Sebenarnya sidang terbuka ini bukan buat mengadili Ahok. Tapi MENGADILI FATWA MUI. Disidangkan untuk mengadili  Benar atau Tidaknya  FATWA MUI tsb PERIHAL Penistaan Agama yang dilakukan Ahok.

Dan yang mengadili kebanyakan adalah orang2 yang bukan pakarnya dalam Agama Islam.

Kalaupun mau mengadili Fatwa MUI. Maka yang berHAQ mengadili adalah institusi yang lebih tinggi dalam hierarki kompetensinya yaitu Rabitah alam al-Islamy/Fatwa Ulama Sedunia yang ber-kedudukan di-Makkah al-Mukaramah. Bukan diserahkan kepada yang bukan Ahlinya/Pakarnya. Karena mereka tidak punya kompetensi buat melakukan ijtihad, sbgmna sabda Nabi:

Jika seorang Ulama/Hakim Agama melakukan suatu ijtihad, jika dia benar mendapatkan 2 (DUA) pahala. Dan jika dia salah maka tetap mendapatkan 1 (SATU) pahala. HR. Imam Bukhari no. 6805.

Tetapi jika bukan ahlinya/bukan kompetensinya. Seandainya benar, tetap salah. Apalagi salah, babak belur. Dan terkena ancaman QS.al.Araf.33. BAHKAN SETARA DENGAN KESYIRIKAN. Jadi jika ada saksi ahlinya dari Muslim, tapi tidak punya kompetensi tsb. Maka mereka terkena ancaman sebagai Musyrikun. Sedangkan jika ada saksi ahlinya atau anggota hakimnya dsbgnya dalam persidangan tsb bukan Muslim maka  sama saja MELECEHKAN AGAMA ISLAM INI. Dan termasuk PENISTAAN AGAMA.

Punten kpd Teteh, Akang tolong di-share se-banyak2nya tulisan yg barusan tsb. Agar kaum Muslimin melek. Bahwa Penguasa sekarang ini mau mengkerdilkan PERANAN WIBAWA /KEDUDUKAN  ULAMA dalam hal ini diwakili oleh MUI DI-MATA RAKYAT INDONESIA TERLEBIH KAUM MUSLIMIN. Nuhun.

rachmat ramdan 

 (nahimunkar.com)

(Dibaca 7.463 kali, 1 untuk hari ini)