pks

Simak baik-baik berita berikut ini

***

Kasus korupsi Impor Daging , Ada ‘Engkong’ Minta Jatah Rp 17 M

Rabu, 15/05/2013 | 12:21 WIB

JAKARTA – Hantaman gelombang korupsi impor sapi dengan ‘lakon’ Ahmad Fathanah– tersangka yang diduga mebagi-bagi duit suap–meluas membidik para pentolan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dari hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul tokoh dengan nama alias ‘engkong’ yang meminta jatah Rp 17 miliar. Ada dugaan, sebutan tersebut mengarah ke Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin.

Genderang perang PKS untuk KPK pun kembali ditabuh, Rabu (15/5) hari ini. Sempat dicopot, pagi tadi spanduk sindiran bertulisan ‘Selamat Datang KPK di DPP PKS. Kami senang jika dikau datang sesuai hukum dan akhlak mulia?” dipasang lagi. Kain panjang berukuran 1 x 3 meter itu dipasang di atas pagar di depan kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jaksel. Berbeda dengan Senin (13/5) lalu, PKS membentangkan tiga sepanduk, kali ini hanya ada satu spanduk yang dipasang.

“Memang benar kami telah menerima laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tidak hanya berkaitan dengan transaksi-transaksi mencurigakan milik AF (Ahmad Fathanah), tapi juga LHI (Luthfi Hasan Ishaaq),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi dikonfirmasi, Rabu (15/5),

Namun, Johan tidak mengungkapkan rincian aliran dana mencurigakan terkait Luthfi dan Fathanah tersebut. Dia mengatakan, data aliran dana mencurigakan dari PPATK ini sangat membantu KPK dalam mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi maupun pencucian uang kuota impor daging sapi.

Pada pemeriksaan Hilmi, Selasa (14/5), KPK memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Fathanah dan seseorang yang diduga anak Hilmi, Ridwan Hakim. Rekaman itu berisi permintaan uang Rp 17 miliar untuk seseorang yang diduga adalah Hilmi.

Dalam rekaman pembicaraan telepon itu, seseorang yang diduga Ridwan meminta jatah Rp 17 miliar untuk seseorang yang disebut ‘engkong’. Ada dugaan ‘engkong’ adalah Hilmi. Seusai diperiksa, Hilmi menyebutkan, isi rekaman itu hanya menggertak (bluffing) semua. ”Rekaman semuanya dibuka, tapi semuanya bluffing isinya,” itulah tanggapan Hilmi pasca diperiksa.

Hilmi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bluffing tersebut. Ia hanya mengatakan, hal itu agar ditanyakan kepada penyidik KPK saja.

Hilmi membantah ada jatah uang Rp 17 miliar dari Fathanah. Ia juga membantah anaknya, Ridwan, menjadi perantara dirinya dengan Fathanah.

Terkait materi pemeriksaan kliennya, kata Zainuddin, memang penyidik memperdengarkan rekaman pembicaraan telepon. Namun, rekaman pembicaraan telepon tersebut antara Fathanah dan pihak lain yang tidak diketahui identitasnya. “Saya sudah mendapatkan, saya sudah berhadapan dengan Ridwan, putra Ustaz Hilmi,” ucap Zainuddin menirukan rekaman tersebut.

KPK memeriksa Hilmi selama kurang lebih enam jam sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota impor daging sapi dengan tersangka Ahmad Fathanah

”Pihak lain yang Ustaz Hilmi tidak tahu. Bicara bahwa di hadapannya ada Ridwan, putra Ustaz Hilmi. Tentang hal ini dan seterusnya, penyidik tanya, kenalkah suara ini? Ustaz Hilmi tidak kenal, tidak dia ketahui. Atas dasar itulah, pemeriksaan tadi selesai,” kata Zainuddin.

Zainuddin juga membantah pihak yang berbicara dengan Fathanah adalah Ridwan. ”Bukan, dengan orang lain. Dia (Fathanah) menjual (nama), sudah berbicara dengan ini-itu, dengan orang lain,” katanya.

Nama Ridwan, kata Zainuddin, tidak disebutkan, hanya dikatakan sudah dibicarakan. Zainuddin pun mengatakan, tidak ada pertanyaan soal dugaan jatah Rp 17 miliar dari Fathanah kepada Hilmi. Bahkan, menurut Zainuddin, Hilmi tidak pernah bertemu dan mengenal Fathanah.

Bahas Pasal Halangi Penyidikan

Terkait genderang perang yang ditabuh PKS dengan melaporkan KPK ke Mabes Polri, lembaga anti-korupsi ini tengah membahas kemungkinan menggunakan pasal-pasal penghalangan penyidikan. Diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap siapa pun yang merintangi upaya penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK masih membahas penggunaan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat, siapa pun yang dianggap merintangi upaya KPK dalam menegakkan hukum, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengiringinya.

“Sedang dibahas di dalam (KPK),” kata Johan. Pasal 21 UU Tipikor itu berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sebelumnya, Johan dilaporkan PKS ke polisi dengan tuduhan melanggar Pasal 310 KUHP (penghinaan). Johan dinilai PKS telah menyampaikan pernyataan yang tidak benar bahwa PKS menghalang-halangi petugas KPK melakukan penyitaan mobil. Padahal, dalam pernyataan kepada wartawan saat KPK tak bisa menyita mobil tersebut, tak pernah ada kata-kata dari Johan bahwa PKS menghalang-halangi. Saat itu Johan mengatakan, bahwa petugas keamanan di gedung PKS tidak kooperatif saat penyidik KPK hendak menyita mobil-mobil yang terkait dengan TPPU Luthfi Hasan Ishaaq.ins

surabayapost.co.id

(nahimunkar.com)

