Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto rupanya sedang mengalami musibah dalam hidupnya. Setelah jagoannya Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, dirinya pun bersiap menjadi tersangka kasus e-KTP yang melibatkan dirinya.

Terbaru, internal Partai Golkar mulai bergejolak akibat proses hukum terhadap Ketua Umum mereka, Setya Novanto, dalam perkara korupsi proyek E-KTP .

“Kami sedang konsolidasi internal melihat dinamika proses hukum Ketua Umum. Enggak usah bangun alibi praduga tak bersalah. Jadi ini bagaimana Golkar selamatkan partai,” ujar politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai, dalam diskusi bertajuk “Partai Politik dan Budaya Korupsi” di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pekan lalu, salah seorang saksi dari konsorsium proyek E-KTP menyebutkan bahwa Setya Novanto mendapat bagian 7 persen dari proyek pengadaan. Novanto pun sudah dicegah ke luar selama enam bulan oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yorris menyatakan, struktur Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, DPP tingkat 1 dan 2, sampai Dewan Pakar mendukung langkah konsolidasi tersebut.

Mereka menilai konsolidasi sangat penting agar Golkar mampu menghadapi proses Pilkada Serentak tahun 2018, dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden tahun 2019.

“Ketua Umum hampir pasti jadi tersangka. Kita harus pahami sekarang, sudah pencekalan. Golkar ambil sikap proaktif untuk selesaikan ini demi partai,” ujar Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Golkar ini.

Meski begitu, Yorrys belum memastikan apa langkah konkret yang akan diambil partai terkait kasus hukum Novanto.”Kami sedang mewacanakan dengan berbagai langkah berlandaskan aturan yang terikat dengan perundang-undangan,” ungkap Yorrys.

Sebelumnya sejak Senin (10/4/2017) lalu Setnov dicegah dan ditangkal (cekal) oleh kantor keimigrasian seluruh Indonesia, sehingga tak bisa bepergian ke luar negeri. Kebijakan cekal tersebut diakui oleh Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny F Sompie.

”Benar, kami telah mencekal Ketua DPR Setya Novanto untuk bepergian ke luar negeri. Itu setelah kami mendapat surat permintaan pencekalan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ungkap Ronny beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, pencekalan Setnov tersebut efektif sejak Senin (10/4/2017), bersamaan dengan penerimaan surat permohonan cekal yang diterbitkan KPK. Mantan Kapolda Metro Jaya tersebut mengatakan, nama Setnov kekinian sudah masuk dalam sistem informasi peringatan yang terkoneksi ke seluruh kantor keimigrasian seluruh Indonesia.”Sesuai permohonan KPK, upaya pencekalan terhadap Setya Novanto diberlakukan hingga enam bulan ke depan,” tuturnya.

Novanto sendiri sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada KPK di persidangan Terdakwa Irman dan Sugiharto. Ketika itu, sejumlah kesaksian Novanto yang disampaikan dibawah sumpah dibantah oleh kedua terdakwa.

Sumber: ngelmu.id

(nahimunkar.com)

(Dibaca 8.146 kali, 1 untuk hari ini)