Sidang Kasus Korupsi Kondensat 37,8 Triliun, Buronan Honggo Wendratno Dituntut 18 Tahun Penjara



Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Kepala Badan Pengelola Usaha Hulu Migas (BP Migas) Raden Priyono dan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Keduanya merupakan terdakwa korupsi kondensat migas PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI) senilai US$2,7 miliar (Rp37,8 triliun).

Demikian JPU Bima Suprayoga saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri Gresnews.com, Senin (8/6/2020).

Priyono dan Djoko dinilai melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

JPU menyampaikan hal yang memberatkan kedua terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam rangka menjalankan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal yang meringankan terdakwa dianggap tidak menikmati uang hasil korupsi serta telah ada pemulihan keuangan dan kerugian keuangan negara sebesar US$2,5 juta.

Honggo Sidang In Absentia

Selain itu JPU juga menuntut mantan Dirut TPPI Honggo Wendratno hukuman 18 tahun penjara, denda sebesar Rp1 miliar, dan membayar ganti rugi keuangan negara sebesar US$128 juta (sekitar Rp 1,7 Triliun). Hingga kini Honggo masih melarikan diri dan belum ditangkap. Sidang pembacaan tuntutan pun dilakukan in absentia.

“Menuntut supaya dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili untuk memutuskan: Menyatakan terdakwa Honggo Wendratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Bima.

Honggo disebut melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 KUHP.

Menurut jaksa, tidak ada hal yang meringankan untuk Honggo. Sedangkan hal yang memberatkan adalah terdakwa melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

Kasus Korupsi

Kasus ini bermula saat  TPPI dihantam krisis 1998 sehingga perusahaan itu dibantu bangkit oleh pemerintah. Namun TPPI kembali mengalami kesulitan keuangan pada 2008 sebab harga bahan baku sangat mahal, namun harga jual sangat murah. Alhasil, TPPI merugi. Untuk menyelamatkan TPPI, Wapres Jusuf Kalla (JK) melakukan rapat dengan BP Migas dan JK meminta TPPI diselamatkan.

Setelah itu, BP Migas menindaklanjuti arahan tersebut dengan menyuntik US$2,7 miliar. Belakangan, tindakan penyelamatan TPPI bermasalah. Kasus ini kemudian diusut Mabes Polri sejak 2015 saat Kabareskrim dipegang Komjen Budi Waseso—kini Kepala Bulog.

Januari 2020, Mabes Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan. Pada Februari 2020, Kejaksaan Agung mendakwa Raden Priyono merugikan negara sebesar USD2.716.859.655 (atau setara Rp37,8 triliun) dalam kasus penjualan minyak mentah/kondensat.

Perbuatan Raden dinilai memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Perbuatan Raden dilakukan bersama-sama dengan Djoko Harsono selaku Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas dan Honggo Wendratno.

Pangkal masalahnya ketika Honggo selaku Dirut TPPI mengajukan program PSO (Public Service Obligation) melalui surat ke BP Migas.

Dia mengklaim, selain mampu menghasilkan produk aromatic (paraxylene, benzene, orthoxylene, toluene), TPPI juga mampu memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Mogas RON 88 (bensin premium) sebagaimana Surat Nomor: TPPI/BPH Migas/L-040 tanggal 5 Mei 2008 yang ditujukan kepada BP Migas.

Honggo kemudian mengirimkan surat permohonan kepada Djoko agar TPPI dapat membeli minyak mentah/kondensat sebagai bahan baku langsung dari BP Migas untuk produksi BBM guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Atas permohonan itu, Djoko menyetujuinya. Priyono kemudian menunjuk TPPI sebagai Penjual Kondensat Bagian Negara. Tapi penunjukkan itu menyalahi prosedur.

“Bahwa penunjukan langsung PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak melibatkan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara, sehingga tidak pernah dilakukan kajian dan analisa sehingga penunjukan TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak melalui lelang terbatas, TPPI tidak terdaftar di BP Migas, TPPI tidak pernah mengirim formulir atau penawaran, dan TPPI tidak menyerahkan jaminan berupa Open Credit/Irrevocable LC,” papar jaksa.

Priyono dan Djoko kemudian menyerahkan kondensat bagian negara kepada TPPI dari kilang Senipah, kilang Bontang Return Condensate (BRC) dan kilang Arun tanpa dibuatkan kontrak kerja sama dan tanpa jaminan pembayaran. Akibat penyerahan kondesat itu, Honggo tidak mengolah kondensat bagian negara itu di kilang TPPI.

