Anggota Komisi V DPR RI Epyardi Asda berpendapat, pengadaan megaproyek yang diprediksi menelan anggaran menceapai US$5,5 miliar itu dinilai belum memiliki urgensi yang mendesak sehingga tidak perlu dibangun.

Sebelumnya, Gerindra melihat proyek kereta cepat Jakarta – Bandung hanya akan menjadi beban keuangan negara.

“Proyek kereta cepat Jakarta – Bandung akan menjadi beban keuangan negara dengan pinjaman dari China sebesar Rp 79 trilyun yang di angsur selama 60 tahun. Apalagi tahun 2015 tanggung jawab melalui APBN angsuran pemerintah cicilan hutang sebesar Rp 365 triliun,” kata Nizar.

Proyek kereta cepat Jakarta – Bandung tidak membawa asas manfaat bagi masyarakat banyak karena hanya sepanjang 141 km. Dan lagi, proyek tersebut bertentangan dengan konsep pemerintahan Jokowi yang akan membangun tol laut.

“Eksodus pekerja lokal dari China akan bisa menghilangkan kesempatan pekerjaan bagi penduduk lokal karena ini pasti syaratnya adalah juga melibatkan pekerja dari China,” demikian catatan F-Gerindra disampaikan Nizar.

Inilah berita-berita seputar penolakan proyek yang sedang ramai dibicarakan karena disamping tidak penting dibuat, masih pula akan mengancam kuangan BUMN dan Negara.

***

Proyek kreta api cepatProyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung (Aktual/Ilst.Nelson)

Giliran Komisi Transportasi DPR Tolak Proyek Kereta Cepat

Jakarta, CNN Indonesia — Pasca menuai kritik dari sejumlah pihak, giliran Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara mengenai pengadaan proyek kereta cepat yang akan menghubungkan Jakarta-Bandung dengan panjang 142 kilometer (km).

Anggota Komisi V DPR RI Epyardi Asda berpendapat, pengadaan megaproyek yang diprediksi menelan anggaran menceapai US$5,5 miliar itu dinilai belum memiliki urgensi yang mendesak sehingga tidak perlu dibangun.

“Memang kereta cepat ini harus dipertanyakan urgensinya. Namun (soal) teknologinya, saya akui kita memang butuh karena kita sudah tertinggal jauh dengan negara lain,” kata Epyardi di Jakarta, Sabtu (23/1).

Epyardi mengungkapkan, faktor yang turut menjadi pertimbangan dirinya tak merekomendasikan proyek kereta cepat berangkat dari pemilihan lokasi yang dinilai tak representatif.

Lantaran hanya menghubungkan jarak antar kota yang pendek, kata dia benefit pengadaan megaproyek ini diyakini tak bakal dirasakan oleh banyak pihak.

“Apakah dengan jarak pendek ini urgensinya sudah betul-betul diperlukan? Menurut saya belum layak. Masyarakat juga pasti kalau mau membawa keluarga (ke Bandung atau Jakarta) ya membawa mobil sendiri. Kecuali kalau kereta cepat ini dibuat dari Jakarta-Surabaya,” tutur Epyardi.

Proyek Berbasis Utang, Nasib BUMN Terancam

Selain permasalahan mengenai minimnya benefit, menurut Epyardi hal yang sepatutnya disoroti bersama adalah adanya klausul kontrak pembangunan kereta cepat yang memposisikan Pemerintah sebagai penanggungjawab proyek.

Dia mengatakan, jika megaproyek tersebut gagal dibangun maka besar kemungkinan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diambil oleh China.

Pengambilalihan badan usaha sendiri dikhawatirkan akan terjadi lantaran konsorsium 4 BUMN yang beranggotakan PT. Wijaya Karya, PT. Jasa Marga, PT. Kereta Api Indonesia, dan PT. Perkebunan Nusantara VIII terlibat langsung dalam proyek dengan jalan patungan dengan investor utama China Railway International Co Ltd.

“Bisa-bisa BUMN kita diambil alih oleh China kalau seandainya ini gagal. Dengan jarak yg pendek itu, ini segi bisnisnya bagaimana (menguntungkan atau tidak)? Kami sangsi jika diberikan kepada konsorsium 4 BUMN itu,” ujarnya.

