• Keahlian Pelaku Teror Papua Mencurigakan!

tentara papua_82364235427

JAKARTA  – Kelompok sipil bersenjata di Papua semakin eksis karena pemerintah Indonesia bersikap mendua soal  terorisme. Di Papua, yang jelas-jelas aparat keamanan terus menjadi korban, pelaku tidak digolongkan sebagai teroris. Sementara kelompok-kelompok Islam dilabeli teroris.

Demikian diungkapkan  Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, kepada arrahmah.com (22/2/2013) menanggapi serangan teror ddi Papua yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Ini akibat penyelesaian yang mendua. Pemerintah bersikap mendua, menggunakan standar ganda untuk menangani kasus yang sama di tempat yang berbeda. Di sini aparat keamanan sama-sama menjadi korban. Yang satu dilabeli teroris, yang di Papua tidak dilabeli teroris,” tegas Harits.

Kata Harits, sebenarnya sudah ada keinginan kuat dari Polri untuk menerapkan UU Teroris di Papua. Akan tetapi, dalam prakteknya UU Terorisme tidak diterapkan di Papua untuk menghadapi kelompok teroris OPM.  ”Tidak ada bukti, UU Terorisme diterapkan di Papua,” cetusnya.

Sementara di sisi lain, kata Harits, teroris terus dikaitkan dengan kelompok-kelompok Islam. Padahal  di lapangan, orang-orang yang dituduh teroris sebenarnya tidak layak dilabeli teroris.

“Isu terorisme sangat tidak jelas. Sementara di Papua, kelompok-kelompok yang mempunyai visi politik, terorganisasir baik, ada perencanaan, dan punya jaringan internasional, sama sekali tidak dilabeli terorisme. Apalagi kelompok teror ini sudah sering membunuh aparat, baik TNI ataupun Polri. Ini menunjukkan bahwa proyek terorisme ditujukan untuk Islam,” tegas Harits.

“Apakah standar ganda ini karena adanya konflik kepentingan antara institusi keamanan di negara ini?” tanyanya menambahkan.

Sejauh ini lanjut Harits, Polri, BIN, dan BNPT juga tidak melabeli teroris dan kemudian melakukan operasi keamanan untuk memburu para teroris Papua.

“Kenapa tidak berlaku seperti di Poso yang ancaman dari kelompok teror tidak lebih berbahaya di banding apa yang terjadi di Papua?” herannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 12 orang tewas akibat serangan bersenjata di Papua, diantaranya anggota TNI dan empat warga sipil.

Satu anggota TNI, Pratu Wahyu Bowo, dinyatakan tewas di Distrik Tingginambut. Wahyu ditembak di dekat Pos Satgas TNI Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, pada pukul 09.00 WIT, Kamis (21/2/2013).

Selanjutnya, tujuh anggota TNI lainnya tewas saat terjadi penghadangan serta penyerangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, pukul 10.30 WIT. Kelompok bersenjata menyerang 10 anggota Koranmil Sinak Kodim 1714/Puncak Jaya yang sedang menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio dari Nabire.

Dalam serangan di Distrik Sinak ini, tercatat empat warga sipil tewas. Diduga aksi penyerangan dilakukan oleh Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pimpinan Goliath Tabuni. Sedangkan penembakan di Distrik Sinak diduga dilakukan oleh kelompok teroris bersenjata pimpinan Murib. (bilal/arrahmah.com) Oleh BilalJum’at, 12 Rabiul Akhir 1434 H / 22 Februari 2013 21:00

***

Keahlian Pelaku Teror Papua Mencurigakan!

Jum’at, 22 Februari 2013 , 14:24:00 WIB

TERORISME tidaklah rumit jika dilihat dari banyak buku tentangnya. Definisi terorisme, sudah banyak dibahas dan bahkan karena banyaknya definisi terorisme, seolah tidak ada lagi sisa kata yang bisa dicari untuk menjelaskannya.

