SOLO– Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr Aidul Fitriciada Azhari SH M.H menilai disetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakibat fatal dan negatif bagi bangsa Indonesia.

 

Pasalnya, Komjen Budi saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dr Aidul Fitri menyatakan bahwa DPR dan Presiden Jokowi telah bermain api dengan masa depan negara Indonesia, baik dimata rakyat Indonesia maupun dunia internasional.

 

“DPR dan Presiden sedang bermain-main dengan masa depan supremasi hukum di Indonesia. Presiden dan DPR sudah tahu BG adalah TSK oleh KPK, dan tidak mungkin dihentikan statusnya sampe ada putusan Pengadilan,” ujar Dr Aidul Fitri kepada Panjimas.com pada Rabu (14/1/2015).

Selain itu, dosen hukum pasca sarjana UMS Solo buini menambahkan, jika nanti Presiden Jokowi tetap nekat melantik Komjen Budi menjadi Kapolri, maka rakyat akan semakin tidak percaya lagi dengan institusi kepolisian dan pemerintahan Jokowi, yang selama ini masyarakat memang sudah tidak percaya lagi dengan kepolisian.

 

“Bila BG diangkat jadi Kapolri, maka BG akan sibuk menjalani proses hukum di KPK dan rakyat pasti tidak akan percaya lagi pada Polri. Kalau rakyat tidak percaya pada Polri, maka tidak mungkin ada supremasi hukum,” tegas pria yang juga Pakar Hukum Konstitusi ini.

 

“Tanpa supremasi hukum, maka akan timbul ancaman keamanan dan ketertiban yang bisa menghancurkan Indonesia,” tandas Dr Aidul Fitri yang juga anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Solo ini. (Baca: Komisi III DPR Resmi Setujui Budi Gunawan yang Dijadikan Tersangka oleh KPK Menjadi Kapolri)

Seperti diberitakan Panjimas.com sebelumnya, proses fit and proper test Komjen Pol Budi Gunawan di gedung DPR RI pada Rabu (14/1/2015) sejak pukul 09.30 WIB telah selesai. Komisi III DPR RI akhirnya secara resmi memutuskan dan menyetujui calon Kapolri tunggal pilihan Presiden Jokowi yang pada Selasa (13/1/2015) kemarin ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK itu menjadi Kapolri.

“Yang terhormat, Saudara calon Kapolri Budi Gunawan, setelah mendengar pandangan fraksi maka rapat pleno menyetujui surat Presiden Joko Widodo tanggal 9 Januari menyatakan setuju secara aklamasi mengangkat saudara Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia sekaligus memberhentikan Jenderal Sutarman,” kata pimpinan rapat Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin di rapat pleno Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (14/1/2015).

Rapat pleno yang berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB itu sekaligus menutup proses fit and proper test calon Kapolri yang selesai hanya sehari. Komisi III DPR pun mengagendakan akan membawa hasil uji kelayakan ini di rapat paripurna DPR yang akan digelar pada Kamis (15/1/2015). [GA]panjimas.com, Kamis, 24 Rabi`ul Awwal 1436H / January 15, 2015

Jokowi Akan Digugat Sejumlah LSM Jika Nekat Lantik Komjen Budi Jadi Kapolri

JAKARTA (Panjimas.com) – Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan bahwa keputusan Komisi III DPR RI yang tetap menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman tidak menguntungkan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pasalnya, calon Kapolri tunggal pilihan Presiden Jokowi tersebut telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan. Untuk itu, Supriyadi meminta Jokowi yang awalnya mengusulkan Komjen Budi menolak persetujuan Komisi III DPR tersebut.

“ICJR menyerukan agar Presiden Jokowi menolak persetujuan DPR ini, dengan cara membatalkan persetujuan DPR menggunakan hak prerogatifnya,” kata Supriyadi, pada Rabu (14/1/2015) seperti dilansir jppn. (Baca: Komisi III DPR Resmi Setujui Budi Gunawan yang Dijadikan Tersangka oleh KPK Menjadi Kapolri)

Seharusnya, begitu KPK telah menetapkan Budi sebagai tersangka, Jokowi langsung menarik kembali nama calonnya dari DPR. “Jika Jokowi melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, ICJR dan beberapa organisasi lainnya sebagai barisan masyarakat sipil, akan menggugat keputusan Presiden Jokowi melalui jalur hukum,” pungkasnya.