Berangkat dari hal tersebut, Epyarda pun memandang proyek kereta cepat masih mungkin dibatalkan oleh masyarakat. Penundaan proyek mungkin terjadi jika banyak masyarakat yang merasa tidak membutuhkan keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Seperti diketahui, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung akan melalui empat stasiun dan dilengkapi satu dipo kereta. Di mana empat stasiun akan terletak di Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar, sementara dipo kereta akan berada di kawasan sekitar Tegalluar.

(dim) Lalu Rahadian, CNN Indonesia

Sabtu, 23/01/2016 15:02 WIB

 

***

Tolak Kereta Cepat, Ini Empat Catatan Partai Gerindra

Oleh Soemitro – 25 Januari 2016 4:58 PM

Jakarta, Aktual.com — Fraksi Partai Gerindra memberikan empat catatan atas proyek kereta cepat Jakarta – Bandung yang peletakan batu pertamanya atau groundbreaking telah dilakukan Presiden Joko Widodo pada Kamis (21/1) lalu. Empat catatan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari, khususnya pada saat Komisi V mengadakan rapat dengan Kementerian Perhubungan RI.

“Sesuai dengan pandangan Fraksi Gerindra di Komisi V terhadap Kementerian Perhubungan tentang proyek kereta cepat agar ditunda walaupun sudah ada Perpres 107 Tahun 2015 tentang kereta cepat Jakarta – Bandung dengan beberapa alasan,” terang anggota Komisi V dari F-Gerindra, Nizar Zahro, saat dihubungi, Senin (25/1).

Catatan yang disampaikan pada 11 Oktober 2015 itu adalah, pertama ; Meminta pemerintah agar mematuhi Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua, Fraksi Gerindra meminta pemerintah mematuhi Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Ketiga, Gerindra melihat proyek kereta cepat Jakarta – Bandung hanya akan menjadi beban keuangan negara.

“Proyek kereta cepat Jakarta – Bandung akan menjadi beban keuangan negara dengan pinjaman dari China sebesar Rp 79 trilyun yang di angsur selama 60 tahun. Apalagi tahun 2015 tanggung jawab melalui APBN angsuran pemerintah cicilan hutang sebesar Rp 365 triliun,” kata Nizar.

Catatan ketiga, lanjut dia, proyek kereta cepat Jakarta – Bandung tidak membawa asas manfaat bagi masyarakat banyak karena hanya sepanjang 141 km. Dan lagi, proyek tersebut bertentangan dengan konsep pemerintahan Jokowi yang akan membangun tol laut.

“Eksodus pekerja lokal dari China akan bisa menghilangkan kesempatan pekerjaan bagi penduduk lokal karena ini pasti syaratnya adalah juga melibatkan pekerja dari China,” demikian catatan keempat F-Gerindra disampaikan Nizar.

(Wahyu Romadhoni) www.aktual.com

***

Faisal Basri Ungkap Sejumlah Kejanggalan Proyek Kereta Cepat

Diemas Kresna Duta, CNN Indonesia – Jumat, 22/01/2016 14:30 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akhirnya tetap merestui pembangunan proyek kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung meski dikerjakan tanpa uang negara.

Faisal menuding proyek yang ditaksir menelan investasi US$5,5 miliar tersebut sarat kepentingan pribadi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, yang diketahui menjadi penghubung Indonesia guna menjaring investasi dari China.

“Sebut saja ada Rini Soemarno. Urus deal-nya kok bukan Pak Jonan (Menteri Perhubungan)? Ada keanehan-keanehan yang harus disingkap supaya jelas,” ujar Faisal di kantor PT PLN (Persero) Pusat, Jakarta, Jumat (22/1).

Faisal mensinyalir, penunjukkan China Railway International Co Ltd sebagai kontraktor dalam proyek tak lepas dari adanya pinjaman China kepada beberapa bank pelat merah seperti PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk pada tahun lalu.

Selain itu, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini juga menyoroti pembentukan konsorsium empat BUMN dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang nantinya akan menjadi mitra China Trailway dalam pengerjaan jalur kereta 142 kilometer.

