Rabu, 10 Desember 2014

FASTNEWS, Jakarta (10/12)-Pemerintahan Jokowi-JK baru berjalan 50 hari. Meski begitu, banyak kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Mulai dari kenaikan harga BBM, harga gas, hingga tarif dasar listrik (TDL)

Mengenai berbagai kebijakan yang tidak populis, direspon oleh Siti Zuhro, Pengamat Politik dari LIPI. “Pemerintah bilang kerja, kerja, kerja tapi terkesan kamuflase. Kebijakan yang dibuat pemerintah menimbulkan ketidakpastian. Ga perlu politik pencitraan, kapan kerja yang konkrit,” ujar Siti.

Siti meminta pemerintah dalam 100 hari pertama ini, yang diutamakan adalah arah kebijakan bukan eksekusi. “Menteri-menteri kerja bukan bagus, tapi malah blunder. Lihat Anies Baswedan yang mau menghentikan kurikulum 2013, yang akhirnya harus direspon Pak JK bahwa kurikulum itu tidak dihentikan,” papar Siti.

“Kalau ke masyarakat jangan bluffing, tapi harus konkrit. Kesannya pemerintah hanya membuat kebijakan tambah sulam. Masyarakat kecewa dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Hal-hal ini merupakan pertarungan legitimasi Pak Jokowi yang akan terus merosot. Ini akan jadi bumerang bagi pemerintah. Jadi hentikan politik pencitraan dan perhatikan rakyat kecil,” sambung Siti. FN-07

(br/nahimunkar.com)

(Dibaca 1.569 kali, 1 untuk hari ini)