Perusahaan itu mengolah kondensat bagian negara yang seharusnya menjadi Produk Mogas 88, kerosene dan solar yang dibutuhkan PT Pertamina menjadi produk-produk olahan kondensat yang tidak dibutuhkan PT Pertamina. Sehingga semua produk olahannya tidak dijual ke PT Pertamina (Persero) tetapi dijual ke pihak lain.

Jumlah keseluruhan penyerahan kondensat bagian negara kepada Honggo sejak 23 Mei 2009 sampai 2 Desember 2011 sebanyak 33.089.400 barel dengan nilai US$2.716.859.655. (Gresnews)

 

[PORTAL-ISLAM.ID] Selasa, 09 Juni 2020 BERITA NASIONAL

***

“Kadal Gurun” Ternyata Dari Tiongkok, yang Bawa Kabur Duit Hasil Merampok Indonesia


Posted on 8 Oktober 2019

by Nahimunkar.org


“Kadal Gurun” Ternyata Dari Tiongkok, yang Bawa Kabur Duit Hasil Merampok Indonesia

Buzzer-buzzer pro rezim kerap menyerang pihak oposisi dengan sebutan “Kadal Gurun”. Yang melabeli para oposisi itu dengan label Arab (gurun).

Namun ternyata “Kadal Gurun” lebih tepat disematkan ke Tiongkok.

Tiongkok punya 5 gurun:

Gobi
Taklamakan
Ordos
Badain Jaran
Kubuqi

Di 5 gurun itulah banyak kadal gurun.

Salah 1 kadal gurun mashyur dari Tiongkok bernama Tan Tjoe Hong (Edi Tansil aka buron koruptor).

Yang terbaru kadal gurun bernama Honggo Wendratno yang gondol 35 Triliun.

NAH! itulah Kadal Gurun nya…

…Tiongkok punya 5 gurun:

Gobi
Taklamakan
Ordos
Badain Jaran
Kubuqi

Di 5 gurun itulah banyak kadal gurun

Salah 1 kadal gurun mashyur dari Tiongkok bernama Tan Tjoe Hong (Edi Tansil)

Yg terbaru kadal gurun bernama Honggo Wendratno yg gondol 35 Triliun

No debat. ? (“,) https://t.co/kc9yDCeSPd

— K.H. Iyut~Kafir Hybrid Iyut (@kafiradikal) October 8, 2019

[portal-islam.id] 08 Oktober 2019

 
 

***

Honggo Wendratno Dan Kasus Lenyapnya 38 Trilliun Kekayaan Negara

Posted on 18 Mei 2018by Nahimunkar.com

DPO

E-KTP

 
 

INDEPENDENT | Siapa Honggo Wendratno? Seberapa kaya pengusaha keturunan ini? Apa saja perusahaan yang pernah dia kuasai?

 
 

Bagaimana kronologis dan permainan mega kasus kondensat yang mengalahkan kasus e-KTP, dan bahkan kasus manipulasi Bapindo era 1990an yang dilakukan Eddy Tanzil?| Fakta dan rekam jejak digital kasus Kondensat tidaklah semarak kasus OTT yang dilakukan KPK kepada Irman Gusman, atau hebohnya kasus mantan ketua PKS, Lutfi Hasan yang bahkan asetnya disita dan dilelang oleh KPK. Kasus ini sepertinya difokuskan kepada satu orang saja, dengan meninggalkan logika, bahwa tidak mungkin Honggo Wendratno bekerja dan menikmati keuntungan sendiri. Berikut rekam jejak digital yang berhasil dihimpun Daimca.

 
 

1. Honggo Wendratno adalah seorang warga keturunan Cina, keahiran kediri 12 September 1964.

2. Masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan sebesar US$170juta.

 
 

3. Semenjak Mei 2015, Penyidik Polisi sudah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus kondensat ini. Mereka adalah Raden Priyono, Djoko Harsono, dan Honggo Wendratno.

 
 

4. Honggo Wendratno adalah direktur utama PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan pemegang saham PT. Tirtamas Majutama, serta Tuban LPG Indonesia (PT. TLI).

link:

 
 

5. Presiden Jokowi pernah mengunjungi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama , meski saat itu Honggo Wndratno telah hengkang dari NKRI dan telah menjadi tersangka.

