.

Setelah PDIP menghebohkan umat Islam hingga ketua MUI menyebut mereka sebagai musuh Islam karena menginteli khatib-khatib Jum’at di masjid-masjid, kini muncul rencana PDIP yang memusuhi Islam pula. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jika kelak terpilih, maka akan melarang Pemda (pemerintahan daerah) menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang beraroma syariat Islam.

Diberitakan, Ketua Tim Hukum dan Advokasi Joko Widodo-Jusuf Kalla Trimedya Pandjaitan mengatakan, jika kelak tokoh jagoannya menang dalam Pilpres tidak akan mendukung pemberlakukan perda yang beraroma syariat Islam. Bagi dia, Perda Syariat Islam bertentangan dengan Pancasila. “Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final,” kata Trimedya di Kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Lebih lanjut Trimedya mengatakan, Perda berbasis syariat Islam ini bisa mengganggu kemajemukan NKRI. Menurut dia, Perda Syariat dapat menciptakan pengotak-kotakan di dalam masyarakat.

“Ke depan kami berharap Perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat,” terang Trimedya.

Ungkapan tokoh PDIP itu memicu reaksi berupa komentar-komentar balik, karena jelas bernuansa anti Islam. Sikap PDIP  itu hanya mempertegas bahwa mereka menurut Islam adalah penghalang Islam.

{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: 61]

61. apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.” (QS An-Nisaa’: 61).

Cap munafik jelas dalam Al-Qur’an itu bagi yang menghalangi syari’at Allah Ta’ala. Menurut Tafsir Al-Wajiz, oleh Al-Wahidi As-Syafi’I, sikap orang munafik yang menghalangi hukum Allah itu adalah عداوةً للدِّين karena  memusuhi agama (Islam).

Ketika Al-Qur’an telah menjelaskan seperti itu, masih ragukah wahai Umat Islam, bahwa mereka adalah memusuhi Islam?

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. (QS Ali ‘Imran: 118)

Inilah beritanya.

***

Larang Perda Syariah, PDIP Anti Islam.

JKW-JK Bakal Larang Syariah Islam kecuali Aceh

Yesterday 20:25

Ahmad Yani: Larang Perda Syariah, PDIP Anti Islam
Rabu, 04-06-2014 21:27

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan anggota Timses Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan, bila Joko Widodo-Jusuf Kalla memerintah, maka akan dilarang Perda Syariah Islam. Pernyataan Trimedya itu sangat menyinggung dan melukai umat Islam. Larangan tersebut menunjukkan anti Islam.

“Pasti menyinggunglah. Kalau kayak gini, ini bagian dari platform mereka dong? Ini sangat bahaya, bisa memecah belah umat,” kata Ketua Divisi Advokasi Tim Kampanye Prabowo-Hatta, Ahmad Yani di Jakarta, Rabu (4/6).

Ditambahkan, apa yang disampaikan Trimedya itu, sama artinya dengan anti Islam. “Kalau seperti itu, sangat anti Islam, kita tidak boleh anti agama apapun. Indonesia miliki 6 agama dan itu harus dihargai dan dihormati,” kata Yani.

Yani menambahkan, pernyataan Trimedya tersebut mencerminkan bahwa Ketua Badan Kehormatan DPR RI itu tak paham UU. “Dia gak paham. Trimedya harus paham dulu UU 11/2012, UU Otda, bagaimana menyerap hukum-hukum adat dan lokal yang merupakan bagian menjadi sistem hukum nasional. Trimedya itu tidak paham,” kata Ahmad Yani.

Alasan Trimedya bahwa Pancasila adalah ideologi PDIP dan sebagai sumber hukum memang sudah tepat, tapi seharusnya dengan sumber hukum itu, tak perlu dipertentangkan lagi dengan agama. “Pernyataan itu sama artinya mempertentangkan agama dengan Pancasila. Spirit Pancasila diilhami dengan nilai-nilai agama,” kata Yani.

Ketua Tim Hukum dan Advokasi Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan meyatakan, jika Jokowi-JK memerintah, tidak akan mendukung Perda-Perda yang bersifat Syariah. “Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersifat syariat,” ujar Trimedya.

Dia menjelaskan, komitmen itu didasari karena perda yang berbasis syariat Islam, tidak sejalan dengan ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan. “Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final,” terangnya.

Trimedya mengatakan, perda berbasis syariat Islam ini bisa mengganggu kemajemukan NKRI. “Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat,” terangnya.
Ari Purwanto
http://www.aktual.co/politik/212909a…dip-anti-islam

Kecuali di Aceh, Jokowi-JK Bakal Larang Syariat Islam

Rabu, 04 Juni 2014, 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam. Namun, khusus untuk Aceh, PDIP akan memberikan keistimewaan.