Siapa ‘Engkong’ PKS yang Disebut Minta Jatah Rp 17 M ?  Simak baik-baik berita berikut ini. ***

Kasus korupsi Impor Daging 
Ada ‘Engkong’ Minta Jatah Rp 17 M 
Rabu, 15/05/2013 | 12:21 WIB
JAKARTA – Hantaman gelombang korupsi impor sapi dengan ‘lakon’ Ahmad Fathanah– tersangka yang diduga mebagi-bagi duit suap–meluas membidik para pentolan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul tokoh dengan nama alias ‘engkong’ yang meminta jatah Rp 17 miliar. Ada dugaan, sebutan tersebut mengarah ke Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin. Genderang perang PKS untuk KPK pun kembali ditabuh, Rabu (15/5) hari ini. Sempat dicopot, pagi tadi spanduk sindiran bertulisan ‘Selamat Datang KPK di DPP PKS. Kami senang jika dikau datang sesuai hukum dan akhlak mulia?” dipasang lagi. Kain panjang berukuran 1 x 3 meter itu dipasang di atas pagar di depan kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jaksel. Berbeda dengan Senin (13/5) lalu, PKS membentangkan tiga sepanduk, kali ini hanya ada satu spanduk yang dipasang. “Memang benar kami telah menerima laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tidak hanya berkaitan dengan transaksi-transaksi mencurigakan milik AF (Ahmad Fathanah), tapi juga LHI (Luthfi Hasan Ishaaq),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi dikonfirmasi, Rabu (15/5), Namun, Johan tidak mengungkapkan rincian aliran dana mencurigakan terkait Luthfi dan Fathanah tersebut. Dia mengatakan, data aliran dana mencurigakan dari PPATK ini sangat membantu KPK dalam mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi maupun pencucian uang kuota impor daging sapi. Pada pemeriksaan Hilmi, Selasa (14/5), KPK memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Fathanah dan seseorang yang diduga anak Hilmi, Ridwan Hakim. Rekaman itu berisi permintaan uang Rp 17 miliar untuk seseorang yang diduga adalah Hilmi. Dalam rekaman pembicaraan telepon itu, seseorang yang diduga Ridwan meminta jatah Rp 17 miliar untuk seseorang yang disebut ‘engkong’. Ada dugaan ‘engkong’ adalah Hilmi. Seusai diperiksa, Hilmi menyebutkan, isi rekaman itu hanya menggertak (bluffing) semua. ”Rekaman semuanya dibuka, tapi semuanya bluffing isinya,” itulah tanggapan Hilmi pasca diperiksa. Hilmi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bluffing tersebut. Ia hanya mengatakan, hal itu agar ditanyakan kepada penyidik KPK saja. Hilmi membantah ada jatah uang Rp 17 miliar dari Fathanah. Ia juga membantah anaknya, Ridwan, menjadi perantara dirinya dengan Fathanah. Terkait materi pemeriksaan kliennya, kata Zainuddin, memang penyidik memperdengarkan rekaman pembicaraan telepon. Namun, rekaman pembicaraan telepon tersebut antara Fathanah dan pihak lain yang tidak diketahui identitasnya. “Saya sudah mendapatkan, saya sudah berhadapan dengan Ridwan, putra Ustaz Hilmi,” ucap Zainuddin menirukan rekaman tersebut. KPK memeriksa Hilmi selama kurang lebih enam jam sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota impor daging sapi dengan tersangka Ahmad Fathanah ”Pihak lain yang Ustaz Hilmi tidak tahu. Bicara bahwa di hadapannya ada Ridwan, putra Ustaz Hilmi. Tentang hal ini dan seterusnya, penyidik tanya, kenalkah suara ini? Ustaz Hilmi tidak kenal, tidak dia ketahui. Atas dasar itulah, pemeriksaan tadi selesai,” kata Zainuddin. Zainuddin juga membantah pihak yang berbicara dengan Fathanah adalah Ridwan. ”Bukan, dengan orang lain. Dia (Fathanah) menjual (nama), sudah berbicara dengan ini-itu, dengan orang lain,” katanya. Nama Ridwan, kata Zainuddin, tidak disebutkan, hanya dikatakan sudah dibicarakan. Zainuddin pun mengatakan, tidak ada pertanyaan soal dugaan jatah Rp 17 miliar dari Fathanah kepada Hilmi. Bahkan, menurut Zainuddin, Hilmi tidak pernah bertemu dan mengenal Fathanah. Bahas Pasal Halangi Penyidikan Terkait genderang perang yang ditabuh PKS dengan melaporkan KPK ke Mabes Polri, lembaga anti-korupsi ini tengah membahas kemungkinan menggunakan pasal-pasal penghalangan penyidikan. Diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap siapa pun yang merintangi upaya penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK masih membahas penggunaan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat, siapa pun yang dianggap merintangi upaya KPK dalam menegakkan hukum, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengiringinya. “Sedang dibahas di dalam (KPK),” kata Johan. Pasal 21 UU Tipikor itu berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Sebelumnya, Johan dilaporkan PKS ke polisi dengan tuduhan melanggar Pasal 310 KUHP (penghinaan). Johan dinilai PKS telah menyampaikan pernyataan yang tidak benar bahwa PKS menghalang-halangi petugas KPK melakukan penyitaan mobil. Padahal, dalam pernyataan kepada wartawan saat KPK tak bisa menyita mobil tersebut, tak pernah ada kata-kata dari Johan bahwa PKS menghalang-halangi. Saat itu Johan mengatakan, bahwa petugas keamanan di gedung PKS tidak kooperatif saat penyidik KPK hendak menyita mobil-mobil yang terkait dengan TPPU Luthfi Hasan Ishaaq.ins

surabayapost.co.id  

(Dibaca 1.541 kali, 1 untuk hari ini)