 
 

6. Honggo menghilang saat polisi hendak menyerahkan dia beserta dua tersangka kasus korupsi kondensat lainnya ke Kejaksaan Agung. Dia tak kunjung datang ke Bareskrim meski sudah tiga kali dilayangkan surat panggilan untuk pelimpahan perkara tahap II.

 
 

7. Besarnya korupsi yang dilakukan Honggo Wendratno sebanyak US$. 2.716 milliar atau setara Rp.35 Triliun (Kurs saat itu). Artinya jika dikurskan saat ini (01-2018) ada sejumlah Rp.36,5 Triliun.

 
 

8. Manipulasi korupsi dalam perkara ini pertama kali muncul bulan Mei 2015, saat penunjukan langsung dari SKK Migas ke PT TPPI untuk menjual kondensat ke Pertamina. Lalu, PT TPPI diduga telah melanggar kebijakan menjual Kondensat ke perusahaan lain, padahal harusnya menjual ke Pertamina.

 
 

9. Kenapa ada penunjukan langsung disini? Siapa yang melakukan penunjukan dari SKK Migas tersebut? SKK Migas tidak membuat berita acara penelitian terhadap dokumen penawaran PT TPPI, perusahaan yang ditunjuk langsung.

 
 

10. KPK saat itu dipimpin oleh Taufiequrachman Ruki sebagai pelaksana tugas, menggantikan Abraham Samad, yang memiliki masa jabatan singkat yaitu, dari 20 Februari 2015 – 20 Desember 2015. Kemudian dilanjutkan oleh Agus Rahardjo semenjak 21 Desember 2015.

 
 

11. Abraham Samad yang merupakan praktisi Anti Korupsi, dihentikan ditengah jalan jabatannya sebagai Ketua KPK, dengan kasus pemalsuan dokumen berupa KTP, Paspor dan Kartu Keluarga.http://www.dw.com/id/daftar-tangkapan-terbesar-kpk/a-18214980

 
 

12. Kesaktian KPK dalam kemampuan menyadap dan melakukan Operasi Tangkap Tangan hilang dan menyebabkan tersangka pencuri kekayaan negeri ini kabur ke Singapura. Andainya KPK berhasil memaksa dan memenjarakan Honggo, tentu akan menambah daftar diciduknya penjahat perajah kekayaan bangsa ini.

 
 

13. Siapa oknum di SKK Migas yang bekerja sama dengan Honggo Wendratno?

 
 

14. Sejak Mei 2015, penyidik sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kondensat ini. Mereka adalah Raden Priyono, Djoko Harsono, dan Honggo Wendratno.

 
 

15. Senin, tanggal 13 Juli 2015, Mabes Polri pernah menyatakan takkan memeriksa lagi bekas bos PT TPPI, Honggo Wendratmo setelah yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi.

16. Kamis, 16 Juli 2017, Honggo berangkat ke Singapura untuk berobat jantung. Penyidik sudah memastikan kondisinya ke rumah sakit dan melihat Honggo diinfus. Pengacara Honggo pun membuat surat menolak diperiksa. Akhirnya, penyidik pun kembali ke Indonesia.

 
 

17. Sejak pemeriksaan itu, Honggo tak pernah lagi pulang ke Tanah Air. Hingga Budi Waseso dan Victor lepas jabatan dari Kepala Bareskrim dan Direktur Tipideksus.

 
 

18. Honggo Wendratno memecahkan rekord korupsi terbesar sepanjang sejarah perkorupsian Indonesia. Tercatat Eddi Tansil, alias Tan Tjoe Hong, awal 1990an membobol Bapindo sebesar 1.5 Trilyun saat itu, atau 9 Trilyun untuk ukuran saat ini, lebih besar dari Skandal Bank Century yang juga melibatkan pengusaha China.

19. Sebuah pernyataan besar, seberapa serius aparat penegak hukum dan pejabat negeri ini menyikapi mega skandal ini?

20. Honggo tidak sendiri. Seberapa berani pemerintah berani melibas dan mengungkap kasus kondensat?

 
 

Catatan kaki:

 
 

Kasus ini heboh di bulan Februari 2018. Namun kemudian lenyap tak berbekas hingga kini.

 
 

Kita tunggu sambil tetap berharap 38 Trilyun kembali ke tanah air supaya ada ada anggaran subsidi traktor dan solar untuk petani dan nelayan bangsa ini.