“Aceh pengecualian (boleh ada syariat Islam) karena Aceh daerah khusus,” kata Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Trimedya menyatakan Jokowi-JK memahami keistimewaan Aceh yang memiliki sejarah panjang dengan dunia Islam. Karenanya, tidak akan larang perda baru di Aceh yang berlandaskan syariat Islam. “Kami memahami kekhususan Aceh. Sama seperti di Papua dan Yogyakarta,” ujarnya.

Selain Aceh, PDIP menolak munculnya perda syariat Islam baru. Karena dianggap tak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan. Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945. “Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final,” ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP itu.

Perda syariat Islam dinilai bakal menciptakan dikotomi tatanan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya, perda syariat Islam dianggap bakal mengganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika.

“Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-kotakan masyarakat,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Selama ini, kata Trimedya, PDIP gencar menyosialisasikan program empat pilar kebangsaan yang digagas mantan ketua MPR, almarhum Taufik Kiemas. Yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dia menyatakan pemerintahan Jokowi-JK juga akan menyampaikan sosialisai ke berbagai kepala daerah tentang pentingnya empat pilar kebangsaan. “Bagi PDIP Pancasila sudah final,” ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/pe…-syariat-islam

Bisa Dinilai Anti-Islam
Hapus Perda Syariat, Blunder Baru Jokowi-JK?

Kamis, 5 Juni 2014 | 06:14 WIB

inilah..com, Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jika kelak terpilih bakal melarang pemerintahan daerah menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang beraroma syariat Islam. Blunder baru pasangan Jokowi-JK?

Ketua Tim Hukum dan Advokasi Joko Widodo-Jusuf Kalla Trimedya Pandjaitan mengatakan jika kelak tokoh jagoannya menang dalam Pilpres tidak akan mendukung pemberlakukan perda yang beraroma syariat Islam. Bagi dia, Perda Syariat Islam bertentangan dengan Pancasila. “Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final,” kata Trimedya di Kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Lebih lanjut Trimedya mengatakan, Perda berbasis syariat Islam ini bisa mengganggu kemajemukan NKRI. Menurut dia, Perda Syariat dapat menciptaan pengotak-kotakan di dalam masyarakat.

“Ke depan kami berharap Perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat,” terang Trimedya. Ia mengatakan khusus untuk Aceh tidak ada soal pemberlakukan syariat karena daerah otonomi khusus.

Sementara anggota Tim Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta Ahmad Yani mengatakan pernyataan Trimedya Pandjaitan menunjukkan tidak paham undang-undang. “Trimedya harus paham dulu UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Otonomi Daerah yang menyebutkan bagaimana menyerap hukum adat dan lokal yang menjadi bagian sistem hukum nasional,” kata Yani.

Secara tegas Yani menyebut, gagasan yang digulirkan Joko-Kalla merupakan sikap anti-Islam. Padahal, kata Yani, kita sebagai bangsa tidak boleh antiagama apapun. “Kalau seperti itu sangat anti-Islam,” tandas politikus PPP ini.

Ia menegaskan nilai-nilai Pancasila terkait dengan Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang memiliki semangat tidak ingin mempertentangkan antara agama dengan pancasila. “Spirit nilai Pancasila diilhami oleh nilai-nilai agama,” tegas Yani.

Pernyataan Trimedya ini tentu mengejutkan dan berpotensi menyulut protes dari kelompok Islam di Indonesia. Karena dalam praktiknya tidak ada persoalan dalam penerbitan Perda Syariat Islam. Yang terpenting, Perda harus melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan DPRD sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta memiliki nilai kemanfaatan bagi publik.

Larangan Jokowi-JK tentu bermakna bias. Karena dalam praktiknya, di lapangan perda yang bernuansa agama tidak hanya didominasi Islam. Perda bernuansa agama non-Islam juga muncul seperti adanya perda yang mengatur tata cara penguburan mayat dan pesta adat di Tana Toraja juga muncul. Jika ingin fair, semestinya Jokowi-JK tidak hanya spesifik membidik Perda Syariat Islam.

Sepanjang 1999-2009 sedikitnya terdapat 151 perda yang bernuansa syariat Islam. Memang di beberapa daerah terdapat persoalan di lapangan. Namun ada juga perda yang bernuansa syariat Islam tidak menimbulkan persoalan di daerah.
http://nasional.inilah..com/read/det…k#.U5Bt33KSzjU

————————

Strategi pemenangan timses Jokowi-Jk kok kayaknya melemparkan issue-issue peka yang sebenarnya tidak perlu? Kayaknya thema issue yang dilontarkan terus menggerogoti popularitas Jokowi. Bahkan terkesan, PDIP dan Megawati memang sengaja membiarkan agar Jokowi kalah. Ada apa yak?/ mashako /kaskus.co.id/

***

Memusuhi Islam

 

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ } [آل عمران: 118 – 120]

118. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

119. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, Padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada Kitab-Kitab semuanya. apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.

120. jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. (QS Ali Imran: 118-120).

(nahimunkar.com)

(Dibaca 4.967 kali, 1 untuk hari ini)