Sertifikasi Dai Bentuk Pemasungan terhadap Dakwah

  • Muhammadiyah: Dai Belum Perlu Disertifikasi

     


Sertifikasi Dai Bentuk Pemasungan terhadap Dakwah

Oleh: Umarwan Sutopo Lc, M.Hi*

Kegaduhan di Indonesia seolah terus mengalir tanpa henti, satu kasus belum usai disambung kemunculan isu dan kasus yang lainnya. Belum lagi masyarakat menyaksikan penyelesaian terdakwa penista agama (Ahok), tiba-tiba beralih ke wacana sertifikasi da’i sehingga menambah gaduh politik dalam negeri. Betapa tidak, Indonesia saat ini bukan negara otoriter yang kekuasaannya mencengkram di setiap lini kehidupan masyarakatnya.

Ada ruang dimana pemerintah tidak boleh terlalu campur tangan di dalamnya semisal permasalahan teknis keagamaan. Ia hanya sebagai fasilitator keagamaan dan bukan pengatur. Hal ini dikuatkan dengan kenyataan bahwa terkecuali Indonesia bukan negeri berbasis syariat seperti Kelantan di Malaysia, Indonesia adalah negeri yang menerapkan demokrasi yang menjamin kemerdekaan masyarakatnya.

Akhirnya Pro dan kontra bergulir. Sebagian umat Islam tentu merasa dirugikan dengan wacana ini, ada banyak alasan untuk hal tersebut. Ide sertifikasi da’i bisa menjadi bentuk pemasungan terhadap dakwah islam. Selain daripada itu, muncul beragam asumsi yang sulit untuk ditolak bahwa jika ide ini benar-benar dijalankan, maka sertifikasi justru akan menambah persoalan.  Setidaknya akan muncul 2 (dua) jenis Da’i, yakni Da’i pemerintah dan Da’i Non pemerintah. Tentu saja dikotomi tersebut akan memunculkan Imej yang tidak baik. Anggaran Negara yang semakin berat dan kesan intervensi atau monitoring oleh pemerintah akan sangat kentara.

Kecurigaan umat terhadap ide besar sertifikasi juga perlu dipertimbangkan, menyusul penyudutan islam oleh banyak media akhir-akhir ini baik melalui isu teroris, radikal, dan intoleran yang selalu dikaitkan dengan islam. Menag Lukman Hakim dalam dialog di TV One Jumat (3/2/2017) menegaskan bahwa program ini tidak murni muncul dari lembaga yang dipimpinnya, melainkan untuk merespons aspirasi dan tuntutan sejumlah pihak yang merasa resah karena khutbah yang dinilai menyebarkan kebencian pada pihak lain.

Pertanyaannya adalah pihak mana yang merasa resah? dan apakah sertifikasi da’i merupakan satu-satunya formulasi yang tepat untuk merespon itu? Bukankah kesimpulan yang prematur dan hanya akan melahirkan keresahan. Saat ini keresahan masyarakat muncul dari banyak aspek, tetapi aspek yang terbesar sebenarnya justru berasal dari kelambanan pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran warga negaranya. Harga kebutuhan hidup yang semakin tinggi menyusul naiknya Tarif listrik, harga cabai yang tidak masuk akal, menjamurnya pekerja ilegal asal Tiongkok, pencabutan tunjangan guru besar di perguruan tinggi, dan seabreg permasalahan lainnya. Sehingga menghakimi da’i sebagai sumber masalah. Ibarat pepatah “gajah di pelupuk mata tak tampak sementara kuman di seberang lautan tampak”.

Masyarakat Indonesia sudah bertahun-tahun hidup secara guyup rukun bukan hanya dalam keberagaman suku, dan ras, tetapi juga agama. Tidak ada permasalahan serius terkait dai-dai yang berdakwah. Masyarakat sudah semakin arif dan bijaksana untuk menentukan apa yang baik dan tidak baik, apa yang seharusnya dan tidak seharusnya.