Seperti diberitakan Panjimas.com sebelumnya, proses fit and proper test Komjen Pol Budi Gunawan di gedung DPR RI pada Rabu (14/1/2015) sejak pukul 09.30 WIB telah selesai. Komisi III DPR RI akhirnya secara resmi memutuskan dan menyetujui calon Kapolri tunggal pilihan Presiden Jokowi yang pada Selasa (13/1/2015) kemarin ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK itu menjadi Kapolri.

 

“Yang terhormat, Saudara calon Kapolri Budi Gunawan, setelah mendengar pandangan fraksi maka rapat pleno menyetujui surat Presiden Joko Widodo tanggal 9 Januari menyatakan setuju secara aklamasi mengangkat saudara Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia sekaligus memberhentikan Jenderal Sutarman,” kata pimpinan rapat Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin di rapat pleno Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (14/1/2015).

 

Rapat pleno yang berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB itu sekaligus menutup proses fit and proper test calon Kapolri yang selesai hanya sehari. Komisi III DPR pun mengagendakan akan membawa hasil uji kelayakan ini di rapat paripurna DPR yang akan digelar pada Kamis (15/1/2015) besok. [GA]

Dr Aidul Fitri: DPR & Jokowi Pertaruhkan Supremasi Hukum di Indonesia Jika Tetap Lantik Komjen Budi Jadi Kapolri

 

SOLO (Panjimas.com) – Pakar Hukum Konstitusi, Dr Aidul Fitriciada Azhari SH M.H menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang bermain-main dengan masa depan supremasi hukum di Indonesia dengan mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Sebab, DPR dan Jokowi sudah mengetahui jika Budi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi ternyata pihak DPR mapun Jokowi tetap nekat menyetujui Komjen Budi menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. (Baca: Setujui Komjen Budi Jadi Kapolri, Pakar Hukum: DPR & Jokowi Ancam Keamanan Ketertiban Indonesia)

“Jadi dengan pencalonan oleh Presiden (Jokowi –red) dan putusan DPR, pada dasarnya kedua lembaga tersebut sedang mempertaruhkan masa depan supremasi hukum di Indonesia dan juga masa depan negara Indonesia,” ujar Dr Aidul Fitri kepada Panjimas.com pada Rabu (14/1/2015).

Dosen hukum pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menjelaskan, secara hukum konstitusi, langkah yang dilakukan oleh DPR dan Jokowi tidak melanggar konstitusi di Indonesia. Namun, tindakan DPR dan Jokowi telah mencederai prinsip good governance.

 

“Kalau secara formal tidak bertentangan dengan aturan karena belum ada putusan pengadilan yang tetap. Tapi dari segi etika, tindakan Jokowi dan DPR mencederai prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung kepemerintahan yang baik, good governance,” tegas Dr Aidul Fitri.

 

Dan menurut Dr Aidul Fitri, keputusan yang diambil oleh DPR dan Jokowi dengan tetap meloloskan Komjen Budi menjadi Kapolri bertentangan denagn UUD 45. “Jadi justru bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum,” tandasnya.

Seperti diberitakan Panjimas.com sebelumnya Pakar Hukum UMS Solo, Dr Aidul Fitriciada Azhari SH M.H menilai disetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakibat fatal dan negatif bagi bangsa Indonesia.

Pasalnya, Komjen Budi saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dr Aidul Fitri menyatakan bahwa DPR dan Presiden Jokowi telah bermain api dengan masa depan negara Indonesia, baik dimata rakyat Indonesia maupun dunia internasional.

“DPR dan Presiden sedang bermain-main dengan masa depan supremasi hukum di Indonesia. Presiden dan DPR sudah tahu BG adalah TSK oleh KPK, dan tidak mungkin dihentikan statusnya sampe ada putusan Pengadilan,” ujar Dr Aidul Fitri kepada Panjimas.com pada Rabu (14/1/2015). [GA]

(nahimunkar.com)