Meski diklaim tak akan menggunakan Anggaran Penerimaan Negara dan Belanja Negara (APBN), namun Faisal mencium bahwa konsorsium tersebut akan tetap mengeluarkan kocek perusahaan yang diperoleh dari mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Saya tidak suka akal-akalan seperti begitu. Jadi, perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno,” kata Faisal.

Berangkat dari hal ini, ia pun meminta Jokowi mengevaluasi kembali rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan bisa selesai pada 2019 mendatang.

Sebab dia menilai keputusan Presiden melanjutkan proyek kereta cepat lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak memperoleh informasi yang utuh mengenai analisa pengadaan jalur kereta cepat.

“Saya itu pendukung Pak Jokowi dan Presiden kita tidak bodoh. Tapi berikan informasi karena prosesnya tidak jelas. Sumber informasinya itu ada yang salah informasi sehingga presiden putuskan itu dengan informasi yang kurang lengkap,” imbuh Faisal.

Sampai artikel ini diturunkan, Menteri Rini belum membalas pesan singkat yang diajukan CNNIndonesia.com. (gen) cnnindonesia.com

***

DPR: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ancam Aset BUMN

Sabtu, 23 Januari 2016 | 20:29 WIB

Skalanews – Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal mengakui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sangat beresiko secara bisnis dan bahkan mengancam aset BUMN. Dana proyek ini sendiri diperoleh dengan hutang dari China.

“Ada resiko bisnis, empat BUMN harus setor modal. Jika nantinya dalam proses pengerjaan terjadi apa-apa kan yang jadi jaminan BUMN tersebut,” kata Refrizal dalam diskusi bertema ‘Dibalik Proyek Kereta Cepat’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/1)

Kemungkinan resiko tergadainya empat BUMN ini bukan hal yang mustahil, dalam perjanjian mega proyek tersebut 75 persen modal pengerjaanya bersumber dari hutang, 25 persen lainnya berasal dari konsorsium BUMN.

“Dan parahnya ada BUMN yang justru pinjam uang ke bank untuk membiayai proyek ini. Ini kan sangat beresiko. Kemungkinan utang yang tak terbayar akan mengorbankan BUMN,” sambungnya.

Sementara itu dari sisi kesiapan, menurut Refrizal dapat dikatakan belum siap membangun kereta cepat. Proses Groundbreaking juga dinilai terburu-buru. (Frida Astuti/buj)/ http://skalanews.com/

***

DPR: Mustahil Pembangunan Kereta Cepat tak Akan Jadi Beban Negara

RABU, 27 JANUARI 2016 || YUL

maiwanews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung, di Perkebunan Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016) lalu.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi menjelaskan, pembangunan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak menggunakan aggaran dari APBN dan juga tanpa jaminan pemerintah.

Namun anggota Komisi V DPR dari Gerindra, M Nizar Zahro mengatakan, biaya pembangunan kereta cepat yang diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 78 triliun itu nantinya tetap akan jadi beban negara.

Menurut Nizar, anggaran sebesar itu, 70% berasal dari utangan China Development Bank (CDB). Artinya kata dia, kalau proyek ini gagal, maka akan tetap jadi beban APBN, sama halnya dengan era krisis 1998.

Pendapat Nizal itu mengacu pada Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa utang swasta atau dalam negeri bisa diambil alih negara dan dibayarkan melalui APBN.

Apalagi sambung Nizar, salah satu klausul menyebutkan bahwa pengerjaan proyek ini dibatasi sampai 2019 yang apabila proyek belum rampung 2019, maka dana yang telah dikeluarkan menjadi utang negara dan harus dicicil selama 60 tahun.

Menurut pendapat Nizar, justru Cina mau memberi utang yang cukup besar karena tahu bahwa kita punya UU yang bunyinya seperti itu.

Soal klaim bahwa pinjaman kereta cepat tanpa jaminan pemerintah, Nizar juga meragukannya. Menurut Nizar, tidak mungkin Cina mau memberi utangan sebesar itu jika tanpa jaminan dari pemerintah.

“Tidak mungkin, mereka berikan uang tanpa jaminan dari pemerintah. Lha wong kita saja kalau mau utang ke bank, si pemilik sertifikat harus tandatangan,” ujar Nizar./ http://berita.maiwanews.com/

(nahimunkar.com)