Pengamat pemilu dari Sinergi Masyarakat (Sigma) Said Salahudin menilai proses memperebutkan kursi RI 1 masih panjang. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) masih menyidangkan PHPU, masih banyak babak demi babak yang akan dilalui.

“Saya melihat tim Prabowo-Hatta masih banyak amunisi, walaupun mereka kalah dalam persidangan di MK karena koalisi mera-putih yang mereka bentuk memiliki suara mayoritas di parlemen,” kata Said kepada Harian Terbit.

Said menjelaskan, dengan keuntungan mendapat suara terbanyak di parlemen, Prabowo-Hatta memiliki keuntungan. Menurutnya, salah satu keuntungan yang sudah mereka manfaatkan ada dengan membentuk panitia khusus (pansus) pilpres.

“Jika pansus benar-benar terbentuk di waktu-waktu yang mendekati pelantikan, maka DPR bisa menunda pelantikan tersebut dengan dalih pansus sedang bekerja dan tidak menutup kemungkinan pelantikan akan ditunda,” ujarnya.

Selain membentuk pansus, lanjutnya, masih ada keuntungan lain dari koalisi merah-putih yaitu dengan memanfaatkan undang-undang pilpres yang mengatur tentang persyaratan pelantikan presiden. Said menjelaskan berdasarkan undang-undang, presiden terpilih dilantik di dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), jika tidak bisa di paripurna MPR, maka presiden terpilih harus dilantik di dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan jika tetap tak bisa maka bisa dilantik di hadapan Ketua MPR.

“Dengan memiliki suara mayoritas, kemungkinan besar koalisi merah-putih akan menguasai MPR dan bersepakat untuk menolak mengadakan sidang paripurna. Dengan cara ini presiden terpilih tidak bisa dilantik di hadapan paripurna MPR,” imbuhnya.

Begitu pula dengan DPR, dengan suara terbanyak, DPR pastinya akan menolak mengadakan paripurna dan menolak pula pelantikan Jokowi-JK, bisa saja dengan dalih pembentukan pansus tersebut. “Yang terakhir adalah kemungkinan Jokowi-JK dilantik di hadapan Ketua MPR dan disaksikan Ketua MA juga kecil karena sudah pasti MPR dikuasai koalisi merah-putih,” cetusnya.

Meskipun demikian, Said menjelaskan, jika kubu Prabowo-Hatta benar-benar melakukan hal ini maka kemungkinan besar publik melhat dan menilai terhadap pasangan capres-cawapres tersebut. “Tidak menutup kemungkinan juga massa akan terpecah dan timbul konflik tapi ini kan hanya sebatas kemungkinan yang belum pasti, ” katanya.

“Tapi soal deadlock pelantikan Jokowi-JK, saya rasa itu kemungkinan besar akan terjadi,” tegasnya.

Ketika ditanya langkah apa yang seharusnya dilakukan kubu Jokowi-JK untuk mengantisipasi kemungkinan ini, Said menyarankan agar undang-undang yang mengatur peraturan itu harus digugat ke MK untuk dibatalkan.

“Kalau mereka mau antisipasi, undang-undangnya harus digugat ke MK. Dengan begitu kemungkinan dilantiknya Jokowi-JK tidak akan rumit, tapi kalau tidak maka kejadian poros tengah bisa saja terulang lagi,” katanya.

(Harianterbit.com/Nahimunkar.com)

(Dibaca 231 kali, 1 untuk hari ini)