SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Digugat Komunitas Sarjana Hukum Muslim! Simak Alasannya!

Silakan simak ini.

***

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Digugat Komunitas Sarjana Hukum Muslim! Simak Alasannya!

 


Ketua Eksekutif BPH Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan – Foto: Ig

 

Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) menyatakan bakal menggugat Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri yang dibuat Mendagri Tito Karnavian, Mendikbud Nadiem Makarim dan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

SKB Nomor 02/KB/2O2l, Nomor 025-199 TAHUN 2021 dan Nomor 219 TAHUN 2021 tersebut mengatur tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah Negeri di Indonesia. 

Ketua Eksekutif BPH KSHUMI Chandra Purna Irawan mengatakan gugatan uji materil tersebut akan dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA).

“Terkait rencana gugatan SKB 3 Menteri, kami akan gugat ke MA,” ucap Chandra kepada JPNN.com, Minggu (07/02/2021). 

Terkait alasannya, Chandra pun membeberkan bahwa secara konsep (formil) SKB masuk kategori Keputusan (beschikking). Namun, katanya, secara meteril, materi SKB 3 Menteri muatannya lebih bersifat peraturan (regeling).

Dengan demikian, kata Chandra, SKB 3 Menteri itu masuk kategori regeling/peraturan. 

“SKB tiga menteri itu secara materi bersifat regeling yang memuat norma bersifat umum, abstrak dan berlaku terus-menerus, sehingga gugatan akan kami ajukan ke Mahkamah Agung,” kata Chandra.

Karena itu pihaknya dalam permohonan nanti akan meminta MA membatalkan SKB 3 Menteri tersebut.

“Gugatan tersebut bertujuan untuk meminta majelis majelis hakim membatalkan SKB tersebut,” tegas pengacara yang juga ketua LBH Pelita Umat ini. 

Menurut Chandra, semestinya SKB 3 Menteri tersebut jangan melarang pihak sekolah untuk mewajibkan penggunaan seragam keagamaan bagi yang seagama. 

“Kenapa? Karena terdapat di daerah tertentu yang kebiasaan adatnya sangat erat dengan agama, seperti Sumatera Barat,” sebut Chandra.

SKB tersebut diketahui mengecualikan aturan tersebut untuk Provinsi Aceh. Menurut Chandra, pengecualian itu karena Aceh merupakan daerah istimewa. Sementara untuk daerah lain, katanya, sekarang ada namanya otonomi daerah (Otda) yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah membuat pengaturan-peraturan untuk masyarakat di daerahnya. 

“Daerah kan sekarang ada otonomi, setiap daerah akan membuat regulasi sesuai kearifan lokal, dan kearifan lokal daerah tertentu ada yang sangat erat dengan agama,” pungkas Chandra. 

Diketahui, SKB 3 menteri ini belakangan menuai pro dan kontra. Selain dari sejumlah politisi di DPR RI, aturan ini juga menarik perhatian pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel.

“Terkait SKB tiga menteri, tampaknya ada beberapa persoalan,” ucap Reza Indragiri, Sabtu (06/02/2021). 

Salah satu poin yang disorot oleh konsultan di Lentera Anak Foundation ini dalam SKB 3 menteri itu adalah kalimat “Memberikan kebebasan….” sebagai tercantum dalam diktum kedua. Reza kemudian menyinggung soal Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menggunakan kata ‘kemerdekaan’, bukan ‘kewajiban’. 
Diksi tersebut memberikan ruang kepada siapa pun untuk memeluk agama apa pun. Namun, lanjut Reza, secara semena-mena, kata ‘kemerdekaan’ bisa ditafsirkan sebagai jaminan bahwa anak atau peserta didik juga bisa berperilaku sekehendak mereka sendiri. 

“Termasuk, anak atau peserta didik, berkat kata ‘kemerdekaan’, seakan bisa mengabaikan kewajiban mereka untuk berbusana tidak sesuai dengan ketentuan agama mereka. Spesifik, siswi muslimah merdeka untuk berjilbab maupun tak berjilbab,” tegas pria asal Rengat, Indragiri Hulu, Riau.

mbsnews.id, Izza | Senin, 08 Februari 2021- 09:30 WIB

***

DPR: SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Melampaui Kewenangannya (Alias Sewenang-Wenang)


Posted on 7 Februari 2021

by Nahimunkar.org

 

DPR: SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Melampaui Kewenangannya (Alias Sewenang-Wenang)

Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf.Bukhori menilai SKB tersebut dinilai telah melampaui kewenangannya terutama pada diktum ke empat yang memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mencabut peraturan daerah. 