Hemat penulis, sebaiknya pemerintah fokus dalam usaha menyejahterakan rakyat, menegakkan keadilan, dan tugas-tugas penting lainnya yang merupakan amanah undang-undang dari pada menyibukkan pada urusan yang bukan menjadi kewenangannya. Terlebih lagi, persoalan dakwah (islam) sudah berjalan sebelum Indonesia terbentuk dengan munculnya 3 (dua) Organisasi keagamaan di Tanah Air, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul ulama dan Persatuan islam.

Seandainya pemerintah ingin benar-benar berpartisipasi dalam dakwah, maka langkah yang tepat adalah membantu perbaikan madrasah, pesantren, perbankan syariah, maupun amal usaha organisasi tersebut, dan bukan menggulirkan ide sertifikasi dan standarisasi kepada da’i-da’inya. Wallahu’allam. [syahid/voa-islam.com]

 
 

*) Pernah mengabdi di Ponpes Muhammadiyah al-Munawwaroh kota Malang dan kini menjadi Dosen di STAIN Ponorogo

voa-islam.com, Ahad, 25 Zulhijjah 1441 H / 5 Maret 2017 23:56 wib

 

***

Muhammadiyah: Dai Belum Perlu Disertifikasi

 

Program dai bersertifikat masih dalam penyusunan draf akhir

JAKARTA — Rencana sertifikasi untuk para da’i dari masyarakat dinilai belum diperlukan. Ketua PP Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad menjelaskan, para dai yang melakukan tugas secara sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

 

 

“Untuk dai-dai sukarela sebagai suatu pengabdian kepada Allah, sertifikasi itu tidak perlu,” kata Dadang, Kamis (13/8).

 

Dadang mengatakan, lain halnya jika dai itu berasal dari aparat pemerintah dan dai profesional. Menurut dia, kalangan tersebut bisa disertifikasi. Namun dengan catatan sertifikasi yang dibuat juga objektif, profesional dan transparan.”Semua orang Islam bisa jadi dai dengan kemampuan masing-masing, saling menasehati sesama kaum muslimin,” kata Dadang.

 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengatakan, program dai bersertifikat masih dalam proses penyusunan draf akhir. Dia mengatakan, program tersebut sedang dimatangkan pada pekan ini.

 

Dalam proses itu, Kamaruddin mengatakan Kemenag melibatkan dengan berbagai pihak. Termasuk mendiskusikan dengan banyak pihak, misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Organisasi Masyarakat, termasuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dadang mengaku belum mengetahui terkait diskusi masalah dai bersertifikat.”Saya tidak tahu apakah Kemenag pernah menghubungi PP Muhammadiyah mengenai soal ini,” kata Dadang.

 

Adapun awalnya rencana sertifikasi dan standardisasi dai yang dikemukakan oleh Mantan Mengeteri Agama, Lukman Hakim sempat menuai pro dan kontra. lalu rencana Lukman akhirnya direalisasikan pada era Menag Fachrul Razi. Angkatan pertama melaksanakan program sertifikasi dan standardisasi pada November 2019.

 

Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi pada Desember 2019 menegaskan, sertifikasi dai itu merupakan upaya MUI untuk meningkatkan kompetensi penceramah. Menurut dia, melalui sertifikasi, dai benar-benar memiliki pengetahuan keagamaan yang memadai dan komitmen kebangsaan yang kuat.

 

“Jangan sampai menghalangi orang beribadah menyampaikan ajaran agama kepada orang lain. Dan yang disampaikan betul-betul tausiyah Agama yang benar dengan hikmah, tutur kata yang baik serta contoh uswah hasanah,” ucap Dadang.

 

Rep: Rossi Handayani/ Red: A.Syalaby Ichsan

 

republika.co.id, Kamis 13 Aug 2020 16:04 WIB

 

***

Perda Islami Dihapus, Jokowi Rezim Anti Islam

Posted on 16 Juni 2016by Nahimunkar.org

 

Oleh : Alimudin Baharsyah. S. Sos

 

(Ketua BE Kornas BKLDK 2016-2017)

 

Selama 70 tahun Indonesia berdiri, umat Islamlah yang paling banyak dirugikan. Dengan dalih harus toleran, umat ini dipaksa mengatur kehidupannya bukan dengan aturan yang bersumber dari Islam. Padahal 87% lebih penduduk negeri ini beragama Islam. Sedangkan menjalankan aturan Islam merupakan bagian dari ibadah yang diwajibkan oleh Allah swt.

