Setahun Pemerintahan Jokowi, Penegakan Hukum Masih Compang-camping.

100 Hari Jokowi, KontraS: Potret Buram Penegakan Hukum.

  • tolong dong buat kebijakan yang menguntungkan rakyat…. Hukum yang bukan hanya menguntungkan partai dan mengamankan kasus hukum orang tertentu (tetapi adil bagi semua).
  • 100 Hari Jokowi, KontraS: Potret Buram Penegakan Hukum: Kontras turut mengkritik rencana pemerintah soal perumusan Undang-Undang sapu jagat alias Omnibus Law. Menurut KontraS, aturan ini akan mendorong aktor negara atau non negara untuk berlaku sewenang-wenang. Terlebih, satuan tugas yang menyusun aturan itu kebanyakan dari kalangan pengusaha.
  • “Omnibus Law hanya ingin memudahkan kelompok pebisnis semata demi sarana pelebaran investasi. namun, luput atas keterlibatan publik dan potensi dampak yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan maupun hak asasi manusia,” kata Rivanlee.
  • negara tidak malu menunjukkan ketidakberpihakkannya pada publik, namun memilih untuk melawan rakyatnya sendiri.

Silakan simak.

***

Setahun Pemerintahan Jokowi, Penegakan Hukum Masih Compang-camping

Masih banyak persoalan bangsa yang belum diselesaikan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.

 

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, salah satu yang menjadi PR besar Presiden Joko Widodo di periode kedua ini adalah penerapan hukum yang belum sepenuhnya adil.

 

“Persoalan hukum kita masih compang-camping, hukum masih mudah dipermainkan. Kalau penegakan hukum ini enggak paralel dengan demokrasi, yang timbul adalah kriminal,” ujar Ujang dalam diskusi daring bertajuk ‘Refleksi 1 Tahun Kinerja Jokowi & Maruf Amin’, Ahad (18/10).

 

Menurutnya, persoalan hukum harus dibenahi secara serius oleh pemerintah. Sebab bila hukum tidak dijalankan dengan benar, maka pemerintah akan berjalan asal-asalan.

 

“Harusnya Pak Jokowi enggak ada beban karena sudah dua periode. Kalau begitu, tolong dong buat kebijakan yang menguntungkan rakyat,” jelas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

 

“Hukum bukan yang hanya menguntungkan partai dan mengamankan kasus hukum orang tertentu (tetapi adil bagi semua),” tutupnya.

 

Dalam diskusi daring tersebut, turut hadir pula Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan, dan Presma Universitas Esa Unggul Rizky Al Farizie(RMOL)

Gelora News

18 Oktober 2020

***

100 Hari Jokowi, KontraS: Potret Buram Penegakan Hukum


Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin (kanan) saat halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menilai masa kerja 100 hari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai potret buram dalam penegakan hukum dan demokrasi.

“Awal pemerintahan Jokowi periode kedua, ditandai dengan potret buram penegakan hukum dan pelemahan terhadap demokrasi serta pengabaian terhadap hak asasi manusia,” kata peneliti Kontras Rivanlee Anandar lewat keterangan tertulis, Selasa, 28 Januari 2020.

KontraS mendasarkan penilaiannya itu berdasarkan sejumlah kejadian sepanjang awal periode kedua ini. Misalnya, penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Wiranto sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Penunjukan kedua orang yang terduga pelaku pelanggar HAM itu, menurut Rivan, menunjukan keberpihakan pemerintahan Jokowi yang lemah terhadap isu HAM.

“Kebijakan yang tidak pro HAM ini semakin mengukuhkan dan memperkuat rantai impunitas, sekaligus mencerminkan pengingkaran terhadap semangat reformasi,” kata Rivanlee.

Selain itu, Jokowi tidak menjadikan agenda reformasi sektor keamanan sebagai agenda prioritas. Dalam kasus tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo dalam demonstrasi September 2019, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tidak transparan. Dalam penanganan kasus itu, Polda Sulawesi Tenggara hanya memproses pidana seorang polisi, sedangkan 6 lainnya hanya kena sanksi etik.

Kontras turut mengkritik rencana pemerintah soal perumusan Undang-Undang sapu jagat alias Omnibus Law. Menurut KontraS, aturan ini akan mendorong aktor negara atau non negara untuk berlaku sewenang-wenang. Terlebih, satuan tugas yang menyusun aturan itu kebanyakan dari kalangan pengusaha.

“Omnibus Law hanya ingin memudahkan kelompok pebisnis semata demi sarana pelebaran investasi. namun, luput atas keterlibatan publik dan potensi dampak yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan maupun hak asasi manusia,” kata Rivanlee.

Di lain sisi, menurut Rivanlee, mereka yang melakukan perlawanan demi menjaga lingkungan justru dikriminalisasi.

KontraS mencatat, ada pula upaya pengekangan terhadap kelompok yang melakukan penyampaian pendapat. Hal itu dilakukan dengan cara memberikan stigma seperti menamakan kelompok tersebut sebagai anarko, komunis, makar bahkan radikal. Penyematan istilah itu, kata Rivanlee, telah mengalihkan perhatian dari isu utama, yaitu tuntutan warga negara atas hak-hak masyarakat sipil.

Terakhir, Kontras juga melihat ada upaya delegitimasi hak asasi manusia melalui pernyataan pejabat dan sejumlah kebijakan. Salah satunya pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD bahwa tidak ada pelanggaran HAM era Jokowi. Ada pula pernyataan Jaksa Agung bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat. “Dalam 100 hari, negara tidak malu menunjukkan ketidakberpihakkannya pada publik, namun memilih untuk melawan rakyatnya sendiri,” ujar Rivanlee.

Reporter: M Rosseno Aji

Editor: Ninis Chairunnisa

TEMPO.CO, Selasa, 28 Januari 2020 16:13 WIB

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 73 kali, 1 untuk hari ini)