 
 

Sumber : DAIMCA / suaraindependent.com

 
 

***

 
 

Honggo Sudah Di Luar Negeri, Bareskrim Baru Terbitkan DPO

by Nahimunkar.com, 31 Januari 2018

 
 

Honggo Wendratno/Net

 
 

Kasus Korupsi Kondensat Rp 35 Triliun

RMOL. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akhirnya menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Honggo Wendratno. Padahal, tersangka kasus korupsi penjualan kondensat negara itu diduga sudah berada di luar negeri sejak lama.

 
 

DPO itu diterbitkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) 26 Januari 2018. Ditandatangani Wakil Direktur Komisaris Besar Daniel Tahi Monang Silitonga.

 
 

Foto Honggo yang dicantumkan di DPO tidak mengenakan kacamata. Padahal, berdasarkan foto yang beredar, pria kelahiran 12 September 1946 itu mengenakan kacamata.

 
 

Di situ juga dicantumkan nomor paspor, nomor KTP hingga sangkaan pidana yang dilakukan bekas pemilik Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) itu.

 
 

“Draft DPO sudah disebar, didistribusikan ke seluruh Polda dan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia,” kata Daniel. Masyarakat yang mengetahui keberadaan Honggo diimbau untuk memberitahukannya ke kantor polisi terdekat.

 
 

Hingga kini, Bareskrim masih berkutat mencari Honggo di Tanah Air, dengan menyambangidan menggeledah kediamannya di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan.

 
 

Padahal, Honggo sudah pergike Singapura ketika kasus kondensat mulai disidik di era Kepala Bareskrim Budi Waseso 2015 lalu.

 
 

Direktur Tipideksus Bareskrim saat itu, Brigadir Jenderal Victor Edinson Simanjuntak langsung menggebrak dengan menggeledah kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dulu bernama Badan Pengelola Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

 
 

Tak hanya itu, Victor memanggilHonggo Wendratno. Namun bekas pemilik dan Direktur Utama TPPI itu selalu mangkir dan mengundur-undur pemeriksaan. “Kuasa hukum bilang setelah tanggal 29 (Mei) saja,” kata Victor dalam keterangan pers 22 Mei 2015.

 
 

Diam-diam, Honggo pergi ke Singapura dengan dalih hendak berobat. “Penasihat hukumnya minta diperiksa di Singapura karena yang bersangkutan sakit. Ada surat dari penasihat hukumnya, Ariyanto SH,” lanjut ungkap Victor, 8 Juni 2015.

 
 

Victor mengaku dua kali menerima surat keterangan medis (medical certificate) dari dokter Singapura yang diserahkan kuasa hukum Honggo. Surat itu menyatakan Honggo sakit dan perlu menjalani operasi bedah jantung.

 
 

“Dikhawatirkan, kalau kembali ke Indonesia nanti akan lebih fatal. Dia (Honggo) berjanji kalau sudah operasi akan kembali ke Indonesia,” kata Victor.

 
 

Namun Bareskrim justru mempercepat pemeriksaan sebelum Honggo dioperasi. Penyidik pun dikirim ke Singapura. “(Pemeriksaan) di Kedutaan Besar Indonesia di negara itu. Hasil pemeriksaan harus diketahui, ditandatangani dan dicap kedutaan. Akan dilakukan sebelum operasi,” ujar Victor.

 
 

Sejak pemeriksaan itu, Honggotak pernah lagi pulang ke Tanah Air. Hingga Budi Waseso dan Victor lepas jabatan dari Kepala Bareskrim dan Direktur Tipideksus.

 
 

Pengganti Victor, Brigjen Bambang Waskito melanjutkan penyidikan. Upaya membawa pulang Honggo tak membuahkan hasil hingga Bambang menyerahkan tongkat komando Direktur Tipideksus kepada Agung Setya.

 
 

Agung, bekas Wakil Direktur Tipideksus pernah mengirim penyidik ke Singapura untuk melalui pemeriksaan tambahan terhadap Honggo.

 
 

Pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas perkara setelahdikembalikan kejaksaan. “Dibutuhkan keterangan lanjutan dari tersangka yang kini sakit di Singapura,” kata Agung. Namun penyidik gagal memeriksa Honggo.

 
 

Setelah penyidikan lebih dari dua tahun, Kejaksaan Agung akhirnya menyatakan berkas perkara kondensat lengkap. Kejaksaan pun meminta Bareskrim menyerahkan tersangka.

 
 

Permasalahan pun muncul. Honggo belum bisa dibawa pulang. Sementara kejaksaan meminta semua tersangka diserahkan sekaligus.

