Kekacauan narasi yang dibangun oleh BNPT dan siapapun yang terlibat dalam pemblokiran situs-situs media Islam. Tanpa bukti hitam di atas putih, mereka begitu keras mengecam situs-situs tersebut karena dinilai memuat konten kebencian seperti takfir, bid’ah dan sesat. Tetapi, pada saat yang sama mereka begitu mudah mencap situs-situs tersebut sebagai radikal. Lalu, siapa sebenarnya yang asal bunyi dan asal vonis?

Hari ini sebagian situs yang terblokir, dapat diakses kembali seperti sedia kala. Namun, opini publik kadung tercemar, menganggap situs-situs tersebut bermasalah secara konten. Karenanya, kita mendorong upaya berbagai pihak yang menuntut BNPT dan Kominfo meminta maaf atas kecerobohan yang bertubi-tubi ini.

Pembukaan kembali beberapa situs yang diblokir bukanlah akhir dari semuanya. Selama kekuasaan menjadi alat bagi tindak kesewenang-wenangan dan vonis serampangan, selama orang-orang awam Islam berlagak paling paham dan mengerti makna jihad, khilafah dan domain-domain syariat Islam tanpa mau bertanya kepada para alim-ulama, selama itulah sesungguhnya permainan ini belum berhenti.

Inilah editorial salah satu situs media Islam yang kena blokir dan baru saja dapat dibuka kembali.

***

 

Editorial: Game (Belum) Over

KIBLAT.NET — Sepekan lebih digencar stigma radikal oleh pemerintah yang didukung oleh media mainstream, akhirnya sebagian situs Islam yang diblokir, dibuka kembali. Selama itu pula, banyak fakta menarik yang dapat kita ambil sebagai pelajaran berharga.

Seperti diketahui bersama, asal-usul pemblokiran adalah BNPT. Lembaga yang kini dipimpin mantan Kadensus 88, Saud Usman Nasution itu meminta Kemkominfo untuk memblokir 22 situs berkonten Islam. Baik BNPT maupun Kominfo bersilang pendapat tentang alasan pemblokiran.

Salah satu alasan Kominfo, situs tersebut menggunakan domain dot com, yang merupakan domain dunia (universal) asal Amerika Serikat. Sehingga Kominfo mengaku tidak bisa menelusuri pemilik situs Islam tersebut. Sementara BNPT, biang utama pemblokiran, menilai situs tersebut memuat konten radikal.

Tak jelas apa definisi dan batasan radikal yang dimaksud. Apakah memuat tulisan tentang jihad, seruan anti-Syiah, atau memberitakan konflik Timur Tengah? Bukankah jihad itu adalah anak kandung syariat Islam, bukankah Syiah itu aliran yang oleh MUI sendiri dicap sesat, dan bukankah media mainstream pun turut memberitakan konflik Timur Tengah—meski dengan sudut pandang kebencian terhadap jihad dan mujahidin?

Penilaian BNPT dan Kominfo terhadap situs-situs berkonten Islam tanpa pelibatan ulama dan ahli agama Islam itu sendiri, tak ubahnya seorang satpam awam terhadap Islam namun memaksakan diri maju ke mimbar untuk khutbah Jum’at, lengkap dengan seragam dan atributnyanya. Mudah ditebak.  Selain isinya ngaco, pasti jamaah pun tak nyaman mendengarkan dan melihat penampilannya.

Demikian pula halnya kekacauan narasi yang dibangun oleh BNPT dan siapapun yang terlibat dalam pemblokiran ini. Tanpa bukti hitam di atas putih, mereka begitu keras mengecam situs-situs tersebut karena dinilai memuat konten kebencian seperti takfir, bid’ah dan sesat. Tetapi, pada saat yang sama mereka begitu mudah mencap situs-situs tersebut sebagai radikal. Lalu, siapa sebenarnya yang asal bunyi dan asal vonis?

Hari ini sebagian situs yang terblokir, dapat diakses kembali seperti sedia kala. Namun, opini publik kadung tercemar, menganggap situs-situs tersebut bermasalah secara konten. Karenanya, kita mendorong upaya berbagai pihak yang menuntut BNPT dan Kominfo meminta maaf atas kecerobohan yang bertubi-tubi ini.

Disebut bertubi-tubi, tak hanya ceroboh main blokir seenaknya sendiri tanpa prosedur yang telah ditetapkan. Setelah menuai protes keras dari berbagai kalangan, baru mau membuka akses kembali. Itu pun masih dengan “ancaman” bahwa mereka akan terus intens mengawasi situs-situs tersebut. Tak ada kata maaf. Tak ada kata sesal. Yang ada, tetap menyisipkan pesan bahwa situs-situs tersebut tetaplah berbahaya, meski kembali dibuka atas desakan publik.

Oleh sebab itu, pembukaan kembali beberapa situs yang diblokir bukanlah akhir dari semuanya. Selama kekuasaan menjadi alat bagi tindak kesewenang-wenangan dan vonis serampangan, selama orang-orang awam Islam berlagak paling paham dan mengerti makna jihad, khilafah dan domain-domain syariat Islam tanpa mau bertanya kepada para alim-ulama, selama itulah sesungguhnya permainan ini belum berhenti.

The Game is (not) Over (yet).

(nahimunkar.com)