Hendropriyono (2009:49) menulis, dalam sejarah terorisme, selain penduduk sipil, kebanyakan teroris menjadikan polisi sebagai sasaran serangan.

Tujuannya adalah merebut senjata, amunisi, perlengkapan, uang, ataupun dokumen yang diperlukan. Hal tersebut juga demi strategi pre-emptive, yang menekankan serangan mendahului sebelum polisi menyerang mereka. Disebut Hendro, teroris jarang menyerang militer karena pertimbangan, bahwa kekuatan, susunan, dan dislokasi pasukan tentara di luar kota menjadikan militer sasaran yang lebih sulit.
Tetapi di Indonesia, praktek teror jenis ini menurut saya malah berlangsung serius. Pembunuhan demi pembunuhan yang diawali serangan bersenjata kepada polisi maupun tentara, secara de facto berlangsung secara nyata di Papua dan Poso. Bahkan di Solo, Densus 88 ikut tewas yang konon ditembak oleh teroris yang sedang disergapnya. Di Poso, 2 polisi digorok hingga tewas, dan senjatanya dirampas oleh teroris. Di Papua, tidak hanya polisi,  tentara juga dibunuhi secara keji. Kasus penyerangan dan pembantaian polisi dan tentara kita di Papua, jelas lebih mengerikan ketimbang teroris di luar Papua. Namanya juga teror, mereka tidak akan terhambat oleh definisi untuk menghabisi lawan-lawannya.

Makanya, terbunuhnya polisi-polisi di Solo maupun di Poso, tidak ada yang bisa menggambarkannya secara pasti dan detail. Sebagian masih menyimpan misteri hingga kini, meski sebagian pelaku yang menyandang status terduga, sebagian tewas dan sebagian sempat duduk di kursi pesakitan. ‘Serangan balik’ terhadap para terduga dan para pelaku dilakukan sporadis hingga kini, bahkan tidak diketahui ujung selesainya. Penangkapan dan pemberantasan teroris Poso dan Solo pun, berlangsung sadis dan tidak kenal tempat. Mulai dari menembak mati orang tanpa perlawanan di tengah pemukiman, hingga menembak mati 2 teroris di halaman masjid selepas para terduga itu menjalankan shalat. Kemudian, motif dan keterkaitan teroris Poso dan Solo disebutkan ada.

Mengapa saya sebut di atas masih ada misteri? Karena dugaan perbuatan teroris sudah bisa dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebelum ada penangkapan. Bahkan sebagian korban penembakan polisi, sebagian tidak dikenali identitasnya. Untuk menyebut mereka, aparat biasanya menggunakan istilah ‘dugaan kuat’, “terduga’, “ada kaitan’, ‘terindikasi ada keterlibatan’ dan sebagainya. Tidak ada kepastian, namun korban bahkan sudah berjatuhan hingga tewas, meninggalkan pilu dan tangis keluarga. Yang tragis, sebagian terduga yang tidak (jadi) tewas, ternyata pulang dalam kondisi trauma, cacat, dan tidak ada rehabilitasi. Rata-rata mereka sudah mengalami penyiksaan berhari-hari dalam kondisi mata tertutup, tangan dan kaki terborgol, jelas tidak bisa melakukan perlawanan apapun kecuali pasrah tanpa kejelasan nasib. Untungnya, para korban penyiksaan aparat ini sebagian masih bisa pulang meski dalam kondisi cacat jiwa raga, bahkan mungkin menyisakan dendam sepanjang hayat di kandung badan, mulai keluarga bahkan mungkin hingga anak cucunya nanti. Sejarah akan mencatat ini semua dalam bukunya yang kelam.