 
 

Pelimpahan tersangka Raden Priyono (bekas Kepala BP Migas) dan Djoko Harsono (bekas Deputi Finansial, Ekonomi dan Pemasaran BP Migas) pun batal. Padahal, keduanya sudah memenuhi panggilan Bareskrim.

 
 

Kilas Balik

Kejaksaan Bisa Sidangkan Perkara Kondensat Tanpa Kehadiran Tersangka

 
 

Berkas perkara kasus korupsi penjualan kondensat jatah negara oleh Trans Pacific Petrochemical Indotama (TTPI) sudah dinyatakan lengkap atau P21. Bareskrim ditagih menyerahkan tersangka kasus itu ke kejaksaan.

 
 

Termasuk Honggo Wendratno, bekas pemilik TPPI yang diketahui bermukim di Singapura. “Harapan kita kepada penyidik (Bareskrim) tentunya supaya tidak ada kesan disparitas, usahakan si Honggo ini diserahkan di Indonesia. Diserahkan pada kita supaya penyelesaiannya bisa dilakukan secara serentak,” kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

 
 

Menurut Prasetyo, Honggo bisa saja disidangkan secara in absentia jika tak bisa dibawa pulang. “Kita sudah pernah melakukan persidangan in absentia. Jangan kaget nanti kalau misalnya in absentia,” kata Prasetyo.

 
 

Jika sampai Honggo disidang secara in absentia, dia bakal dikenakan hukuman lebih berat lantaran dianggap menghambat proses hukum.

 
 

“Saya tentunya mengimbau kepada Honggo yang sekarangdi Singapura, pulanglah keIndonesia. Pertanggungjawabkan perbuatan supaya proses hukumnya selesai,” imbau Prasetyo.

 
 

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman menyatakan berkas perkara kasus kondensat telah lengkap.

 
 

Kejaksaan menerima pelimpahan dua berkas perkara dari penyidik Bareskrim pada 18 Desember 2017.

 
 

Berkas pertama terdiri dari dua tersangka, yaitu Raden Priyono (bekas Kepala Badan Pengelola Hulu Minyak dan Gas/BP Migas) dan Djoko Harsono (bekas Deputi Finansial, Ekonomi dan Pemasaran BP Migas).

 
 

Sedangkan berkas kedua atas nama tersangka bekas Direktur Utama sekaligus pemilik TPPI Honggo Wendratno.

 
 

Kasus ini diduga menyebabkankerugian negara hingga 2,716 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp 35 triliun.

 
 

“Ada sekitar enam pelanggaran hukumnya dalam kasus ini. Tapi saya tidak buka. Karena itu strategi jaksa membawa perkara ini ke pengadilan,” kata Adi.

 
 

Setelah berkas perkara P21, kejaksaan tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Bareskrim.

 
 

“Segera pelimpahan tahap dua: barang bukti dan tersangkanya,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigadir Jenderal Agung Setya.

 
 

Termasuk Honggo yang saat ini masih di Singapura. “Pasti akan diserahkan semuanya (tersangka),” tandas Agung.

 
 

Agung mengatakan akan mengirim tim untuk membawa pulang Honggo. Namun dia belum memastikan kapan tim Bareskrim berangkat ke negara tetangga itu.

 
 

Sebelumnya, Bareskrim menjalin kerja sama dengan otoritas Singapura untuk bisa membawa pulang Honggo. Honggo bermukim di negara singa putih untuk perawatan sakit jantung. Ia sempat menjalani operasi. Namun kini tak diketahui lagi kondisi kesehatannya.

 
 

Sementara terhadap dua tersangka lainnya, Raden Priyono dan Djoko Harsono akan dilayangkan surat panggilan untuk pelaksanaan pelimpahan ke kejaksaan.

 
 

Sumber: rmol.co

 
 

***

 
 

E-KTP dan Kondensat BP Migas Mangkrak? KMBK: Tangkap Setnov, Priyono dan Honggo!

by Nahimunkar.com , 20 Oktober 2017

 
 

Setnov, Honggo Wendratno, dan Raden Priyono. (foto dokumen nusantara.news)

 
 

Jakarta – Ekonomi Indonesia berada di ambang krisis dengan semakin lemahnya daya beli masyarakat, potensi defisit APBN yang melebar, kewajiban pembayaran hutang luar negeri yang terus meningkat, makin tingginya kurs dollar AS atas rupiah, serta hengkangnya para investor yang menambah angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini menimbulkan keprihatinan di banyak kalangan muda dan generasi milenial, khususnya yang bekerja di sektor wirausaha dan profesional.

