Penggusuran paksa di kawasan Pluit, Jakarta Utara


Jakarta (SI Online) – Selama setahun menjabat sebagai gubernur, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok telah melakukan penggusuran paksa di berbagai wilayah Ibukota.
Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sejak Januari hingga Agustus 2015, terdapat 3.433 kepala keluarga dan 433 unit usaha yang menjadi korban penggusuran paksa yang berada di 30 titik di wilayah DKI Jakarta.
“Hal ini merupakan angka penggusuran paksa tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan kota Jakarta,” ujar Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa dikutip RMOL, Sabtu (21/11/2015).
Penggusuran paksa tersebut dilakukan tanpa ada musyawarah yang tulus, pemukiman warga dianggap ilegal dan banyak yang akhirnya kehilangan tempat tinggal yang telah dihuni selama puluhan tahun.
Penggusuran paksa telah dikategorikan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sebagaimana yang telah diratifikasi melalui UU 11/2005, dan Komentar Umum PBB No.
4 Tahun 1992 tentang Hak atas Perumahan yang Layak, serta Komentar Umum PBB No. 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa.
Lebih parah lagi, Aqsa menambahkan, dalam penggusuran paksa tersebut, Ahok tidak segan melibatkan aparat TNI dalam melakukan penertiban terhadap warganya.
Pelibatan personel militer terlihat jelas ketika Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran paksa di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur pada 18 Agustus 2015 yang lalu.
Dia menegaskan, Ahok harus mendorong peraturan anti penggusuran paksa yang melindungi warga tergusur baik yang memiliki alas hak kepemilikan ataupun tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas bertempat tinggal serta Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya dan Komentar Umum HAM PBB No. 2/1992 berikut Komentar Umum HAM PBB No. 7/1997.
red: adhila /suara-islam.com / Sabtu, 21/11/2015 17:11:27
(nahimunkar.com)
(Dibaca 3.816 kali, 1 untuk hari ini)