Sekarang, lupakan itu semua. Kita coba tancapkan ke dalam hati dan otak kita bahwa Densus 88 sukses melibas teroris di luar Papua. Prestasi Korp Burung Hantu ini kita akui kehebatannya. Densus, dimanapun jelas berhasil, dan nyaris tidak ada teroris yang berkutik dengan adanya Densus 88. Apapun bentuk teror, seberapa besarnya teror, sehebat apapun jaringannya, sekaya apapun pendananya, secerdik apapun akalnya, dan sepintar apapun strategi dan siasat teroris, Densus akan bisa mengalahkannya.

Di wilayah lain, yakni di Papua teror terus terjadi. Pelaku teror terus saja membantai, menghabisi satu demi satu prajurit dan polisi yang bertugas. Bahkan rakyat sipil pun tidak luput juga ikut menjadi korban sadis pelaku. Sementara, definisi teroris tidak menjangkau secara hukum untuk disematkan kepada para pelaku pembantaian yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut. Aparat dan pemerintah, tetap saja lebih menyukai istilah separatis, OPM (Organisasi Papua Merdeka), Kelompok Bersenjata, atau Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK), dan sebagainya untuk menstampel para teroris di sana. Padahal, akibat dan cara berbuat mereka sama dengan teroris. Modusnya tidak berbeda. Jaringannya juga punya. Ideologi, juga ada. Mengincar, membantai, dan membunuh, menggunakan senjata api adalah pekerjaannya.

Nah, kita semua tahu, jauh dari Papua, pasukan Densus yang dikenal memiliki aji mandraguna menangkapi teroris, sepertinya tidak dilibatkan secara nyata di Papua, padahal kalau dilihat dari eskalasi dan korban, tidak jauh beda dengan yang terjadi di luar Papua. Padahal, apabila Densus turun jalan, pasti semua “teroris Papua”, jelas akan habis di moncong senjata Densus bukan? 

Padahal bisa saja Presiden memerintahkan Kapolri untuk mem-BKO-kan Densus 88 guna menangani teroris di Papua yang kini mulai ahli menandingi pasukan TNI di jalanan. Dengan begitu, meski sebagian pihak ngotot bahwa teror di Papua tidak masuk dalam kategori kejadian terorisme, namun karena kekuatan TNI di sana dianggap belum mampu menghadapi aksi teror, apa salahnya melibatkan Densus?

Bagi saya, definisi terorisme dan separatisme mestinya tidak perlu menjadi hambatan. Namun penanganan pemberantasan terhadap mereka, menjadi motivasi utama, entah berasal dari manapun itu korpnya. Apabila kegiatan Anti Teror di luar Papua, Polisi/Densus bisa meminta bantuan TNI, kenapa penanganan sparatis Papua tidak bisa meminjam Densus?  Jika kerjasama ini diakui terhambat regulasi, tidaklah boleh menjadi alasan. DPR tentu saja tidak akan membiarkan aparat yang didanai pajak masyarakat ini, mati sia-sia di tangan pemberontak. Janganlah menambah korban hanya gara-gara persoalan kekurangan kata di dalam pasal.

Kita bisa akui, bahwa pelaku teror yang ada di Papua jelas lebih berbahaya dibanding dari luar Papua. Para teroris yang berlatih di Aceh atau Poso, hanya bisa dikenali keahliannya melalui video atau pengakuan para terduga yang ditangkap polisi. Di Papua, sudah terbukti di depan mata para teroris itu menghadang, menyerang, dan menghujani TNI dengan timah panas. Mestinya penanganan terhadap mereka sama.

Meski begitu, ternyata ada sedikit yang mengganjal di pikiran saya. Keahlian menembak secara taktis, dan titis oleh para pelaku di Papua hingga mampu menjatuhkan banyak nyawa ini, tampak mengindikasikan ada yang tidak beres. Misalnya, sejak kapan para ‘gerombolan bersenjata’ tersebut mampu menandingi keahlian menembak prajurit TNI? Wallahua’lam Bishawab

Mustofa B. Nahrawardaya

Pegiat Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF)

Sumber : rmol.co

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.047 kali, 1 untuk hari ini)