 
 

“Banyak peristiwa yang menimbulkan ketidakpastian di Indonesia, sehingga berdampak negatif bagi dunia perekonomian. Utamanya adalah masalah penegakan hukum yang ‘tumpul ke atas tajam ke bawah.’ Akibatnya, banyak investor dan pelaku usaha yang hengkang dan memilih menyimpan uangnya demi menghindari resiko bisnis di tengah suasana gaduh dan tak kondusif,” ujar Juru Bicara Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), Soeleman Harta melalui pesan elektronik kepada media massa, Jumat (20/10/2017).

 
 

Dia menuturkan, salah satu contoh tidak tegaknya hukum ditandai oleh merajalelanya para pejabat dan bandit perampok kekayaan negara yang justru mendapat kekebalan hukum. Sementara, kriminalisasi dan pemenjaraan malah menimpa penegak hukum yang jujur serta para pencari keadilan.

 
 

Sebagai komparasi, di Amerika Serikat dan China, investor dan pelaku usaha merasa nyaman berinvestasi dan memutar uang karena adanya kepastian hukum tanpa pandang bulu. Bahkan, hukuman mati sering dijatuhkan ke pejabat publik yang secara sengaja berkomplot menyalahgunakan kewenangan merugikan negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

 
 

“Di China, jika ada pejabat tinggi negara seperti Setya Novanto yang diduga melakukan rangkap kejahatan korupsi KTP elektronik yang disertai dugaan menjual data penduduk kepada kekuatan asing, atau jika terjadi persekutuan jahat mega korupsi kondensat antara mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dengan pengusaha pemilik PT. TPPI Honggo Wendratno yang merekayasa projek dengan dugaan kerugian negara hingga Rp.35 triliun, pasti mereka telah dihukum gantung, juga keluarganya mendapat sanksi sosial,” kecam Soeleman.

 
 

Dalam catatan Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), ada banyak skandal megakorupsi yang mendapat kekebalan hukum dan belum dituntaskan bertahun-tahun. Beberapa di antaranya kasus BLBI, Century, KTP Elektronik (E-KTP) dan kondensat BP Migas. Citra pemerintah semakin runtuh, sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terhadap komitmen hukum Pemerintahan Joko Widodo semakin hilang.

 
 

Terkini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memproses skandal BLBI dan Century, tetapi terkesan lalai dalam penanganan kasus E-KTP, hingga tersangka Setya Novanto yang notabene Ketua DPR RI memenangkan praperadilan yang menyita perhatian dan melukai rasa keadilan rakyat. Sementara dalam skandal kondensat yang ditangani Bareskrim Polri, 2 pejabat BP Migas yang menjadi tersangka yakni Raden Priyono dan Djoko Harsono (mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran) sempat ditahan dan ditangguhkan, dan pengusaha Honggo Wendratno melarikan diri ke Singapura hingga kini.

 
 

“Demi bangkitnya dunia usaha dan perekonomian Indonesia, penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo tak boleh hanya menjadi retorika di berbagai forum dan media. KPK harus segera keluarkan surat perintah penyidikan baru prindik baru untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka E-KTP dan Bareskrim Polri harus segera menyeret Honggo Wendratno dan Raden Priyono untuk dipenjarakan!” seru Soeleman Harta.

 
 

Diketahui Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Polisi Maltha pada Maret 2017 lalu mengatakan, penangkapan tersangka kasus korupsi kondensat Honggo Wendratno yang diduga berada di Singapura sulit dilakukan, karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Singapura dengan Indonesia.

 
 

Irjen Maltha mengakui permintaan bantuan hukum timbal balik ke negara lain sulit dilakukan jika negara yang diminta tidak menyetujuinya, salah satunya Singapura. “MLA atau ‘mutual legal assistance’ enggak bisa berjalan kalau negara yang diminta tidak setuju,” kata Irjen Polisi Maltha di Mabes Polri, Beberapa bulan lalu.

 
 

Padahal, pihaknya mengaku sangat gencar melakukan pendekatan terhadap Singapura. “Kami sangat aktif melakukan pendekatan. Tapi Singapura tidak mau, diambangkan saja, draf yang kami ajukan tidak dibalas.” Katanya. ** (**/HW/Berita360)

https://www.nahimunkar.org/honggo-wendratno-dan-kasus-lenyapnya-38-trilliun-kekayaan-negara/

 
 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 185 kali, 1 untuk hari ini)