Dok. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama


Rimanews – SK Gubernur Nomor 2136 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Rumah Sakit Kanker di lahan RS Sumber Waras memiliki tanggal terbit 10 Desember 2014. Lagi-lagi aksi manipulasi kembali terjadi.

BPK mengungkap Dinas Tata Ruang DKI baru menerima surat masuk untuk pengajuan SK dua hari kemudian. Klaim SK itu terbit 10 Desember untuk memberi kesan Dinkes telah berproses sejak 2 Desember, padahal semua proses administrasi terkait penetapan lokasi baru dilakukan dari 12 hingga 18 Desember.

Baca Juga: Ahok Tanya Kartini Apakah Rumah Sakit Dijual?

Dokumen verbal SK Gubernur sendiri baru masuk ke Biro Umum DKI 18 Desember untuk selanjutnya diserahkan dan diparaf Sekda DKI Saefullah. Artinya, ada dua SK Penetapan Lokasi dengan nomor sama dengan tanggal berbeda, pertama tanggal 10 Desember dan satu lagi 18 Desember 2014.

BPK bahkan menemukan pada berkas surat SK Gubernur yang tanggal 10 Desember 2014 tidak ada paraf Ahok di kolom tanda tangan gubernur. Sedangkan, SK tanggal 18 Desember diparaf Kepala Biro Hukum Agustino Darmawan pada sisi kanan dan kolom tanda tangan Gubernur Ahok di sisi kiri diteken oleh Sekda.

Baca Juga: Datangi BPK, DPR Ingin Kasus Sumber Waras Tuntas

“Dengan demikian, transaksi pengadaan tanah dalam bentuk penandatanganan Akta Pelepasan Hak antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras tidak memiliki SK Gubernur DKI Jakarta tentang penetapan lokasi sebagai izin usaha pengadaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum,” tulis dokumen yang diperoleh Rimanews.

Sumber: nasional.rimanews.com/ 21 APR 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 755 kali, 1 untuk hari ini)