Diktum keempat dari 6 keputusan dalam SKB itu sebagai berikut:

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Kelima, ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar SKB, seperti pemda menghukum kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan terkait; gubernur menjatuhkan sanksi kepada bupati/wali kota terkait; Kemendagri memberikan hukuman kepada gubernur.


Kemudian, Kemendikbud menjatuhkan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Adapun Kemenag memberikan pendampingan praktik agama yang moderat dan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.


“Jadi, ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar SKB ini,” ucap Mendikbud Nadiem. https://www.nahimunkar.org/mui-protes-skb-3-menteri-larang-wajibkan-seragam-keagamaan-ri-bukan-negara-sekuler/

SKB bermuatan memerintahkan untuk mencabut Perda (Peraturan Daerah) itulah yang jelas di luar kewenangannya.

“Hal itu tidak sesuai dengan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentangan Peraturan Perundang-Undangan, di mana pasal 7 tentang Hierarki peraturan perundang-undangan bahwa perda itu tunduk kepada Perda provinsi dan PP dan peraturan uu di atasnya. Sedangkan mekanisme pencabutan (Perda) itu sudah diatur dengan melalui pembatalan oleh Mahkamah Agung,” kata Bukhori dikutip di Republika,Jumat(5/2).

Silakan simak ini.

***
SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Dikritik DPR

Aturan penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri


Jakarta–Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Kemenag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang yang berisi aturan penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri mendapat kritikan.

 
 

Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf.Bukhori menilai SKB tersebut dinilai telah melampaui kewenangannya terutama pada diktum ke empat yang memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mencabut peraturan daerah. 

 “Hal itu tidak sesuai dengan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentangan Peraturan Perundang-Undangan, di mana pasal 7 tentang Hierarki peraturan perundang-undangan bahwa perda itu tunduk kepada Perda provinsi dan PP dan peraturan uu di atasnya. Sedangkan mekanisme pencabutan itu sudah diatur dengan melalui pembatalan oleh Mahkamah Agung,” kata Bukhori dikutip di Republika,Jumat(5/2).

Pemerintah beralasan bahwa aturan tersebut berfungsi untuk membangun wawasan sikap dan karakter peserta didik memelihara persatuan bangsa. Politikus PKS itu menilai, seharusnya pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait harus lebih arif dan bijaksana dalam mensikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat 

“Terutama terkait dengan praktek beragama agar tidak sedikit-sedikit dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme, namun sejauh ini isinya masih dapat dimengerti,” ungkapnya. 

 Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah. SKB ini menegaskan, sekolah negeri dilarang memaksa atau melarang penggunaan atribut keagamaan pada seragam guru dan murid.

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan keputusan ini dibuat berdasarkan sejumlah pertimbangan. Dia menuturkan, pertimbangan tersebut yakni sekolah berfungsi untuk membangun wawasan sikap dan karakter peserta didik memelihara persatuan bangsa. Seragam yang digunakan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari toleransi beragama. 

“Keputusan bersama ini mengatur secara spesifik sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama apa pun, etnisitas apapun, dengan diversifitas apapun,” kata Nadiem, dalam telekonferensi, Rabu (3/2).

Artikel ini sudah tayang sebelumnya di laman Republika.com dengan judul “Legislator Kritisi SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah”, pada Jumat 5 Fenruari 2021

KABAR.NEWS,Rahma Amin

Feb 5, 2021 – 12:57

 
 

***

***


Point krusial SKB soal seragam sekolah berisi 6 point itu di antaranya di di sini.


Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.



Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. 


Demikianlah.


Poin ke 3 dan keempat dalam SKB soal seragam sekolah itu secara tidak langsung telah membuang agama
untuk diterapkan dalam hal pakaian seragam. Pembuangan agama dengan melarang dan akan mencabutnya (tidak boleh lagi sebagai landasan dalam pengaturan seragam sekolah) itu 
jelas bertentangan dengan sila pertama, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.