 

Lalu, apakah salah jika umat Islam menginginkan Islam yang mengatur hidupnya?

 

Jika merujuk kepada UU 45 pasal 29 ayat 2, negara akan menjamin umat beragama untuk menjalankan Agamanya. Bahkan tanpa UU itupun, umat Islam tetap harus menjalankan agamanya sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah Swt.

 

Namun jaminan yang tertera dalam UU itu tak kunjung terealisasi. Setiap upaya penerapan aturan Islam dianggap sebagai bentuk Intoleran kepada Agama lain. Padahal tuduhan itu tidak pernah terbukti sama sekali. Salah satu contoh, umat Islam yang ingin menerapkan syariat Islam dianggap sebagai teroris yang akan menyebabkan perpecahan. Hal ini tidak sesuai dengan fakta dimana selama belasan abad umat Islam dalam naungan khilafah Islamiyah mampu nenerapkan Islam dan menyatukan berbagai ras, agama, suku dan budaya di dunia. Tentu pendapat itu merupakan fitnah yang sangat keji terhadap syariat Islam yang agung.


Yang lagi ramai diperbincangkan adalalah kasus penertiban  warung nasi yang buka (siang hari) saat bulan Ramadhan di serang yang menimpa Ibu Saenih (57 th). Banyak yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan Satpol PP karena adanya Peraturan Daerah “intoleran” Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat yang dikeluarkan oleh Wali Kota serang. Padahal sejatinya perda itu untuk melindungi hak umat Islam menjalankan ibadah puasa. Ada perda saja orang berani langgar, apalagi jika tidak ada.

Kasus itu terus diblow-up media nasional online sehingga mengundang simpati banyak orang. Isu ini dimanfaatkan oleh kaum liberal dan pemerintah Jokowi untuk menyudutkan syariat Islam dan upaya penghapusan perda Islami. Upaya itu terlihat jelas  ketika Pemerintah melalui tim kementrian dalam negeri langsung mengevaluasi perda nomor 2 tahun 2010 itu. (CNN, 14/06/2016). Tak tanggung, Jokowi pun turut menyumbang korban razia untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap perda yang dianggap intoleran tersebut.

Bukan hanya itu, sebelumnya perda yang melarang perederan minuman keras juga akan dihapus karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Padahal sangat jelas, beberapa pelaku kejahatan seksual dilakukan setelah menenggak minuman keras. Yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah perusahaan dan importir minuman keras.

Dari beberapa kejadian diatas bisa kita simpulkan bahwa rezim Jokowi hari ini memang anti Islam dan pro kapitalis. Penghapusan perda Islami untuk menunjukan kebencian mereka kepada Islam dan merupakan bentuk pengabdian mereka kepada tuan-tuannya yaitu  kaum pemilik modal (kapitalis) baik lokal maupun asing. Hal ini juga menunjukan ketakutan pemerintah akan tegaknya syariat Islam di Indonesia, karena  mengancam eksistensi mereka yang selama ini menzalimi rakyat. [VM]

Sumber : Suara Islam/visimuslim.net

***

Rencana Jahat Akabira Mujrimiha Akan Hancur

Tantangan dan ancaman dari Allah Ta’ala, rencana jahat mereka akan hancur dan hanya menghasilkan azab yang keras.

Peringatan dari Allah Ta’ala

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٢٣)

 Dan  demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri pembesar-pembesar  yang  jahat  agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri  itu.  Dan mereka  tidak  memperdayakan melainkan  dirinya  sendiri,  sedang mereka tidak menyadarinya. (QS Al- ini An’aam/ 6: 123). (Terjemahan menurut Al-Quran dan  Tafsirnya,  Depag  RI 1985/1986, juz 8 halaman 266).

