.

Mestinya Diberi Subsidi

Meski demikian, jelasnya, dalam kondisi normal pun pengenaan pajak sejumlah sektor tidak pantas dikenakan, termasuk PPN jasa pendidikan dan sembako. Bahkan, dalam kondisi seperti saat ini, lanjutnya, sektor-sektor tersebut mestinya diberikan subsidi.

Pemerintah dinilai perlu mencari pos-pos yang lebih cocok menjadi sumber penerimaan negara, misalnya sektor yang berkenaan dengan masyarkat menengah ke atas termasuk melalui pengenaan pajak penghasilan atau PPh.

“PPN pun jika dikenakan lebih kepada barang-barang yang bukan tergolong sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

•    Rahmad Fauzan

Solopos.com, Sabtu, 12 Juni 2021 – 05:00 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 77 kali, 1 untuk hari ini)