Demikian pula, ketika agama dibuang dan tidak dibolehkan menjadi landasan dalam penerapan pakaian sekolah, maka itu jelas menjauhkan anak didik dari FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN yang tercantum dalam Sistem Pendidikan Nasional di UU No. 20 th. 2003 yang berbunyi:


 

“Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.


  
 

SKB berisi ancaman untuk mencabut seragam dan atribut dengan kekhususan agama itu mengembalikan ingatan sebagian Umat Islam adanya sejarah Surat PKI yang mengancam kyai agar mencabut keislamannya. (Silakan baca di bagian bawah, namun sebeumnya, mari kita simak enam keputusan SKB soal seragam sekolah berikut ini).


***


Enam keputusan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian; dan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas; mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang penggunaan pakaian, seragam, dan atribut di lingkungan sekolah.


SKB 3 menteri dikeluarkan atas pertimbangan sekolah berperan sebagai penjaga eksistensi ideologi negara dan berfungsi membangun wawasan untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Seragam sekolah pun dianggap perwujudan dari moderasi agama.


Terdapat enam keputusan dalam SKB 3 menteri.


Pertama, berlaku bagi sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda).


Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.


Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.


“Karena hak ini untuk masing-masing individu, guru dan murid. Tentunya (murid) dengan izin orang tuanya. Pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dengan atribut dengan kekhususan agama,” ujar Nadiem dalam telekonferensi, Rabu (3/2).


Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Kelima, ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar SKB, seperti pemda menghukum kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan terkait; gubernur menjatuhkan sanksi kepada bupati/wali kota terkait; Kemendagri memberikan hukuman kepada gubernur.


Kemudian, Kemendikbud menjatuhkan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Adapun Kemenag memberikan pendampingan praktik agama yang moderat dan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.


“Jadi, ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar SKB ini,” ucapnya.


Keenam, para peserta didik, pendidik, dan kependidikan beragama Islam di Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB ini karena kekhususannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.


alinea.id, Manda FirmansyahRabu, 03 Feb 2021 16:05 WIB


https://www.nahimunkar.org/mendikbud-sekolah-tak-boleh-larang-siswa-guru-gunakan-atribut-keagamaan/


***



Ini Ancaman PKI di Tahun 1953 Mirip Propaganda Musuh Islam Saat Ini




Posted on 2 Februari 2021


by Nahimunkar.org


Ini ancaman PKI di tahun 1953 mirip propaganda musuh-musuh Islam di masa kita. Tinggalkan agama Arab, kembali ke ajaran leluhur nusantara.



Tertanggal 25 Djuli 1953
Kepada
H. DJAHARI
Di
Tjibeureum


Bebas!
Dengan ini kami peringatkan kepada kamu, jang mempunjai kedudukan sebagai; Agen Agama ‘Arab, penjebar agama D.I, kawan/pembantu D.I, sebagaimana telah kami peringatkan pada rapat umum PKI di Lapang Oleh Raga Tjibeureum, SUPAJA SETERIMANJA PERINGATAN INI, SUPAJA TOBAT, SUPAJA MENGHENTIKAN SEMUA GERAKNJA, SUPAJA KEMBALI KEPADA AGAMA KARUHUN KITA SILIWANGI. Tentang Tuhan Allah jang kamu takuti tentang Muhammad penipu jang kamu pudja, biarkan kami jang menumpas/melawannja.


Kami menunggu bukti tobat kamu; AWAS AWAS, sekali lagi AWAS, Ingatlah pembalasan dari kami kaum PROLETAR.


Dari kami
RAKJAT PROLETAR TJIBEUREUN




Sejarah terulang, cuma dengan format yang beda.


Sumber : portalpiyungan.com – Minggu, 10 Januari 2016


Posted on 10 Januari 2016


by Nahimunkar.org


https://www.nahimunkar.org/ancaman-pki-tahun-1953-mirip-propaganda-musuh-islam-saat/


 (nahimunkar.org)

(Dibaca 289 kali, 1 untuk hari ini)