Lafal أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا   akaabiro mujrimiihaa itu terjemah Depag sendiri ada  dua macam.  1,  penjahat-penjahat yang terbesar (dalam  Al-Quran  dan Terjemahnya,  Depag  RI  1971, halaman  208),  dan  2,  pembesar-pembesar  yang  jahat  (dalam Al-Quran dan  Tafsirnya,  Depag  RI 1985/1986, juz 8 halaman 266). Dua makna itu berbeda  pengertiannya. Yang satu pembesar-pembesarnya yang jahat, sedang yang satunya lagi penjahat-penjahatnya yang besar.

Dalam tafsir Al-Wajiz oleh Al-Wahidi dijelaskan:

  الوجيز للواحدي (ص: 374)

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا} يعني: كما أنَّ فسَّاق مكَّة أكابرها كذلك جعلنا فسَّاق كلِّ قرية أكابرها يعني: رؤساءَها ومترفيها {ليمكروا فيها} بصدِّ النَّاس عن الإِيمان {وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ} لأنَّ وبال مكرهم يعود عليهم {وما يشعرون} أنَّهم يمكرون بها

[Dan  demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri pembesar-pembesar  yang  jahat] artinya sebagimana penjahat-penjahat (orang-orang fasik) Makkah itu penggede-penggedenya, demikian pula Kami jadikan penjahat-penjahat tiap negeri itu penggede-penggedenya, yaitu pemimpin-pemimpinnya dan orang-orang yang hidup mewahnya. [agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri  itu] dengan menghalangi manusia dari keimanan. [Dan mereka  tidak  memperdayakan melainkan  dirinya  sendiri] karena bencana tipudaya mereka itu kembalinya kepada mereka sendiri. [sedang mereka tidak menyadarinya] bahwa mereka menipudaya di negeri itu. (Al-Wajiz oleh Al-Wahidi halaman 374/Maktabah Syamilah).

Dalam tafsiran ringkas itu telah dinyatakan penjahat-penjahat tiap negeri adalah penggede-penggede negeri itu yaitu pemimpin-pemimpinnya dan orang-orang yang hidup mewahnya. Mungkin bahasa di sini adalah para pejabat dan pengusaha yang belakangan diembel-embeli dengan asing dan aseng.

Tipu daya mereka secara bersekongkol adalah بصدِّ النَّاس عن الإِيمان dengan menghalangi manusia dari iman (Islam). Contoh nyata misalnya, dengan dalih yang dibuat-buat (misal ungkapan: perda –peraturan-peraturan daerah– yang menghambat ekonomi maka akan dibatalkan), padahal tujuannya untuk melegalkan miras (kongkalikong antara pengusaha dan pejabat), yang kalau ada peraturan melarang minuman keras maka akan tegaklah Islam. Agar tidak tegak, maka aturan yang melarang miras harus dibatalkan. Tapi alasannya, karena aturan melarang miras itu menghambat ekonomi (padahal muatannya dikhawatirkan menghambat kekafiran, dan menguatkan Islam).

Contoh nyata pula, kalau ada aturan untuk menghormati mayoritas Umat Islam yang sedang menjalankan ibadah suci puasa Ramadhan maka warung-warung makan diatur bukanya, yaitu saat menjelang berbuka puasa. Maka buru-buru Akabira Mujirimiha itu melontarkan bahwa itu menghambat ekonomi, maka harus dibatalkan. Padahal menurut isi Al-Qur’an mengenai tipudaya Akabira Mujirimiha itu, maksudnya itu adalah dikhawatirkan menghambat kekafiran dan akan menegakkan iman Islam, maka harus dihalangi.

Oleh karena itu dalam ayat berikutnya dijelaskan:

 فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٢٥ [سورة الأنعام,١٢٥]

  1. Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman [Al An’am:125]

Tantangan dan ancaman dari Allah Ta’ala, rencana jahat mereka akan hancur dan hanya menghasilkan azab yang keras.

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾

  1. Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. / 35: 10). Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.(QS Fathir)

https://www.nahimunkar.org/membela-warung-nasi-buka-siang-ramadhan-kenapa/

 

Selengkapnya ada di link ini: https://www.nahimunkar.org/perda-islami-dihapus-jokowi-rezim-anti-islam/

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 89 kali, 1 untuk hari ini)