Dibalik itu ada upaya memreteli Islam?
Otoritas Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan sertifikasi halal bagi produk makanan kini sirnalah sudah. Karena DPR mengesahkan UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang memangkas wewenang MUI yang sudah berjalan 25-an tahun dalam mengeluarkan sertifikat halal.
Dalam UU JPH itu, negara membentuk Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H) yang berada di bawah presiden. BNP2H ini lalu mengeluarkan izin Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan menguji kehalalan produk. LPH bisa dibentuk pemerintah dan swasta. Setelah lolos uji LPH, barulah MUI mengeluarkan Fatwa Halal.
Inilah beritanya.
***

UU JPH: MUI Bukan Lagi Lembaga Otoritas Sertifikat Halal

mui pusat

Jakarta – 25 Tahun berlalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi lembaga otoritas yang menentukan sertifikat halal sebuah produk makanan. Dengan lahirnya UU Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikasi produk halal akan dikontrol terlebih dahulu lewat Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Pelaku usaha mengajukan permohonan produk halal ke LPH. Lalu oleh LPH, permohonan itu akan diseleksi dan diperiksa. Apakah memenuhi syarat bahwa produk itu halal atau tidak. Setelah LPH menyatakan produk itu halal, maka hasilnya dikirimkan ke MUI untuk disetujui dan dikeluarkan Fatwa Halal.

“MUI menetapkan status kehalalan dalam sidang komisi fatwa paling lama 7 hari kerja terhitung sejak berkas hasil pemeriksaan diterima,” bunyi pasal 42, RUU JPH yang diketok menjadi UU sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (26/9/2014).

Nah, siapakah LPH? LPH dibentuk oleh Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H) yang berada di bawah presiden. BNP2H ini terdiri dari ulama, akademisi atau praktisi. LPH bisa swasta ataupun pemerintah.

“LPH swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b didirikan oleh perseorangan atau lembaga swasta,” bunyi Pasal 15 angka 5.

Dengan adanya LPH-LPH, maka MUI tidak lagi otoritas mengeluarkan sertifikat halal. MUI dan BNP2H hanya menyeleksi apakah LPH tersebut layak menyeleksi produk halal atau tidak.
Andi Saputra – detikNews
Jumat, 26/09/2014 11:59 WIB

***
Protes telah dilakukan MUI ketika masalah sertifikat halal itu masih berbentuk rancangan undang-undang (RUU). Karena MUI merasa, RUU sertifikat halal itu mempreteli wewenang MUI.
Inilah beritanya.
***

Jumat, 20 April 2012 17:26:44 WIB

Hak Keluarkan Sertifikasi Halal, RUU JPH Preteli Wewenang MUI

Logo-Halal-MUI_836242

JAKARTA (Pos Kota) – Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipreteli tidak lagi memiliki hak mengeluarkan sertifikasi halal atas produk yang beredar masyarakat, kewenangan sertifikasi halal diserahkan kepada Badan Khusus yang akan dibentuk pemerintah.
MUI menolak pasal dalam RUU JPH itu yang kini sedang dibahas DPR, MUI tetap minta diberikan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal, karena kewenangan itu sudah dipegangnya selama 23 tahun.
Permintaan itu disampaikan Ketua MUI Amidhan di kantornya, Jakarta, Jumat, yang juga didampingi, Sekretaris Umum MUI Ichwan Sam dan Direktur Eksekutif LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI Lukmanul Hakim.
MUI yang mengklaim Ormas didukung 35 Ormas Islam untuk tetap memegang kewenangan pemberian sertifikasi halal menyatakan, lembaganya memiliki standar halal di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai standar syar’i (hukum) yang telah diterima para ulama di dalam negeri dan umat Islam dunia.
Menanggapi pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang menyatakan legalisasi kehalalan produk ada pada pemerintah bukan pada MUI, Lukmanul Hakim mengatakan, fungsi pemerintah adalah catur praja, pemerintahan, pengaturan, pengawasan dan pengadilan bukan pemberian sertifikasi halal karena memang itu menjadi tugas dari masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi sendiri.
“MUI itu bagian dari masyarakat yang telah melakukan tugas pengawasan halal dan haramnya produk selama 23 tahun,” tutur Lukmanul.
(johara/sir)
***

Sekadar kotak-katik

Tempo vs MUI
Bila kita berfikir, sekadar kotak katik pun akan ada semacam jawabannya. Selama ini MUI ditakuti oleh aneka aliran sesat. Belakangan, aliran sesat dari aneka kelompok tampaknya berselindung di ketiak pihak-pihak yang kini bakal maju di panggung kekuasaan.
Apabila MUI dibiarkan masih punya gigi, maka tidak mudah untuk diajak komromi dengan aneka aliran sesat. Oleh karena itu, salah satu jalan adalah dilakukan pemretelan terhadap MUI.
Dari kasus itu, MUI perlu introspeksi lagi. Ketika Umat Islam merasa dilindungi oleh MUI, maka dikala MUI sedang kena “musibah” seperti ini maka insya Allah akan ada dukungan dari Umat Islam. Namun ketika justru baru saja Umat Islam kecewa dengan MUI hingga dilabrak oleh tokoh-tokoh Islam secara nasional karena sampai kini belum mengeluarkan fatwa sesatnya syiah, maka dukungan terhadap MUI pun belum tentu. (lihat Pakar Aliran Sesat: Kodok Saja Bisa Difatwa Haram MUI, Mengapa Fatwa Syiah Sesat Belum? http://panjimas.com/news/2014/08/26/pakar-aliran-sesat-kodok-saja-bisa-difatwa-haram-mui-kenapa-fatwa-syiah-sesat-belum/).
Umat Islam secara tidak langsung seperti diberi kesempatan untuk menduga MUI, kalau kira-kira yang sesat itu yang “perlu” dibela ya dibela. Buktinya, menunda-nunda hingga MUI PUsat belum belum juga mengeluarkan fatwa tentang sesatnya Syiah, (padahal MUI Jawa Timur sudah memfatwakan sesatnya syiah, dan digugat di pengadilan pun tidak mempan, hingga fatwa MUI Jatim itu tetap berlaku). Itu tidak ada makna lain kecuali MUI Pusat ada bau-baunya membela syiah atau takut jabatannya tergeser dan sebagainya. Kalau demikian, apakah Agama dibanding dunia, mereka pilih dunia?
Ketika ternyata dunia (yang diharapkan) juga dipreteli orang lewat undang-undang, maka gathung (rugi sama sekali). Dunia direbut orang, agama yang harus diperjuangkan justru dilenakan. Kasihan.
Pelajaran berharga ini jutru jadi momen untuk kembali berjuang menegakkan yang ma’ruf dan memberantas kemunkaran terutama aliran-aliran sesat. Insya Allah justru akan berkah. Karena telah Alah janjikan:

{ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نزدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ } [الشورى:20]

Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat. (QS As-Syura: 20)

{ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا } [الإسراء: 18 ، 19]

Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. dan Barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. (Al-Israa’: 18, 19).

(nahimunkar.com)

(Dibaca 731 kali, 1 untuk hari ini)